Page 11 - InsideTax Edisi 18th (Tren, Outlook dan Tantangan Perpajakan 2014: Apa Kata Mereka?)
P. 11

suarapengamat

        justice ini bisa diaplikasikan, mau   permasalahan  Base Erosion Profit  Perlunya  Hubungan  yang Saling
        tidak mau kita harus mendorong Ditjen  Shifting.                        Percaya dan Terbuka
        Pajak  menjadi  lembaga  yang  semi
        otonom (Semi Autonomous Revenue        Tidak berhenti di situ, kerjasama   Kerjasama di bidang perpajakan
        Authority/SARA)  dengan   memiliki  antara  emerging  economies  dengan  tidak  hanya    dilakukan   oleh
        ketiga kewenangan di atas. Kalau perlu  OECD akan terus berlanjut setidaknya   antarnegara saja. Saat ini, banyak
        Ditjen Pajak dipisahkan dari organisasi  hingga dua tahun ke depan seiring  negara yang mulai merubah hubungan
        Kemenkeu,  tetapi  tetap di  bawah  dengan proses finalisasi langkah aksi  antara  Wajib  Pajak,  konsultan
        koordinasi  dan   bertanggungjawab  tersebut. Di satu sisi, kita melihat sisi   pajak,  dan  administrasi  pajak.
        kepada Menkeu.                      positif dari kerjasama antarnegara   Hubungan yang selama ini identik
                                            yang selama ini dianggap berbeda  dengan     saling   ketidakpercayaan
           Negara tidak boleh melakukan  kepentingan       dalam    mengatasi   dan ketidakterbukaan akan berubah
        pembiaran atas keterbatasan kapasitas   permasalahan  Base Erosion Profit  menuju   cooperative  compliance.
        Ditjen  Pajak  ini.  Kalau  negara  tetap  Shifting. Namun, di sisi lain, kita tidak  Babak  baru  antara  Wajib  Pajak,
        melakukan pembiaran, sama saja  dapat menampik bahwa penyelesaian  konsultan pajak, dan administrasi
        negara melakukan pembiaran orang  permasalahan  pajak  global  ini  tidak  pajak ini akan didasarkan pada
        untuk  tidak  melaksanakan  kewajiban  akan  berhasil  tanpa  melibatkan  saling percaya, saling memahami,
        pajaknya  dengan  benar  dan/atau   seluruh negara di dunia ini.        dan  terbuka  (mutual  trust,  mutual
        mengenakan  pajak  kepada  Wajib                                        understanding and openness).
        Pajak secara tidak  fair.  Oleh karena   Dorongan  untuk    melakukan
        itu, jika nanti Ditjen Pajak sudah semi   kerjasama  seluas-luasnya  di  bidang   Era  transparansi  saat  ini  tidak
        otonom maka tidak ada alasan lagi  perpajakan  internasional  juga  dapat  hanya diisi dengan proses pertukaran
        bagi Ditjen Pajak untuk tidak membuat  dilihat  pada  koordinasi  internasional  informasi  saja,  beberapa  negara  juga
        kebijakan-kebijakan yang berbasis  dalam melawan aktivitas offshore non-  sudah mengembangkan kewajiban
        kepada prinsip-prinsip perpajakan  compliance. Pada pertemuan G20 di  bagi Wajib Pajak untuk mengungkap
        yang bersifat fiscal justice.       St Petersburgh pada medio 2013, para  strategi  tax planning mereka dan
                                            pemimpin G20 mendorong Automatic  kondisi  pajak  yang  tidak  pasti
        Peran OECD dalam Ranah Perpajakan  Exchange of Information sebagai  (uncertain tax positions). Darussalam
        Global                              standar dalam melakukan pertukaran  sangat mendukung apabila Indonesia
                                            informasi.                          menerapkan ketentuan ini. Tidak
           Darussalam         menjelaskan,                                      hanya   itu,  lanjut  Darussalam,
        sejak lima dekade ke belakang,         Kita  juga  bisa  melihat  bagaimana   kebijakan transparansi ini juga harus
        Organisation  for  Economic   Co-   Amerika Serikat menerapkan  Foreign  didorong ke industri ekstraktif melalui
        operation and Development  (OECD)  Account Tax Compliance Act (FATCA)  program “publish what you pay”. IT
        yang beranggotakan 34 negara telah  dalam   meredam    aktivitas  non-
        mendominasi dunia perpajakan global.  compliance.
        Sebagai contoh, OECD  Model Tax
        Convention dan OECD Transfer Pricing  Kerahasiaan Bank dan Hak-hak Wajib
        Guidelines memberikan pengaruh  Pajak
        yang besar bagi negara anggota
        OECD maupun negara non-anggota         Dalam    konteks   transparansi,
        OECD dalam merumuskan aturan        kerahasiaan bank harus dihapuskan
        perpajakan internasionalnya. OECD  untuk tujuan perpajakan. Untuk
        juga memimpin perubahan-perubahan  itu,   menurut   Darussalam,   pasal                     egara
        sistem   perpajakan   internasional  kerahasiaan bank dalam undang-                         tidak
        melalui program Tax Transparency dan  undang  perbankan  harus  segera
        Base Erosion Profit Shifting.       diamandemen. Akan tetapi, dalam       “N boleh
                                            teknis    pelaksanaannya     tetap            melakukan
        Perang terhadap Penghindaran Pajak  memperhatikan hak  privacy  Wajib             pembiaran atas
                                            Pajak. Oleh karena itu, sebagai
           Pada tahun 2013 ini, kata  penyeimbang dihapusnya kerahasiaan                  keterbatasan
        Darussalam, kita juga telah melihat  bank untuk tujuan perpajakan, harus          kapasitas Ditjen
        permasalahan penghindaran pajak  dibuat Piagam Hak-hak Wajib Pajak                Pajak.”
        sebagai isu utama dalam dunia  (Taxpayers’ Charter) untuk menjamin
        perpajakan global. Untuk pertama  informasi perbankan Wajib Pajak tidak
        kalinya juga, kita melihat kerjasama  disalahgunakan untuk tujuan lain di
        emerging economies dengan negara  luar pajak.
        anggota OECD yang tergabung dalam
        G20    untuk  mengambil    langkah
        aksi  bersama    dalam   mengatasi


                                                                                          InsideTax|Edisi 18|Edisi Khusus 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16