Page 13 - InsideTax Edisi 15th (Di Balik Suap Pajak)
P. 13

insideheadline
      “                                      kemungkinan    korupsi   tersebut  terjadinya korupsi. 30
                                                                                           kesempatan
                                             korupsi dapat dilihat dari faktor  membuka
                                                                                                         peluang
         T
                erbukanya
                e
                                             terdeteksi dan besarnya sanksi yang
                k
                kesempatan untuk
                                             dihadapi. Kedua hal ini harus dilihat
                                                                                         /XDVQ\D 'LVNUHVL
         Tmelakukan korupsi
                                             secara bersamaan karena perilaku
                                             korupsi tidak akan terpengaruh oleh
                                                                                  Dalam hukum pajak, diskresi
         tidak bisa dilepaskan
         dengan kompleksitas
                                             tersebut terdeteksi tanpa adanya  oleh otoritas pajak untuk menilai
         dan ketidakkonsistenan              tingginya  kemungkinan   tindakan  merupakan keleluasaan yang dimiliki
                                             sanksi yang signifikan, atau sebaliknya,  secara subjektif penerapan suatu
         peraturan perundang-                tingginya sanksi akan tidak berguna  peraturan  maupun   keleluasaan
                                             jika tingkat kemungkinan tindak   dalam menginterpretasikan peraturan
         undangan perpajakan.                korupsi tersebut terdeteksi rendah.  perpajakan.  Diskresi timbul dari
                                                                                         31
                                             Kemungkinan aktivitas korupsi dapat  kewenangan yang diberikan oleh
                                             dideteksi sangat berkaitan dengan  undang-undang perpajakan kepada
          penyebab tingginya korupsi secara   kontrol institusi atas aktivitas korupsi  otoritas pajak atau juga karena
          luas telah diakui oleh banyak pihak.  dalam institusi tersebut.      ketidakjelasan  dan  ketidakpastian
          Secara umum disebutkan bahwa                                         dari peraturan perpajakan itu sendiri.
          semakin rendah remunerasi pegawai,        7HUEXNDQ\D .HVHPSDWDQ      Semakin besar diskresi yang dimiliki
          semakin tinggi motivasi pegawai      XQWXN .RUXSVL                   oleh otoritas pajak, semakin besar
          untuk melakukan korupsi. Survei di                                   kesempatan yang dimiliki pegawai
          beberapa negara juga menyebutkan     Terlepas dari bagaimana interaksi  otoritas pajak untuk menciptakan
          rendahnya   remunerasi   pegawai  antara   faktor  permintaan   dan  kondisi yang memengaruhi Wajib
          berkorelasi positif dengan tingginya   penawaran  dapat  menyebabkan  Pajak untuk memberikan suap.
                                                                                                              32
          korupsi. Oleh karena itu, menaikkan   korupsi, namun satu hal yang pasti,  Suap dalam hal ini dapat didefinisikan
          remunerasi dipilih sebagai jalan keluar  Wajib Pajak dan pegawai otoritas  sebagai transfer dari Wajib Pajak yang
          dari permasalahan ini.  Singapura  pajak tidak akan bersepakat untuk  tidak patuh kepada otoritas pajak
                               28
          merupakan salah satu contoh negara  melakukan korupsi jika tidak ada  yang berwenang di mana nilai transfer
          yang memberikan remunerasi yang  kesempatan untuk melakukan hal  tersebut      sama-sama   memberikan
          relatif tinggi kepada pegawai publik  tersebut.  Terbukanya  kesempatan  keuntungan. 33
          dan memiliki indeks korupsi yang   untuk melakukan korupsi tidak bisa
          rendah.                           dilepaskan  dengan    kompleksitas    Luasnya diskresi otoritas pajak
                                            dan   ketidakkonsistenan  peraturan  dapat dilihat dari misalnya, diskresi
            Namun     demikian,   kenaikan  perundang-undangan     perpajakan.  yang dimiliki oleh pegawai otoritas
          remunerasi tidak dapat dipandang   Selain itu, luasnya diskresi yang  pajak untuk memutuskan apakah
          sebagai  satu-satunya   penyebab  dimiliki oleh pegawai otoritas pajak  perbuatan Wajib Pajak termasuk
          korupsi. Hal ini disebabkan, motivasi  juga dapat membuka kesempatan  dalam cakupan pelanggaran di ranah
          pegawai untuk terlibat korupsi tidak  untuk terjadinya korupsi. Berikut  administratif atau pidana. Selain
          hanya sekedar disebabkan untuk  ini akan diuraikan permasalahan-     itu, diskresi juga dapat timbul dari
          memenuhi kebutuhannya (not only  permasalahan     yang     umumnya   keleluasaan untuk memilih Wajib Pajak
          partly due to need), tetapi juga faktor   membuka  kesempatan  terjadinya  yang diperiksa, memutuskan diterima
          keserakahan pegawai tersebut (but   korupsi dalam sistem perpajakan.  atau tidak diterimanya permohonan
          partly due to greed).  Kenaikan                                      cicilan atau penurunan nilai angsuran
                               29
          remunerasi juga dapat menyebabkan           .RPSOHNVLWDV 3HUDWXUDQ   dari Wajib Pajak, pemberian insentif
          tingginya nilai suap yang diminta.   3HUSDMDNDQ                      pajak, penyelesaian sengketa dan
          Tingginya nilai suap yang diminta                                    sebagainya. Diskresi tersebut juga
          merupakan   konsekuensi  kenaikan    Peraturan   perpajakan    yang  menciptakan dorongan dari Wajib
          remunerasi tersebut terhadap risiko   kompleks dan tidak jelas dapat  Pajak untuk memengaruhi kewenangan
          yang ditanggung pegawai jika korupsi   menimbulkan multiinterpretasi yang  tersebut secara langsung.
          tersebut terdeteksi.              berujung pada korupsi. Pegawai
                                            pajak dapat mengambil keuntungan  (Bersambung ke halaman 44-47)
                   .HPXQJNLQDQ 7HUGHWHNVL   dari ketidakjelasan undang-undang,
            GDQ %HVDUQ\D 6DQNVL             peraturan pelaksana, dan prosedur
                                            pelaksanaan   peraturan   tersebut  30  Aminur Rahman, “Tackling Corruption through Tax
            Selain permasalahan remunerasi   dengan meminta suap atau melakukan   Administration Reform,” Business Taxation, (2009): 2.
          dan standar etika, keputusan pegawai  pemerasan terhadap Wajib Pajak.   31  Ana Paula Dorado, “The Delicate Balance: Revenue
                                                                               Authority Discretion and the Rule of Law-Something
          otoritas pajak untuk terlibat dalam  Sedangkan, pertimbangan Wajib Pajak   Thoughts in a Legal Theory and Comparative
                                            atas besarnya sanksi yang dihadapi   Perspective,” dalam The Delicate Balance: Tax, Discretion
                                            dan waktu yang dihabiskan untuk    and the Rule of Law ed. Chris Evans, Judith Freedman,
          28  Odd-Helge Fjeldstad, “Revenue Administration                     dan Richard Krever (Amsterdam: IBFD, 2011), 30.
          and Corruption,” Op.Cit.,10 dan Vito Tanzi, “Corruption   menyelesaikan perbedaan interpretasi   32  Mahesh C. Purohit, Op. Cit., 287.
          Around the World: Causes, Consequences, Scope and   dan  aplikasi  peraturan  tersebut  33  Antonio Acconcia, Marcello D’Amato, dan Riccardo
          Cures,” Op.Cit., 17.                                                 Martina, “Corruption and Tax Evasion with Competitive
          29 Vito Tanzi, Ibid, 16.          melalui proses penyelesaian sengketa   Bribes,” CSEF Working Paper, no. 112, (Desember 2003).

                                                                                          InsideTax | Edisi 15 | Mei-Juni 2013  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18