Page 11 - InsideTax Edisi 15th (Di Balik Suap Pajak)
P. 11

insideheadline

          melakukan  korupsi  dan   adanya  satu surat penegasan dengan surat     Sementara,     biaya    diukur
          penawaran korupsi dari pegawai  penegasan lainnya maupun antara      dari kemungkinan perilaku tidak
          publik tersebut. Dalam pola korupsi  surat penegasan dengan undang-  patuh tersebut terdeteksi melalui
          umumnya, pemberi suap merupakan  undang perpajakan. Atau, Wajib Pajak  pemeriksaan  dan  sanksi   yang
          pihak yang meminta pegawai publik  sama sekali tidak mengetahui hak dan   dikenakan jika ketidakpatuhan tersebut
          untuk menyalahgunakan wewenang  kewajiban perpajakannya, sehingga  terdeteksi. Wajib Pajak pemberi
          yang dimilikinya, sehingga pemberi  berdampak pada diskresi pegawai  suap dapat mereduksi kemungkinan
          suap  memperoleh   manfaat   dari  otoritas pajak untuk menetapkan  dilakukannya pemeriksaan dengan
          penyalahgunaan        kewenangan  pajak yang terutang.               memberikan suap agar pegawai
          tersebut. Di sisi lain, pegawai publik
          memiliki sesuatu yang dapat “dijual”     Dengan kata lain, tindak korupsi terjadi karena adanya
          (kewenangan  untuk   memutuskan      “
                                                faktor permintaan (demand) dan penawaran (supply)."
          sesuatu) yang dikompensasi dengan
          keuntungan    dari    kepemilikan
          kewenangan tersebut. Dengan kata     Penjelasan di bawah ini akan  pajak tidak melakukan pemeriksaan
          lain, tindak korupsi terjadi karena  menguraikan  faktor-faktor  utama  terhadap laporan pajaknya. Atau,
          adanya faktor permintaan (demand)   penyebab  korupsi  dalam  sistem  jika pemeriksaan telah dilakukan dan
          dan penawaran (supply). 20        perpajakan.                        ketidakpatuhan tersebut terdeteksi,
                                                                               Wajib Pajak pemberi suap dapat
            Sebagaimana konteks permintaan          3HUPLQWDDQ .RUXSVL         mereduksi   nilai  sanksi  tersebut
          dan penawaran pada umumnya, harga                                    dengan memberikan suap. Besarnya
          suap yang disepakati oleh pemberi    Sebagaimana   telah  dijelaskan  sanksi yang dikenakan juga dapat
          dan penerima suap merupakan “harga   sebelumnya,  hubungan   antara  menyebabkan Wajib Pajak memilih
          keseimbangan” dari interaksi antara   permintaan dan penawaran korupsi  memberikan suap sebagai jalan untuk
          permintaan dan penawaran korupsi.  dapat diibaratkan layaknya suatu jasa  meminimalisasi pengeluaran untuk
          Dalam prosesnya, penentuan harga  yang ditawarkan oleh pegawai publik  sanksi tersebut karena umumnya
          suap terbentuk dari kekuatan daya  bagi masyarakat yang meminta jasa  jumlah nominal suap lebih kecil
          tawar dalam kesepakatan suap.  tersebut. Untuk itu, bagian ini akan  dibandingkan nilai nominal sanksi itu
          Pegawai publik cenderung memiliki  mendiskusikan untuk apa Wajib Pajak  sendiri.
          posisi tawar yang lebih tinggi karena  meminta “jasa” tersebut.
          pemberi suap tidak akan memperoleh                                             .RUXSVL \DQJ
          manfaat dari pemberian suap tanpa           .RUXSVL \DQJ                %HUKXEXQJDQ GHQJDQ %LD\D
          ada   kesediaan  pegawai   publik    %HUKXEXQJDQ GHQJDQ                 .HSDWXKDQ
          untuk melakukan korupsi.  Dengan     .HWLGDNSDWXKDQ
                                 21
          demikian, pegawai korup bertindak                                       Jika pemberian suap pada bagian
          sebagai  price maker, sedangkan      Dari teori ketidakpatuhan pajak  sebelumnya merupakan biaya yang
          Wajib Pajak pemberi suap bertindak   yang diuraikan oleh Allingham dan  berhubungan langsung dengan nilai
          sebagai price taker. Harga suap yang   Sandmo , terdapat empat pilihan  pokok pajak; pada bagian ini akan
                                                   22
          disepakati merupakan jumlah tertentu   bagi Wajib Pajak yang memengaruhi  diuraikan  pemberian  suap  yang
          dari manfaat yang diperoleh misalnya   keputusan tersebut: (i) besarnya   berhubungan dengan biaya untuk
          karena percepatan suatu prosedur   penghasilan; (ii) tarif pajak; (iii) risiko  mematuhi peraturan perpajakan.
                                                                                                              23
          pajak tertentu atau nilai pokok pajak   pemeriksaan; dan (iv) sanksi. Dalam  Relasi antara korupsi dengan biaya
          dan nilai sanksi yang bisa dikurangi   teori ini, pilihan Wajib Pajak untuk  kepatuhan  ini  dipengaruhi  oleh
          dengan pemberian suap tersebut.   patuh atau tidak patuh ditentukan   tingginya  biaya  kepatuhan  yang
                                            oleh manfaat dan biaya (benefit and   ditanggung Wajib Pajak, sehingga
            Di luar kedua pihak tersebut, negara   cost) dari perilaku tersebut. Manfaat  mendorong ia untuk memberikan suap.
          juga dapat memengaruhi hubungan   bagi Wajib Pajak pemberi suap diukur  Dua faktor utama penyebab tingginya
          antara pemberi suap dan penerima   dari besarnya pajak yang dibayar  biaya kepatuhan adalah: (i) inefisiensi
          suap  melalui  kebijakan-kebijakan  (penghasilan dan tarif pajak), dengan  administrasi perpajakan; dan (ii) tidak
          yang menciptakan lingkungan dan   membandingkan    pilihan  terefisien  konsistennya peraturan perpajakan.  24
          insentif untuk terjadinya praktik suap.   antara jumlah pajak yang dibayar jika
          Undang-undang   perpajakan  yang  tidak memberikan suap dan jumlah      Inefisiensi administrasi perpajakan
          multitafsir dan memberikan diskresi   pajak yang dibayar jika memberikan  tercermin dari prosedur administratif
          yang luas kepada otoritas pajak   suap.                              yang panjang sehingga menghabiskan
          membuka peluang untuk aktivitas                                      banyak waktu dan biaya bagi Wajib
          korupsi tersebut. Misalnya, karena                                   Pajak dalam memahami dan memenuhi
          banyaknya surat penegasan yang
          diterbitkan oleh otoritas pajak yang   22  Michael G. Allingham dan AgnarSandmo, “Income   23  Lihat penjelasan lebih lanjut tentang biaya
          seringkali tidak konsisten antara   Tax Evasion: A Theoretical Analysis,” Journal of Public   kepatuhan pajak dalam Cedric Sandford, “General
                                            Economics, (1972): 323-338; Lihat juga B. Bawono
                                            Kristiaji, Toni Febriyanto, dan Yanuar Falak Abiyunus,   Report: Administrative and Compliance Costs of
          20  Ibid.                         “Memahami Ketidakpatuhan Pajak,” Inside Tax, Edisi 14   Taxation,” International Fiscal Association, (1989): 19-40.
          21 Pashev, Op.Cit., 337.          (2013):  6-14.                     24 Pashev, Op,Cit., 333.
                                                                                          InsideTax | Edisi 15 | Mei-Juni 2013  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16