Page 13 - InsideTax Edisi 14th (Menggali Ke(tidak)patuhan Pajak)
P. 13

insideheadline


          bidang anggaran sangat menentukan,  kepentingan  yang  ada   dalam   juga   sangat  diperngaruhi  oleh
          jika  tidak  Indonesia  hanya  akan   sektor  perpajakan.  Institusi  lain,   sumber  daya  manusia,  sistem
          terjerembab dalam  vicious circle  mulai dari badan legislasi hingga   teknologi dan administrasi, serta
          mengenai   tercederainya  kontrak  pengadilan  pajak,  pada  dasarnya  sinergi dengan sistem peradilan. Di
                                                                               sisi lain, norma sosial ataupun moral
                                                                               pajak bukanlah sesuatu yang mudah
          Tabel 1 - Perbandingan antara Jumlah Pegawai DJP dengan              dibentuk dalam waktu yang singkat.
                                 Wajib Pajak, 2011
                                                                               Norma atau nilai yang dipegang oleh
                                                                               individu  dapat  ditelusuri  dari  nilai
                                      Jumlah       Rasio terhadap Wajib Pajak  yang  dibentuk  dalam  masyarakat,
          Pegawai Struktural          26.933                1 : 830            sebagai hasil dari interaksi baik antar
          Pemeriksa Pajak              4.394               1 : 5.090           Wajib Pajak  (horizontal reciprocity)
                                                                               maupun antara Wajib Pajak dengan
          Account Representative       6.217               1 : 3.597           otoritas pajak  (vertical reciprocity)
          Pegawai fungsional           4.803               1 : 4.656           dari proses jangka panjang. 48
          Total pegawai               31.736                1 : 704               Oleh karena itu, pemerintah
                                                                               Indonesia  harus  secara  cermat
          Wajib Pajak               22.364.559                                 meramu      upaya-upaya     untuk
                                                                               memperkuat  enforcement maupun
          Sumber: dikalkulasi berdasarkan data dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2011.
                                                                               menumbuhkan kepercayaan, dengan
                                                                               berbagai  kendala  yang  ada.  Selain
          sosial dan ketidakpatuhan pajak.  juga harus ikut andil bagian dalam  itu,  penting  untuk  melakukan
            Keempat,    apakah   perlakuan/  memperbaiki iklim kepatuhan pajak   kerjasama yang mencakup tidak
          pelayanan   ataupun   kemudahan   di Indonesia. Pemegang kekuasaan  hanya otoritas pajak, namun juga
          dalam membayar pajak di Indonesia  yang  lebih  tinggi  seharusnya  dapat  penyelenggara  pemerintah  yang
          sudah cukup baik? Hal ini bukanlah  mengoordinasikan berbagai institusi   bertugas  menyediakan  barang
          sesuatu yang mudah diukur. Walau  yang terkait dengan perpajakan     publik, hingga sektor hukum (dalam
          demikian,  dari  beberapa  survei,  untuk  melakukan    harmonisasi  hal ini pengadilan pajak).
          wajib pajak sepertinya puas dengan   kebijakan  dan    menerapkan  prinsip   Hal yang perlu diingat adalah,
          kinerja DJP. Misalkan saja, survei  good governance. Misalkan, untuk  jangan  sampai   otoritas  pajak
          yang dilakukan oleh IPB (2010) yang  memperbaiki transparansi dalam   di Indonesia hanya mengambil
          menunjukkan skor 3.79 (dari skala 4)  pengelolaan keuangan atau misalkan  langkah keras dengan menunjukkan
          atas indeks kepuasan. Terdapat pula  transparansi proses peradilan.  coercive power. Cara yang bersifat
          penghargaan platinum kepada Kring    Selain kelima hal di atas,  koersi  hanya  akan  menciptakan
          Pajak atas contact center terbanyak  sebenarnya masih terdapat hal-  antagonistic  climate,  di  mana
          yang bertujuan memberikan informasi  hal  lain  yang  dapat  mempengaruhi   kepatuhan Wajib Pajak sekedar
          dan menerima aduan dari masyarakat  ke(tidak)patuhan pajak di Indonesia.  karena paksaan atau tekanan, tanpa
          tentang pajak. Selain itu, kini publik  Sebagai  contoh,  permasalahan  adanya kepercayaan kepada otoritas
          juga semakin mudah mendapatkan    informasi asimetri dalam perpajakan  pajak. Selain itu, Wajib Pajak yang
          informasi tentang peraturan pajak  di Indonesia yang berkontribusi pada  sebelumnya patuh secara sukarela,
          lewat  berbagai  sosialisasi  yang  tingginya  biaya  kepatuhan  pajak.   dapat saja kehilangan rasa percaya
                                                                           47
          dilakukan oleh DJP. Seluruh hal ini  Biaya  kepatuhan  yang  tinggi  akan  kepada  otoritas karena  perspektif
          pada dasarnya menunjukkan bahwa  cenderung    mendorong    tingginya  cops and robbers yang dijalankan
          terdapat keinginan positif dari DJP   proporsi underground economy yang  oleh otoritas pajak.
          untuk  memberikan  pelayanan  yang  pada umumnya menjadi sektor yang    Berorientasi semata-mata pada
          maksimal kepada Wajib Pajak.  sulit untuk dipajaki (hard to tax).    kepercayaan   juga   tidak  dapat
          Sayangnya, hal ini tidak diimbangi   Lalu kebijakan apa yang tepat   menjamin kesinambungan tingkat
          dengan  jumlah  pegawai  DJP  yang  untuk diterapkan di Indonesia? Di  kepatuhan  pada  jangka  panjang,
          telah dijelaskan pada Tabel 1 di atas.  satu  sisi,  meningkatkan  kepatuhan  terlebih  jika  hal-hal  bersifat
            Terakhir,   landscape    politik  dengan terpaku pada upaya  law   kepatuhan dikaitkan hanya dengan
          ekonomi sebenarnya sudah sangat  enforcement merupakan  cara cepat  etika, norma sosial, serta agama
          kondusif   untuk    meningkatkan  meningkatkan   kepatuhan   pajak,  (dengan keterlibatan tokoh-tokoh
          kepatuhan Wajib Pajak. Sistem     namun menciptakan biaya di sisi  masyarakat). Adanya hal tersebut
          demokrasi dan keterwakilan terlihat  administrasi yang cukup besar. Selain  justru  hanya  akan  mendorong
          dari  partisipasi  publik  dalam  itu, keberhasilan  law enforcement   terjebak pada  confidence climate,
          merumuskan     dan    mengontrol                                     yang  mana adanya suatu kekuatan
          pengelolaan  pajak di  Indonesia.                                    enforcement  dari  otoritas  pajak
          Walau  demikian,  penting  untuk   47  Lihat pembahasan konseptual mengenai kaitan antara   justru  tidak  kompatibel  (tidak
                                            informasi yang tidak berimbang dengan biaya kepatuhan dalam
          dicatat  bahwa    DJP   hanyalah  B. Bawono Kristiaji, “Asymmetric Information and Its Impact on
          salah satu bagian dari pemangku   Tax Compliance Cost in Indonesia: A Conceptual Approach,”   48  OECD, “Understanding and Influencing Taxpayers’
                                            DDTC Working Paper No. 0113,( Januari, 2013).  Compliance Behaviour,” Information Note, (November, 2010), 20.
                                                                                             Inside Tax | Edisi 14 | Maret 2013  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18