Page 12 - InsideTax Edisi 14th (Menggali Ke(tidak)patuhan Pajak)
P. 12

insideheadline



            rendahnya   kepatuhan   pajak  di  pemboikotan dapat dianggap sebagai  Padahal  standar   yang   sering
            Indonesia? Berangkat dari berbagai  pelanggaran  hukum.  Namun,  jika   dipergunakan  secara  internasional
            pandangan  yang dibahas  di bagian  dilihat konteksnya secara sosial dan  dan OECD, persentase pegawai yang
            sebelumnya, maka terdapat beberapa  moral, gerakan ini justru dipicu oleh  berfungsi dalam penerimaan pajak
            hal yang menjadi perhatian.        terusiknya kontrak sosial antara  seharusnya mencapai 60%.  45
               Pertama,   kepercayaan  publik  Negara dan Wajib Pajak terutama       Lebih   lanjut  lagi,   jumlah
            terhadap  otoritas  pajak  cenderung  atas  persoalan korupsi  dan  juga   pemeriksa  pajak  di  DJP  hanya
            melemah      terutama     dengan   persoalan manfaat (imbal balik) yang  sebanyak  4.394  pegawai  (13.8%
            adanya  pemberitaan  atas  dugaan  diterima dari pembayaran pajak.    dari  total  pegawai)  dengan  rasio
            korupsi   yang   dilakukan   oleh     Tidak berhenti  di  situ,  adanya  jumlah  pemeriksa  pajak  terhadap
            pegawai Direktorat  Jenderal  Pajak  gerakan boikot pajak juga berpotensi  Wajib Pajak hanya sebesar 1:5.090.
            (selanjutnya: DJP). Terlepas dari  mempengaruhi horizontal reciprocity  Dengan kata lain, 1 pemeriksa
            keberhasilan  reformasi  birokrasi  atau  hubungan  antar  Wajib  Pajak.  pajak  DJP  akan  mengurusi  sekitar
            perpajakan dan tepat atau tidaknya  Dari konteks pandangan tentang  5.090 Wajib Pajak (lihat Tabel 1).
            apa yang menjadi definisi mengenai  norma sosial dan etika, boikot pajak  Dengan mempertimbangkan kondisi
            korupsi dalam ranah perpajakan;  dapat saja mendorong lebih banyak  tersebut, maka kepatuhan pajak
            pemberitaan tersebut menciptakan  Wajib  Pajak  lain  (di  luar  organisasi  merupakan suatu tujuan yang sulit
            persepsi  bahwa  uang  pajak  rawan  NU, misalnya) untuk tidak patuh.  dicapai,  karena  kekuatan  (power)
            diselewengkan. 43  Hal  ini  jelas  Ketidakpatuhan  pajak    menjadi  untuk  mendeteksi  kecurangan  dan
            mencederai perasaan Wajib Pajak    sesuatu yang dianggap etis.        ketidakpatuhan sangat lemah.
            yang terlihat dari wacana boikot      Kedua,  pemerintah  dalam  hal     Ketiga, isu mengenai penyediaan
            pajak pada 2012 lalu. Berbagai tokoh  ini otoritas pajak sepertinya belum  barang  publik  oleh  negara.
            masyarakat, termasuk juga organisasi  mampu meningkatkan kepatuhan    Ketersediaan barang publik yang
            besar  seperti  Nahdatul  Ulama  (NU)  pajak yang sifatnya “memaksa”.  menguasai  hajat   hidup   orang
                                                                                  banyak dan menjadi tanggung jawab
                 Gambar 3 - Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT PPh,                  pemerintah (kesehatan, pendidikan,
                                         2007–2011                                jalan,  listrik,  dan  sebagainya),
                                                                                  merupakan rapor kontrak sosial
                                                                                  antara negara dengan masyarakat.
                                                                                  Di   Indonesia,  anggaran   untuk
                                                                                  beberapa   kebutuhan    mendasar
                                                                                  masih relatif kecil jika dibandingkan
                                                                                  dengan  negara  lain.  Misalkan  saja
                                                                                  untuk anggaran kesehatan. Pada
                                                                                  tahun 2010, anggaran kesehatan
                                                                                  di Indonesia sebesar USD 76.9
                                                                                  per kapita, jauh lebih kecil jika
                                                                                  dibandingkan  dengan  China  (USD
                                                                                  220.9 per kapita), Malaysia (USD
                                                                                  367.9  per kapita), ataupun negara
                                                                                  berkembang yang ada di Asia Pasifik
                                                                                  (USD 182.8 per kapita).  Mengacu
                                                                                                        46
                                                                                  pada   data   statistik  tersebut,
                                                                                  rendahnya   kepatuhan  pajak   di
                                                                                  Indonesia dapat saja bersumber dari
               Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2011.
                                                                                  ketidakpuasan Wajib Pajak mengenai
                                                                                  ketersediaan barang publik yang
            menyuarakan sikap pemboikotan  Kelemahan tersebut terlihat dari  dapat diterima.
            pajak untuk menekan kekuasaan  tidak idealnya jumlah pegawai DJP         Penting  untuk   digarisbawahi
            yang menyelenggarakan pemungutan  yang  berfungsi dalam  penerimaan   bahwa rendahnya kepatuhan pajak
                  44
            pajak.  Gerakan ataupun suara  pajak.  Pada tahun 2011, jumlah total  akan berimplikasi pada rendahnya
                                               pegawai DJP sebanyak 31.736, di  jumlah     penerimaan,  dan   pada
                                               mana pegawai yang berfungsi dalam   akhirnya  juga  dapat   berujung
            43  Padahal berdasarkan survei integritas sektor publik di   penerimaan pajak hanyalah sebesar   pada rendahnya alokasi anggaran
            tahun 2011 yang dilakukan oleh KPK, DJP memperoleh nilai
            total integritas sebesar 7.65. Sedangkan di tahun 2010, DJP   10.611   (account  representative  untuk penyediaan barang publik.
            mendapatkan skor 9.73 dan 9.82 (keduanya skala 10) untuk kode   dan pemeriksa), atau hanya 33.4%.  Singkatnya,  political  will  dalam
            etik dan promosi anti korupsi. Data didapatkan dari Andi Zulkifar,
            “Setengah Gelas Penuh dalam Reformasi Perpajakan”, Agustus
            2012. Dapat diakses pada www.pajak.go.id/content/articl/  dengan pajak. Selain boikot pajak dan “pembiaran”, ada pula opsi   45  Lihat komentar Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmany
            setengah-gelas-penuh-dalam-reformasi-perpajakan.   tentang pengelolaan uang pajak untuk kebaikan rakyat dengan   tentang tidak idealnya jumlah pegawai pajak dalam Harian
            44  Sebenarnya dalam  Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama   tanggung jawab. Lihat opini perwakilan PBNU, Masdar Farid   Kontan, “Jumlah Pegawai Pajak Tidak Ideal,” 27 September 2012.
            pada September 2012 tersebut terdapat beberapa opsi terkait   Mas’udi “Perihal Boikot Pajak”, Kompas, 28 September 2012.  46  Data diambil dari World Development Indicators, World Bank.
        12   Inside Tax | Edisi 14 | Maret 2013
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17