Page 13 - InsideTax Edisi 16th (Desain Kelembagaan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kemenkeu?)
P. 13

insideheadline

          berkala kepada Menteri Keuangan     Gambar 4  - Tingkat Produktivitas dan Kepatuhan atas Pajak Pertambahan
          yang kemudian akan diteruskan                            Nilai di Peru, 1990 - 2003
          kepada lembaga legislatif. Di sisi lain,
          ada pula SARA yang memiliki akses
          langsung untuk memberikan laporan           SUNAT mulai
          tahunan kepada legislatif.                  beroperasi secara penuh
                                              50
          6. Pengalaman Implementasi
            SARA di Peru
                                              40
            Pada tahun 1988, lewat UU
          No.   24829,   Peru   membentuk
          Superintendencia  Nacional    de    30
          Administracion Tributaria (SUNAT).
          SUNAT merupakan institusi publik
          yang terdesentralisasi dengan status   20                                Produktivitas
          fungsional, ekonomi, finansial, dan
          administratif yang otonom.  SUNAT                                        Kepatuhan
                                 32
          dibentuk dengan fungsi merumuskan    10
          kebijakan, manajerial administrasi
          internal, pemeriksaan, dan cara
          pemungutan pajak. Selain itu, SUNAT   0
          juga memiliki kewenangan untuk           1990 91  92   93  94  95   96  97  91   99 2000 01  02   03
          mengajukan   rumusan    ketentuan
          perpajakan. SUNAT dibentuk atas
                                                 Sumber:  dikutip  dari  Arthur  Mann,  Are  Semi-Autonomous  Revenue  Authorities  the  Answer  to  Tax
          adanya kebutuhan untuk mereformasi    Administration  Problems  in  Developing  Countries?  A  Practical  Guide,  USAID  Review  for  Fiscal  Reform  in
          secara drastis administrasi pajak (di               Support of Trade Liberalization project, (2004): 72 dan 73.
          luar bea cukai). Reformasi tersebut
          diperlukan untuk membenahi kondisi  rata-rata pegawai negeri sipil lainnya.  SUNAT,  reformasi  besar-besaran
          lembaga administrasi pajak (General  Semua posisi di SUNAT ditawarkan   seperti itu tidak akan mungkin terjadi
          Departement of Contribution yang  kepada karyawan lama dan masyarakat  dalam waktu yang singkat.
          berada  di   dalam   Kementerian  luas dengan proses seleksi yang
          Keuangan) yang saat itu sedang  ketat dan kompetitif. Atas adanya       Reformasi   SUNAT    membawa
          terpuruk, memiliki kinerja yang buruk,  pesangon dan tunjangan pensiun   dampak yang positif bagi penerimaan
          kelebihan pegawai, dan tingginya  yang tinggi, staf administrasi pajak  pajak di Peru. Secara keseluruhan
          korupsi.                          dari lembaga sebelumnya berhasil  rasio penerimaan pajak Peru naik,
                                            dikurangi sebanyak seperempatnya.  meskipun tidak terlalu cepat dan
            SUNAT baru diimplementasikan  Berbeda dengan SARA pada banyak  dramatis. Keseluruhan rasio pajak
          pada tahun 1990-1991, karena  negara, SUNAT tidak memiliki Dewan  (di luar  social security contribution)
          sempat terhalang oleh kekacauan  Direksi (BOD). SUNAT dikelola oleh  meningkat dari 11,99% di tahun
          kondisi ekonomi dan politik di Peru  Komite Administrasi (Comitéde Alta  1992 (tahun awal beroperasinya
          (sekitar tahun 1985-1990). Pada  Dirección) yang terdiri dari Inspektur,  SUNAT secara penuh) sampai 14,24%
          awalnya, SUNAT hanya menjalankan  Deputi Inspektur, dan para kepala dari  di tahun 1997. Hal ini tidak dapat
          administrasi pemungutan PPh, PPN  berbagai fungsional yang mandiri di  dilepaskan dari dukungan politik yang
                   33
          dan cukai.  Namun, kini hampir  dalam struktur organisasi. Selain itu,  kuat dari Kantor Kepresidenan dan
          seluruh jenis pajak kecuali untuk  stabilitas dana untuk lembaga juga  Kementerian Keuangan. Produktivitas
          komponen pajak jaminan sosial (social  terjamin. Sumber dana SUNAT berasal  PPN dan tingkat kepatuhan PPN juga
          security contribution)  berada dalam  dari 2% atas hasil pemungutan pajak,  naik secara substansial (lihat Gambar
          wilayah kewenangan SUNAT.         25% lelang properti dan 0,2% dari  4). Kedua hal ini penting, mengingat
                                            pendapatan non-treasury.           lebih dari sepertiga keseluruhan
            SUNAT      diberikan   otonomi                                     pendapatan pajak pemerintah pusat
          untuk menetapkan sendiri sistem      Pada akhir 1992 administrasi  di Peru berasal dari PPN.
          kepegawaiannya,   dengan    upah  pajak Peru telah dirombak total,
          pegawai yang jauh lebih besar dari  termasuk elemen penting di dalamnya   Pada Gambar 4, terlihat bahwa
                                            seperti   pembentukan     struktur  tingkat produktivitas PPN meningkat
          32   Arthur Mann, Op.Cit.,14.     organisasi baru, teknologi informasi  dari 11,00% di tahun 1990 menjadi
                                                                                                      34
          33   Sedangkan pemungutan bea dilakukan oleh   (TI), sistem kepegawaian, membentuk  36,73% di tahun 2003.  Tingkat
          badan semi-otonom tersendiri bernama SUNAD (yang   struktur kepemimpinan menjadi lebih  kepatuhan  PPN  meningkat  dari
          kemudian berganti singkatan menjadi ADUANAS).
          Baru pada tahun 2002 secara hukum ADUANAS   kuat, dan perolehan dukungan politik.
          diintegrasikan ke dalam SUNAT. Proses integrasi   Dalam kasus Peru, jika tidak terdapat   34   Produktivitas PPN diperoleh dari
          ADUANAS sendiri baru dilaksanakan pada pertengahan   transformasi kelembagaan menjadi   perbandingan jumlah pemungutan PPN dengan
          tahun 2004.                                                          konsumsi Nasional bersih dibagi tarif PPN.
                                                                                          InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18