Page 9 - InsideTax Edisi 16th (Desain Kelembagaan: Perlukah Ditjen Pajak Terpisah dari Kemenkeu?)
P. 9

insideheadline

          kerangka tersebut memberikan suatu
          otonomi yang lebih besar dibandingkan
          dengan departemen/direktorat dalam    Gambar 2 – Perbedaan Kewenangan yang Dimiliki dalam Model SARA
          Kementerian.  Pada dasarnya, kata          dan Direktorat Kementerian Keuangan di Berbagai Negara
                     15
          “otonom” dapat diartikan sebagai
          kemandirian  atau   pemerintahan
          sendiri. Dalam konteks administrasi            Dapat menegosiasi tingkat gaji
          publik, otonom(i) biasanya mengacu
          pada sejauh mana suatu badan            Dapat mengangkat/memberhentikan staf
          atau lembaga pemerintahan mampu         Turut menentukan kriteria pengangkatan
          beroperasi secara independen dari
          kerangka pemerintahan secara umum,            Menentukan standar pelayanan
          baik dalam bentuk hukum dan status,
          pendanaan dan anggaran, keuangan,               Mengatur jenjang pekerjaan
          sumber daya manusia, serta aspek               Menentukan alokasi anggaran
          administrasi. 16  Sebagai  lembaga
          yang otonom dan berdiri sendiri,                 Mendesain struktur internal
          SARA diharapkan dapat lebih fokus
          dalam menjalankan tugasnya, dapat           Dapat membatalkan penalti/bunga
          mengelola urusannya secara efektif,              Membuat ketentuan pajak
          bebas dari intervensi politik dalam
          kegiatan sehari-harinya, serta dapat                              0            50           100
          menjalankan  strategi  pengelolaan                                            Persen
          sumber daya manusianya (SDM) secara
          independen (mulai dari mengangkat,                SARA     Direktorat dalam Kementerian Keuangan
          mempertahankan, memberhentikan,
          sampai memotivasi SDM). 17             Catatan: survei diadakan di 47 negara, dengan 31 negara menganut SARA dan 16 negara menganut
                                                 model direktorat dalam Kementerian Keuangan. Nilai persentase menunjukkan banyaknya otoritas
                                                                  pajak yang memiliki  kewenangan terkait.
            Lalu sejauh mana perbedaan            Sumber: OECD Tax Administration 2013: Comparative Information on OECD and Other Advanced and
          derajat otonomi antara model SARA                   Emerging Economies (Paris: OECD Publishing, 2013), 30.
          dan direktorat? Pada tahun 2012,
          OECD    telah  melakukan   survei
          mengenai   lembaga    administrasi  atau pendelegasian kewenangan atas  di dalamnya masalah kepegawaian,
          perpajakan di 47 negara, baik yang   berbagai hal pada dasarnya dapat  pengadaan barang dan jasa, hingga
          tergabung atau di luar OECD. Dari   diberikan, baik jika otoritas pajak  sistem teknologi informasi. Dengan
          survei  tersebut,  terlihat  bahwa  tersebut menganut model SARA  demikian, model SARA diacu karena
          berbagai kewenangan yang berkaitan   maupun direktorat dalam Kementerian  dimungkinkannya  suatu  kreasi
          dengan fungsi administrasi perpajakan   Keuangan. Jadi, isu yang lebih penting   pengorganisasian  yang  modern,
          ternyata lebih banyak diberikan jika   bukanlah kedudukan otoritas pajak   fleksibilitas  administrasi  internal,
          lembaga tersebut mengadopsi model   tersebut, namun (derajat) kewenangan   dan sebagainya. Dengan demikian,
                                                                    18
          SARA dan bukan model direktorat/  apa yang bisa diberikan.  Penting  hal   ini  menjelaskan   mengapa
          departemen di bawah Kementerian   untuk dicatat, bahwa pada saat     kewenangan yang berkaitan dengan
          Keuangan. Sebagai contoh, terdapat   membangun kelembagaan administrasi  fungsi administrasi pajak lebih banyak
          77% model SARA di berbagai        perpajakan setiap pemerintahan dapat  diberikan jika otoritas pajak menganut
          negara diberikan kewenangan untuk   merumuskan fungsi-fungsi apa yang  model SARA.
          menegosiasi tingkat gaji. Kewenangan   akan didelegasikan kepada lembaga
          yang sama hanya dimiliki 25% dari   tersebut. Variasi tersebut akhirnya   Selain  itu,  dimungkinkannya
          model direktorat di berbagai negara.   menentukan otonomi, akuntabilitas,   kebebasan  dalam  pendelegasian
                                            dan karakteristik kelembagaan yang   fungsi dan kewenangan juga telah
            Selain itu, perlu untuk diperhatikan   dianut.                     menciptakan berbagai variasi model
          bahwa pendelegasian fungsi-fungsi                                    SARA. Akibatnya, model SARA di
                                               Walau demikian, telah menjadi  satu negara bisa jadi lebih otonom
                                            suatu postulat bahwa bentuk model  daripada model SARA di negara lain.
          15   Seperti diungkapkan oleh Kidd dan Crandall, “…
          is simply a term to describe a governance regime for an   direktorat tidak banyak memiliki  Sebagai contoh, SARA di Kenya dan
          organization engaged in revenue administration that   suatu otonomi yang besar, terutama  Peru dianggap memiliki otonomi
          provides for more autonomy than that afforded a normal
          department in an ministry.”       karena sifat direktorat yang masih  yang lebih besar daripada SARA di
                                                                                       19
          16   William Crandall, "Revenue Administration:   tunduk  pada  kerangka  umum  Meksiko.  Bentuk SARA di beberapa
          Autonomy in Tax Administration and the Revenue   administrasi kementerian, termasuk  negara juga seringkali tidaklah final
          Authority Model," IMF, (Juni 2010): 2.
                                                                               namun mengikuti kebutuhan fiskal
          17   William Crandall dan Maureen Kidd, “Revenue                     antarwaktu.
          Administration: Autonomy in Tax Administration   18   Lihat Lampiran mengenai kewenangan yang
          and the Revenue Authority,” IMF Technical notes and   didelegasikan kepada otoritas pajak di berbagai
          manuals, (2010): 8.               negara.                            19  Ibid., 9.
                                                                                          InsideTax | Edisi 16 | Juli-Agustus 2013  9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14