Page 7 - InsideTax Edisi 17th (Per(soal)an Konsultan Pajak)
P. 7

insidelibrary


                                      Judul          : Jutaan UMKM Pahlawan Pajak - Urus Pajak itu Sangat Mudah
                                      Pengarang      : Chandra Budi
                                      Penerbit       : PT Elex Media Komputindo
                                      Tahun Terbit   : 2013


                                               Melalui buku ini, Chandra Budi   Apabila, dalam suatu bagian bulan atau
                                            selaku Kepala Seksi Hubungan Eksternal   tahun pajak, omzet Wajib Pajak sudah
                                            Direktorat P2Humas Direktorat Jenderal   melebihi batasan Pajak UMKM (Rp 4,8
                                            Pajak, hendak memperkenalkan Pajak   miliar setahun), maka pada tahun pajak
                                            UMKM secara utuh, agar tidak ada lagi   berikutnya, cara pemenuhan kewajiban
                                            kesalahpahaman bagi Wajib Pajak.   perpajakannya berubah menjadi skema
                                            Dengan demikian, dapat mendorong   umum. Demikian juga sebaliknya, apabila
                                            mereka   agar  patuh  melaksanakan  pada suatu bagian bulan atau tahun pajak
                                            kewajiban perpajakannya.           terjadi penurunan omzet (tidak melebihi
                                                                               Rp 4,8 miliar setahun), Wajib Pajak akan
      S     ektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah   UMKM                        menurut skema Pajak UMKM (hal. 29).
                                            Definisi dan Fasilitas Pajak untuk
                                                                                                    perpajakannya
                                                                                          kewajiban
                                                                               memenuhi
                                               Definisi tentang UMKM dibahas
                                                                               Mengapa Buku ini Wajib untuk
          (UMKM) menyumbang 56,5% dari total
                                            mendalam pada bab pertama. Undang-
          PDB (2009), sehingga pantas jika para
                                                                                  Setelah pembahasan mengenai definisi
                                                       mendefinisikan
                                                                       UMKM
          pelaku UMKM disebut sebagai pahlawan.   undang No. 20 Tahun 2008 tentang   Dimiliki?
                                            UMKM,
          Namun, tambahan kata “pajak” setelah   berdasarkan  kriteria  penjualan  dan  dan teori Pajak UMKM tersebut, buku ini
          kata “pahlawan” dalam judul buku ini,   kekayaan  bersih.  Bank  Indonesia  menyajikan langkah-langkah pemenuhan
          sepertinya merupakan harapan penulis   mendefinisikan  UMKM  berdasarkan  kewajiban pajak tersebut secara runut dan
          agar sumbangan PDB berbanding lurus   kriteria plafon besarnya kredit (hal. 4).   mendetail. Informasi mendetail tersebut
          dengan jumlah pajak yang seharusnya   Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS)   mencakup tentang bagaimana cara
          mereka setorkan. Faktanya, walaupun   menekankan pada kriteria jumlah tenaga   mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak,
          UMKM menyumbang jumlah yang tidak   kerja. Definisi dan kriteria UMKM di   menghitung pajak terutang, membayar
          sedikit bagi total PDB (2009), kontribusi   negara-negara lain, seperti Singapura,   pajak, dan bagaimana melaporkan Surat
          pajak dari UMKM tersebut baru mencapai   Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan   Pemberitahuan Pajak (SPT). Hal ini penting
          0,5% dari total penerimaan pajak di tahun   European Commision  juga dijelaskan   mengingat sistem perpajakan Indonesia
          yang sama.                        pada bab ini. Secara umum negara-  menganut sistem  self assessment, di
            Salah satu penyebabnya adalah   negara tersebut mendefinisikan UMKM   mana semua kewajiban perpajakan harus
          persepsi para pelaku UMKM akan    berdasarkan aspek jumlah tenaga kerja,   dilakukan oleh Wajib Pajak itu sendiri.
          rumitnya kewajiban perpajakan, sehingga   pendapatan, dan jumlah aset (hal. 5).  Sebagai  penutup,  untuk  lebih
          mereka enggan untuk membayar pajak.   Tidak hanya sampai di situ, bab   memudahkan pelaku UMKM dalam
          Berangkat dari hal itulah, kemudian   pertama juga memaparkan 10 fasilitas   memahami  aturan  mengenai  Pajak
          diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP)   perpajakan untuk UMKM di Indonesia,   UMKM, penulis menyajikan secara khusus
          No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak   seperti: pengurangan tarif pajak sebesar   daftar pertanyaan yang sering diajukan
          Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha   50% dari tarif badan dalam negeri (hal.   oleh pelaku UMKM beserta jawabannya.
          yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak   13), penggunaan Norma Penghitungan   Beberapa  pertanyaan  yang  umum
          yang memiliki Peredaran Bruto (Omzet)   Penghasilan Netto sebagai pedoman untuk   diajukan misalnya mengapa Wajib Pajak
          Tertentu.                         menentukan besarnya penghasilan netto,   kecil sekarang harus bayar pajak? Apakah
            PP ini memberikan insentif kepada   perpanjangan jangka waktu pelunasan   UMKM tetap diwajibkan melakukan
          pelaku UMKM berupa kemudahan dan   Surat Tagihan Pajak (STP), dan lain-lain.  pembukuan atau cukup hanya pencatatan
          kesederhanaan  dalam  melaksanakan                                   saja? Bagaimanakah pengertian peredaran
          kewajiban perpajakannya. Penghitungan  Tarif, Basis Pajak, serta Cara   bruto dalam PP ini?
          pajak  yang  berdasarkan  peredaran  Perhitungan                        Akhir kata, buku ini akan sangat
          bruto (omzet) dimaksudkan agar pelaku   Tarif, cara penentuan peredaran   bermanfaat bagi pelaku UMKM, karena
          UMKM mudah menghitung pajak yang   bruto, subjek, dan objek pajak beserta   tidak hanya menyajikan konsep, namun
          harus dibayarkan, tanpa keharusan   pengecualiannya, dibahas pada bab dua.   juga  memberikan  panduan  praktis
          atas pembukuan yang lengkap. Namun,   Penjelasan mengenai hal tersebut disertai   dalam memenuhi kewajiban perpajakan
          kehadiran PP ini justru menimbulkan   juga oleh contoh-contoh kasus yang   mereka. Namun tentu saja buku ini
          kesalahpahaman.  PP  ini  dianggap  relevan untuk mensiasati kebingungan   tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku
          memunculkan jenis pajak baru, yang lebih   pembaca dalam memahaminya.   UMKM, melainkan seluruh Wajib Pajak,
          dikenal dengan sebutan Pajak UMKM,   Yang juga menarik di bab ini adalah   pengusaha, konsultan pajak, akuntan
          dan dianggap memberatkan Wajib Pajak,   pembahasan mengenai skema  on-off.   publik, pengamat perpajakan, akademisi,
          terutama pelaku UMKM.                                                dan mahasiswa.  IT

                                                                                     InsideTax | Edisi 17 | September-Oktober 2013  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12