Page 9 - InsideTax Edisi 18th (Tren, Outlook dan Tantangan Perpajakan 2014: Apa Kata Mereka?)
P. 9

suarapengamat

                                            parlemen. Dengan demikian, undang-    Indonesia,   berdasarkan  Pasal
                                            undang    perpajakan    merupakan   28H  ayat  (4)  UUD  1945,  mengakui
                                            kesepakatan antara negara dan rakyat  adanya hak milik pribadi dan hak milik
                                            terkait dengan pengenaan pajak.  tersebut tidak boleh diambil alih secara
                                            Tidak ada pajak tanpa diatur dengan  sewenang-wenang oleh siapapun. Atas
                                            undang-undang.                      dasar Pasal 23A dan 28H ayat (4)
                                                                                UUD 1945, “pajak hendaknya tidak
          “A                                menjelaskan bahwa Negara Indonesia  kenegaraan saja, tetapi juga dipandang
                         tas dasar
                                                                                hanya dipandang sebagai kewajiban
                                                                   Darussalam
                                               Selanjutnya,
                         Pasal 23A
                                            juga menganut paham demokrasi,  sebagai  pengambilan  sebagian  harta
                         dan 28h
                                            pajak sebagai hasil proses demokrasi  rakyat oleh negara yang tidak boleh
                         ayat (4)
                                            23A  UUD  1945.  Pasal  tersebut  tegas Darussalam.
              UUD 1945, pajak               secara  jelas  dinyatakan  dalam  Pasal  dilakukan dengan sewenang-wenang”,
              hendaknya tidak               menyatakan   bahwa    pajak   dan     Bagaimana agar tidak sewenang-
                                            pungutan lain yang bersifat memaksa
              hanya dipandang               untuk keperluan negara diatur dengan  wenang? Dia menjawab, “harus
              sebagai kewajiban             undang-undang.     Undang-undang    dipungut berdasarkan prinsip-prinsip
              kenegaraan                    adalah produk dari demokrasi.       pemajakan yang bersifat fiscal justice.
              saja, tetapi juga                Lantas  bagaimana    pengenaan   Prinsip ini meliputi: kepastian hukum,
                                                                                adil,  sesuai  dengan  undang-undang,
              dipandang sebagai             pajak? Dia menerangkan bahwa  tidak  berlaku  surut,  efisien,  dan
              pengambilan                   pajak  dikenakan  terhadap  subjek  dipungut oleh lembaga yang dipercaya
              sebagian harta                pajak  tertentu  atas  objek  pajak  oleh masyarakat”.
                                            tertentu yang dihitung dari dasar
              rakyat oleh negara            pengenaan  pajak  dikalikan  tarif.  Aturan Pajak Harus Jelas dan Tidak
              yang tidak boleh              Dengan demikian, unsur-unsur pajak  Multitafsir
              dilakukan dengan              adalah i) subjek pajak, ii) objek pajak,   Biaya pemungutan pajak harus
                                            iii) dasar pengenaan pajak, dan iv)
              sewenang-wenang.”             tarif pajak. Taat dengan Pasal 23A  efisien. Efisien tidak hanya dari sisi

                                            UUD 1945, pengaturan empat unsur  otoritas pajak (cost of administration),
                                            pajak tersebut harus melalui undang-  tetapi juga harus efisien dari sisi Wajib
                                            undang. DPR, sebagai representasi  Pajak (cost of compliance).
                                            Wajib Pajak, seharusnya tidak boleh
                                            menyerahkan atau mendelegasikan       Salah   satu   bentuk   efisiensi
                                            penentuan empat unsur pajak tersebut   pemungutan pajak adalah menghindari
                                            kepada aturan yang tingkatannya di  sengketa pajak yang tidak perlu. Untuk
                                            bawah  undang-undang.  Sekali  lagi,  itu, menurut Darussalam, dengan
           Ganda Christian Tobing           pajak adalah kesepakatan.           mengutip  sekali  lagi  pernyataan
                            1
                                                                                Philip  Baker,  pajak  seharusnya
        Pajak adalah Hasil dari Proses  Cara Memandang Pajak                    dikenakan  dengan  aturan  yang  jelas
        Demokrasi                                                               dan tidak multitafsir. Pajak tidak
                                               Dilihat dari sejarahnya, Darussalam  boleh dikenakan atas dasar analogi
           Darussalam           mengawali   mengutip Tibor R Machan, pajak  katanya      menanggapi    pendekatan
        perbincangan     dengan     sedikit  merupakan  warisan   dari  sistem  analogi dalam praktik interpretasi
        berfilosofi bahwa di negara demokrasi,   feodal. Sistem ini, tidak mengenal  hukum  pajak  di  Indonesia.  “The
        sistem perpajakan dikembangkan dari  hak kepemilikan pribadi oleh  rakyat.  liability for tax cannot be extended by
        hasil  proses  keputusan  demokrasi  Oleh karena itu, pajak merupakan  analogy or comparison. A tax is either
        (democratic       decision-making).  upeti  yang harus dibayar oleh rakyat  due or not due”, tegas Jean-Claude
        Artinya, pajak yang dipungut oleh  kepada penguasa sebagai balas jasa  Bouchard sebagaimana dipaparkan
        negara   kepada   rakyatnya  harus  atas penggunaan hak milik negara oleh  oleh Darussalam. Bahkan Frans
        melibatkan rakyat dalam proses  rakyat.  Di  sisi  lain,  bagi  negara  yang  Vanistendael melarang penggunaan
        penyusunannya. Atau dengan kata  mengakui adanya hak milik pribadi,  analogi “the prohibition of analogous
        lain, untuk dapat memungut pajak  pajak dipandang sebagai pengambilan  application”. Darussalam menjelaskan
        harus melalui persetujuan rakyat,  sebagian harta milik rakyat oleh negara.  lebih lanjut.
        yaitu melalui wakil rakyat yang ada di  Menurut Philip Baker, kutip Darussalam,
                                            pajak tidak lain adalah bentuk legal dari   Terkait dengan kepastian hukum,
        1 Ganda Christian Tobing adalah  Manager, Tax  perampasan. Dengan demikian, pajak  Adam  Smith,  sebagaimana  dikutip
        Compliance  and  Litigation Services di DANNY   yang pengenaannya tidak sesuai dengan  oleh  Mansury, mengatakan bahwa
        DARUSSALAM Tax Center. Saat ini sedang mengambil
        program studi lanjutan (LL.M) di Vienna University of  undang-undang merupakan perampasan  kepastian  hukum  lebih  penting
        Economics and Business Administration, Austria dengan   yang bersifat ilegal.  dari keadilan. Mansury lebih lanjut
        beasiswa penuh dari DANNY DARUSSALAM Tax Center.
                                                                                          InsideTax|Edisi 18|Edisi Khusus 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14