Page 7 - InsideTax Edisi 18th (Tren, Outlook dan Tantangan Perpajakan 2014: Apa Kata Mereka?)
P. 7

insideprologue

        antara 5 sampai10 tahun yang diberikan  Pelayanan Administrasi  Pajak dan  Belum  lagi  jika  kondisi  ini  ditambah
        kepada  industri  pionir  dan  diskon  Ke(tidak)pastian Hukum           dengan  peraturan  perpajakan  yang
        tarif PPh Badan sebesar 50% untuk                                       multitafsir, sehingga sekali lagi sengketa
        dua tahun setelahnya; pemberian  tax   Terkait masalah pelayanan, sebuah  akan sering terjadi. Sengketa hanya
        allowance serta insentif PPN dan PPnBM  pelayanan yang baik sangat bergantung  menyebabkan  penambahan  biaya
        tidak dipungut untuk industri di Kawasan  pada kualitas maupun kuantitas sumber   administrasi bagi otoritas pajak dan biaya
        Perdagangan dan Ekonomi Terpadu  daya  manusia.  Dari  segi  kualitas,  kepatuhan bagi Wajib Pajak. Akibatnya,
        (KAPET); dan lain sebagainya.       pemerataan   pengetahuan   petugas  sistem perpajakan menjadi tidak efisien
                                            pajak  masih  rendah.  Dalam  hal  ini,  dan keadilan tidak tercapai.
           Namun permasalahannya, apakah  Ditjen Pajak melalui Pusat Pendidikan
        insentif-insentif tersebut berpengaruh  dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak, harus  Tantangan ke Depan
        positif  dalam  menarik  investasi  asing  mampu  meningkatkan  kompetensi
        langsung  (Foreign  Direct  Investment/  seluruh pegawai pajak sampai ke daerah-  Nota keuangan dan RAPBN tahun
        FDI)? Data World Bank menunjukkan  daerah terpencil di Indonesia.       anggaran 2014 memproyeksikan dalam
        bahwa jumlah FDI yang masuk ke                                          tahun 2014 perekonomian dunia akan
        Indonesia selama tiga tahun terakhir   Dari segi kuantitas, kurangnya jumlah  berjalan lebih baik dari tahun 2013
        (2009-2012) adalah USD 52,6 triliun,  pegawai  pajak  juga  menjadi  kendala  meskipun  masih  terdapat  beberapa
        masih lebih rendah dari India yang  bagi  Ditjen  Pajak  untuk  memberikan  potensi risiko. Sejalan dengan hal
        berjumlah USD 87,9 triliun. Dengan  pelayanan  yang  optimal  dan  mencapai  tersebut, perekonomian nasional juga
        peningkatan dari tahun ke tahun sebagai  target penerimaan. Saat ini, jumlah  diproyeksikan membaik di 2014. Namun,
        berikut: 1,82% di tahun 2010; 0,4% di  pegawai pajak hanya sekitar 31.000  pesta demokrasi atau Pemilu yang akan
        tahun 2011, dan 0,02% di tahun 2012. 3  orang  sementara  jumlah  Wajib  Pajak  mewarnai  2014  juga  membuat  iklim
                                            terdaftar  ada  sekitar  24  juta  orang.  usaha menjadi ‘wait and see’.
           Data  tersebut,  menunjukkan  peran  Dengan  kata  lain,  satu petugas pajak
        insentif pajak yang tidak signifikan  menghadapi 700 Wajib Pajak.         Hal tersebut akan menjadi tantangan
        dalam menarik FDI ke Indonesia. Banyak                                  tersendiri bagi Ditjen Pajak dalam
        faktor mempengaruhi hal tersebut       Dari jumlah pegawai pajak tersebut,  pemenuhan  target  2014,  yang  dipatok
        seperti desain insentif pajak Indonesia  hanya terdapat kurang lebih 4.300  cukup tinggi yakni, 1.280 triliun Rupiah.
        yang kurang matang dan tepat sasaran  pemeriksa. Jumlah pemeriksa yang jauh  Untuk mencapainya, kewenangan Ditjen
        (diberikan di daerah yang tidak memiliki  lebih sedikit dari Wajib Pajak ini, tentunya  Pajak yang lebih besar diperlukan,
        potensi ekonomi), regulasi insentif pajak  menyebabkan  intensitas  pemeriksaan  sehingga Ditjen Pajak dapat lebih
        yang sering berubah-ubah dalam waktu  berkurang, dan peluang meningkatnya  leluasa mengatur sumber daya manusia,
        singkat, terdapat grey area dalam regulasi  pengemplang  pajak  akan  semakin  organisasi, serta anggarannya sendiri.
        insentif pajak, serta proses administrasi  besar. Di sisi lain, kondisi tersebut dapat
        pengajuan insentif yang tidak efisien.  merugikan Wajib Pajak patuh, karena   Terakhir, adalah bagaimana Ditjen
                                            tuntutan kerja yang melebihi kapasitas  Pajak mampu mengurangi jumlah
           Pemberian  insentif  yang  tidak  pemeriksa  pajak,  dapat  menimbulkan  sengketa yang sebenarnya tidak perlu
        didesain  dengan  matang  dan  tepat  kesalahan dalam menjalankan tugas.  namun berlarut-larut, demi menciptakan
        sasaran, hanya akan menyebabkan  Akibatnya,     menimbulkan    banyak   efisiensi dalam pemungutan pajak.
        tingginya pengeluaran-pengeluaran pajak   sengketa antara  Wajib  Pajak  dengan  Perumusan kebijakan harus dilakukan
        (tax expenditure). Hal ini dikhawatirkan  petugas pajak. Seringkali sengketa ini  bersama-sama dengan  Wajib  Pajak
        dapat memperbesar defisit anggaran dan  tidak selesai hanya sampai di pemeriksa,  dan  Pengadilan  Pajak,  sehingga  dapat
        membelit negara dengan utang, seperti  namun dapat berlanjut pada banding  mencegah adanya kebijakan yang
        yang terjadi pada negara-negara Eropa  di Pengadilan Pajak bahkan Peninjauan   multitafsir dan menjamin kepastian
        dalam upayanya memberi stimulus  Kembali di Mahkamah Agung.             hukum bagi semua pihak. Seperti yang
        ekonomi.                                                                ditegaskan oleh Pengamat Perpajakan,
                                               Lagi-lagi,  Pengadilan  Pajak  maupun  Darussalam, tanpa kepastian hukum
           Bagi pengusaha sendiri, seperti diakui  Mahkamah Agung, memiliki keterbatasan  mustahil keadilan dapat tercapai. IT
        oleh  Ketua  Umum  Pengurus  Harian  jumlah  hakim  yang  memutus.  Hal  ini
        Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO),  terlihat dari jumlah putusan yang jauh
        Sofjan Wanandi, yang dibutuhkan  lebih sedikit dari jumlah berkas banding
        bukanlah insentif pajak tetapi jalan  dan gugatan yang masuk. Pada tahun
        keluar bagi permasalahan-permasalahan  2013, dari 16.341 berkas, hanya
        perpajakan  yang  dialami  pengusaha,  sebanyak 5.630 yang diputus. Artinya ,
        kepastian hukum, kestabilan politik,  ada  sekitar  10.711  berkas  yang  masih
        serta pelayanan yang baik.          menunggu untuk segera diselesaikan.

                                               Minimnya  pengetahuan  dan  jumlah
        3 World Bank Indicator, Internet, dapat diakses melalui
        http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.  petugas  pajak,  akhirnya  memberikan
        CD.WD?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_  ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak.
        value+wbapi_data_value-last&sort=asc
                                                                                          InsideTax|Edisi 18|Edisi Khusus 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12