Page 12 - InsideTax Edisi 15th (Di Balik Suap Pajak)
P. 12

insideheadline

          kewajiban perpajakannya. Misalnya,
          Wajib Pajak yang mengajukan restitusi
          PPN sedang menghadapi kesulitan
          likuiditas keuangan dan menghendaki
          proses restitusi dilakukan sesuai
          dengan waktu yang ditentukan. Untuk
          memperoleh restitusi sesuai waktunya
          ini, Wajib Pajak terdorong untuk
          memberikan suap kepada pegawai
          yang berwenang atas proses restitusi
          tersebut.

            Di sisi lain, ketidakkonsistenan
          peraturan pajak dapat menimbulkan
          perbedaan perlakuan terhadap Wajib  melaksanakan  peraturan  tersebut          3HUPDVDODKDQ 6WDQGDU
          Pajak yang berada dalam kondisi   tidak dapat diabaikan begitu saja.    (WLND
          yang sama atau persamaan perlakuan  Misalnya, permintaan Wajib Pajak
          terhadap Wajib Pajak yang berada  untuk mengubah suatu peraturan        Korupsi akan tumbuh subur ketika
          dalam kondisi yang berbeda. Hal ini  yang sebelumnya membatasi jumlah  tidak terdapat standar moral dan
          dapat menyebabkan Wajib Pajak yang  tertentu dari suatu jenis biaya  etika secara spesifik kepada otoritas
          patuh berada dalam kondisi yang tidak  dalam  menghitung  penghasilan  pajak. Permasalahan moral dan etika
          jauh berbeda dengan Wajib Pajak lain   kena pajak menjadi peraturan tanpa  dipengaruhi oleh banyak faktor, di
          yang tidak patuh. Misalnya, Wajib Pajak  pembatasan jumlah biaya yang lebih  antaranya: pendidikan, agama, dan
          yang secara tidak sengaja melakukan  menguntungkan Wajib Pajak tersebut.  bahkan  gender. 26  Permasalahan
          kekeliruan  administratif,  namun                                    ini  juga   berhubungan   dengan
          perbuatan tersebut tidak bermaksud        3HQDZDUDQ .RUXSVL          permasalahan kultur yang umumnya
          curang dan juga tidak menyebabkan                                    terjadi di negara-negara berkembang.
          kerugian negara, terancam dikenakan   Jika permintaan untuk melakukan  Di  sana,  relasi  sosial  berupa
          sanksi  administratif  yang  sama  korupsi adalah inisiatif dari Wajib   hubungan kekeluargaan, suku, dan
          besarnya dengan mereka yang berbuat  Pajak, sebaliknya penawaran untuk  haluan politik berpengaruh kepada
          curang  dan   sengaja  merugikan  melakukan   korupsi  berasal  dari  keputusan pegawai otoritas untuk
          negara dalam perbuatan tersebut.   inisiatif  pegawai  otoritas  pajak.  melakukan korupsi. Dari beberapa
          Menurut Richard K. Gordon, sanksi   Perlu perhatikan, walaupun korupsi  contoh negara di benua Afrika,
          seharusnya dikenakan atas perilaku  seringkali  diasosiasikan  dengan  Fjeldstad menyatakan bahwa pegawai
          lalai atau sengaja yang berakibat   institusi publik tempat pelaku korupsi  pajak seringkali memiliki tanggung
          kepada pajak yang terutang kurang  menjabat, namun yang menjadi pelaku  jawab atau solidaritas sosial kepada
                25
          dibayar.  Tingginya biaya kepatuhan  korupsi adalah individu, dan bukan  kerabat dan kelompok sosialnya dan
          atas perbuatan Wajib Pajak yang tidak  institusi tersebut.           adanya kewajiban mendistribusikan
          berakibat pada kurangnya pembayaran                                  penghasilannya kepada kerabat dan
          pajak menimbulkan motivasi bagi      Dengan    mengabaikan    faktor  kelompok sosialnya. 27
          Wajib Pajak untuk memberikan suap   etika organisasi, keputusan pegawai
          agar terhindar dari besarnya sanksi  publik untuk terlibat dalam korupsi   Permasalahan standar moral dan
          yang dihadapi.                    ditentukan oleh manfaat dan biaya  etika juga terbentuk dari persepsi
                                            dari keterlibatannya tersebut. Dari  umum bahwa korupsi masih banyak
                   .RUXSVL \DQJ             sisi manfaat, rendahnya remunerasi  terjadi di sektor publik. Penyebab lain
            %HUKXEXQJDQ GHQJDQ              pegawai dan tingginya nilai suap  dari permasalahan standar moral dan
            3HPEXDWDQ 3HUDWXUDQ 7HUWHQWX    mencerminkan    besarnya   utilitas  etika juga dapat tercipta dari pengaruh
                                            yang bisa diperoleh pegawai dari  dan tekanan lingkungan yang korup
            Permintaan     korupsi   dapat  keterlibatannya  dalam    korupsi.  yang mendorong pegawai yang bersih
          disebabkan oleh motivasi Wajib Pajak   Sementara dari sisi biaya, rendahnya  berubah menjadi pegawai korup.
          untuk  memengaruhi    penyusunan  kemungkinan korupsi terdeteksi dan
          peraturan yang berdampak pada  kecilnya biaya sanksi jika terbukti             5HPXQHUDVL
          aktivitasnya.  Meskipun   korupsi  melakukan  korupsi  menyebabkan
          dalam penyusunan peraturan ini    tingginya  kecenderungan  pegawai     Permasalahan remunerasi yang
          dapat  dianggap  sebagai  bagian  untuk terlibat dalam korupsi. Namun,  rendah sebagai salah satu faktor
          dari  political corruption, namun  permasalahan rendahnya remunerasi
          peran dan partisipasi administrasi  bukan satu-satunya penyebab korupsi   26  Jorge Martinez-Vasquez, F. Javier Arze, dan
          pajak sebagai pihak yang akan  di otoritas pajak. Bagian berikut ini   Jameson Boex, “Corruption, Fiscal Policy, and Fiscal
                                                                               Management,” USAID, (2004): 50
                                            akan menguraikan faktor-faktor utama   27  Odd-Helge Fjeldstad, Ivar Kolstad, dan Siri Lange,
          25  Richard K. Gordon, “Law of Administration and   penyebab korupsi dari sisi otoritas   “Autonomy, Incentives, and Patronage: A Study
          Procedure”, dalam Tax Law Design and Drafting, ed.   pajak.          Corruption In the Tanzania and Uganda Revenue
          Victor Thuronyi (Washington: IMF, 1996), 117.                        Authorities,” (Bergen: CMI Reports, 2003).
      12   InsideTax | Edisi 15 | Mei-Juni 2013
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17