Page 10 - InsideTax Edisi 18th (Tren, Outlook dan Tantangan Perpajakan 2014: Apa Kata Mereka?)
P. 10

suarapengamat

        mengungkapkan     asas   kepastian  Wajib  Pajak   diberikan  apresiasi  Sayangnya, ketentuan advance ruling
        ini adalah sangat penting, sebab    karena  telah  membantu  melakukan  ini belum diterapkan di Indonesia.
        tanpa kepastian, keadilan yang telah  administrasi perpajakan.
        dirancang ke dalam sistem perpajakan                                    Pembiaran    atas    Keterbatasan
        sulit  untuk bisa dicapai, papar       Perlu  diperhatikan,  dalam  self   Kapasitas Ditjen Pajak dan Implikasi
        Darussalam.                         assessment  system  harus didukung  Seriusnya
                                            dengan  adanya  ketentuan  tentang
        Hakikat Self Assessment             advance ruling. Yaitu, suatu konfirmasi   Saat ini, kata Darussalam, Ditjen
                                            tertulis yang dikeluarkan oleh otoritas  Pajak  dalam  menjalankan  tugasnya,
           Hakikat  self assessment adalah  pajak yang ditujukan kepada Wajib  tidak diberikan otonomi atau diskresi
        menghitung,      memperhitungkan,   Pajak yang meminta klarifikasi tentang  penuh dalam bidang: (i) sumber
        membayar, dan melaporkan kewajiban  perlakuan perpajakan atas suatu  daya manusia, (ii) organisasi, dan
        pajak  diri  sendiri,  bukan  kewajiban  transaksi yang spesifik yang akan  (iii) anggaran.  Karena keterbatasan
        pajak orang lain. Faktanya di Indonesia,  dilakukan oleh Wajib Pajak.   kapasitas  yang  dimiliki,  menurut
        menurut Darussalam, dengan semakin                                      Darussalam,  berimplikasi  kepada
        luasnya   objek   PPh   Pemotongan     Dalam ketentuan tentang advance   kebijakan-kebijakan yang diambil oleh
        dan  Pemungutan  (withholding  tax)  ruling harus diatur antara lain mengenai  Ditjen  Pajak.  Yaitu,  cenderung  untuk
        pengertian  self  assessment  yang  batas  waktu   penerbitan,  status  mengambil beberapa kebijakan yang
        kita  anut  menjadi  kabur.  Karena,   hukum,  dan  publikasinya.  Advance  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip
        selain  menghitung  pajaknya  sendiri  ruling ini akan membantu Wajib Pajak  perpajakan yang bersifat fiscal justice.
        Wajib   Pajak  juga  diberi  tugas  untuk memenuhi dan melaksanakan
        untuk  memungut, menyetor,  dan  kewajiban perpajakannya dan dapat        Sebagai contoh, pengenaan PPh
        mengadministrasikan kewajiban pajak  mencegah   terjadinya  perbedaan   Final atas sektor UKM dilakukan
        orang lain, yang seharusnya  tugas   pandangan antara Wajib Pajak dan  karena memang terbatasnya pegawai
        tersebut menjadi tanggung jawab  otoritas pajak. Oleh karena itu, tak  pajak untuk melakukan pembinaan
        Ditjen Pajak.                       heran Maarten J. Ellise menyatakan  dan pengawasan atas sektor UKM.
                                            bahwa advance ruling ini merupakan
           Atas tugas tambahan tersebut,  instrumen yang harus ada dalam self     Pendapat Darussalam, agar prinsip-
        pendapat Darussalam, semestinya  assessment system, kutip Darussalam.  prinsip perpajakan yang bersifat fiscal
















































     10  InsideTax|Edisi 18|Edisi Khusus
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15