Page 10 - InsideTax Edisi 16th (Desain Kelembagaan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kemenkeu?)
P. 10

insideheadline

               Tabel 1 - Alasan Diimplementasikannya SARA di Berbagai Negara      Diadopsinya model SARA dalam
                                                                               kelembagaan administrasi perpajakan
                                                                               bermuara pada dua hal: efektivitas dan
                                                                     Rata-rata
           Prioritas                    Alasan                                 efisiensi.  Hal serupa diungkapkan
                                                                                       22
                                                                     ranking
                                                                               Christian von Haldenwang, Armin
              1    Lemahnya efektivitas administrasi perpajakan dan rendahnya   1,80  von Schiller, dan Melody Garcia
                                                                                                              23
                   kepatuhan
                                                                               bahwa dibandingkan dengan skema
              2    Kebutuhan akan suatu katalis untuk memulai reformasi administrasi   2,73  kelembagaan  tradisional,  SARA
                   perpajakan yang lebih luas
                                                                               memiliki efek positif berkelanjutan
              3    Adanya  kendala  yang  disebabkan  oleh  buruknya  kebijakan    2,90  pada penerimaan negara. Hal ini
                   administrasi kepegawaian
                                                                               disebabkan karena SARA mampu
              4    Lemahnya  komunikasi  dan  pertukaran  data  antarunit  penerimaan    4,21  menjalankan fungsi dasar pemungutan
                   (bea  cukai, PPN, dan sebagainya)
                                                                               pajak lebih baik daripada model
              5    Keinginan  untuk  menciptakan  suatu  unit  khusus  terpisah  yang    4,54  otoritas pajak tradisional. Secara
                   bagus  di  dalam sektor publik                              detail, berikut merupakan manfaat
              6    Persepsi  mengenai  adanya  intervensi  secara  politik  maupun    4,55  dari dibentuknya SARA: 24
                   intervensi kementerian
              7    Tingginya angka korupsi                             4,67       (i)  Penggunaan  sumber   daya
                                                                                       publik yang lebih efisien melalui
                Catatan:  17  negara  responden  yang  telah  mengadopsi  SARA,  misalkan:  Meksiko,  Kenya,   kemandirian  atau  otonomi
                     Kanada,  Tanzania,  Italia,  dan  sebagainya.  Semakin  besar  angka  ranking,
                   maka  semakin  alasan  tersebut kurang  menjadi  alasan  utama diadopsinya SARA.  keuangan dan administrasi.
                Sumber: Maureen Kidd dan William Crandall,  "Revenue Authorities: Issues and Problems in  (ii)  Staf yang lebih kompeten,
                        Evaluating Their Success," IMF Working Paper WP/06/240, (2006).
                                                                                       disiplin, dan lebih berkualitas
                                                                                       karena  adanya  kebebasan
          4. Argumen atas Otoritas          atas hal yang dapat memicu cepatnya        dalam        pengangkatan,
            Pajak yang Semi-Otonom          keberhasilan reformasi administrasi        pemberhentian, dan kebijakan
            (Semi-Autonomous Revenue        perpajakan yang lebih luas menjadi         upah.
            Authority/SARA)                 alasan tertinggi berikutnya. Hal ini   (iii) De-politisasi   administrasi
                                            dapat dipahami sebagai berikut. Dalam      pajak.
            Telah dijelaskan sebelumnya bahwa   suatu kerangka kelembagaan yang
          mengubah suatu kedudukan dan      baru moral staf/pegawai biasanya lebih   (iv) Peningkatan   kredibilitas
                                                                                       perpajakan dan pemerintah
          kerangka kelembagaan administrasi   tinggi. Selain itu, budaya organisasi    secara umum.
          perpajakan merupakan salah satu   yang baru dapat melepaskan dari
          bentuk reformasi pajak secara total.   bayang-bayang kebobrokan lembaga   (v) Peningkatan    pelayanan
          Totalitas tersebut biasanya berangkat   yang sebelumnya. Hal ini juga sesuai   terhadap Wajib Pajak dan
          dari  ketidakmampuan    reformasi  dengan argumen Delay, Devas, dan          mengurangi biaya kepatuhan
          perpajakan  yang  hanya   bersifat  Hubbard (1999), bahwa hal yang tidak     Wajib Pajak.
          parsial  dan  hanya   menyangkut  kalah penting adalah adanya suatu     (vi)  Etos kerja yang lebih baik dan
          kebijakan perpajakan. Dengan kata   pencitraan mengenai “babak baru”         perubahan budaya administrasi
          lain, merekonstruksi kelembagaan   yang menjanjikan dari perubahan           ke arah yang lebih baik.
                                                        21
          administrasi perpajakan seringkali   kelembagaan.                       (vii) Penghitungan        yang
          merupakan buah dari frustasinya                                              komprehensif untuk semua
          penyelenggara    negara     atas     Alasan berikutnya, terletak pada        penerimaan pajak.
          ketidakmampuannya    memperbaiki  terbenturnya suatu upaya untuk        (viii)  Integrasi basis data pajak dan
          kinerja pajak.                    memperbaiki kebijakan kepegawaian          Wajib Pajak yang terkait.
                     20
                                            otoritas pajak dengan suatu kerangka
            Argumentasi mengenai pentingnya   administrasi pegawai publik secara   Seluruh manfaat-manfaat tersebut
          mengadopsi SARA di berbagai negara   umum (ranking: 2,90). Selain itu,  merupakan prasyarat utama atas
          biasanya berkisar pada kebutuhan   alasan mengenai lemahnya komunikasi  adanya administrasi perpajakan yang
          atas upaya meningkatkan kepatuhan   dan  koordinasi  antarunit  yang  efisien dan efektif. Padahal efektivitas
          dan penerimaan pajak (lihat Tabel   berkaitan dengan penerimaan hingga  pemerintahan  (administasi  pajak)
          1). Dari studi yang dilakukan oleh   tingginya angka korupsi juga menjadi   memiliki hubungan kausalitas yang
          Kidd dan Crandall (2006) di 17    alasan-alasan diimplementasikannya  positif terhadap penerimaan pajak.
          negara yang menganut model SARA,   SARA di berbagai negara. Hal ini
          terlihat bahwa alasan atas lemahnya   dapat dilihat pada Tabel 1.    22   Administrasi pajak yang efektif dapat terlihat
          efektivitas administrasi perpajakan                                  dari tingginya kepatuhan secara sukarela (voluntary
          dan rendahnya kepatuhan menjadi hal                                  compliance) di antara beragam Wajib Pajak. Lihat
                                                                               Predrag Bejakovic, Op.Cit., 3.
          yang utama (ranking: 1,80). Selain                                   23   Christian von Haldenwang, Armin von Schiller,
          itu, argumen mengenai kebutuhan   21   Simon Delay, Nick Devas, dan Michael Hubbard,   Melody Garcia, Op.Cit., 5.
                                            “Reforming Revenue Administration: Lessons from
                                            Experience – A study for the International Development   24   Arthur Mann, “Are Semi-Autonomous Revenue
          20   Wawancara dengan Prof. Jorge Martinez-Vazquez,   Department,” School of Public Policy, University of   Authorities the Answer to Tax Administration Problems
          16 Agustus 2013.                  Birmingham, (Mei 1999).            in Developing Countries? A Practical Guide,” (2004): 1.
     10   InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15