Page 14 - InsideTax Edisi 19th (Platform Pajak Di Tahun Politik 2014)
P. 14

insideheadline


        kebijakan dari organisasi politik.  antar organisasi politik atau antara
        Terdapat  tiga  dugaan  yang  akan  organisasi politik dengan aktor lain.
        dijabarkan sebagai berikut.            Dalam    konteks   probabilistic
           Pertama,  adanya ketidakmauan  voting model, fragmentasi politik
        organisasi politik  untuk  masuk dalam  justru menciptakan ‘ketakutan’  atas
                                            ketidakmampuan
                                                                       meraup
                                                              untuk
                                     Telah
        politik aliran (ideologi) semakin luntur  akan semakin memiliki  pilihan yang  “H
                  kebijakan
                             pajak.
        platform
        dibahas sebelumnya bahwa  Wajib  dukungan suara yang  besar.  Artinya,
        Pajak  akan memilih organisasi politik  jika setiap organisasi politik membuat
                                                                                                    ingga
                                                                         yang
        berdasarkan ideologi maupun platform  platform
                                                                 pajak
                                                      kebijakan
                                                                                                    saat
        kebijakan yang diusung. Di Indonesia,  spesifik dan  eksplisit maka  pemilih
                                                                                                    ini,
        dan tergantikan perannya oleh platform  beragam.  Masing-masing  pemilih      publik belum
        ide  yang  ditawarkan.  Oleh  karena  akan cenderung  memilih organisasi      melihat
        itu, untuk meraup dukungan suara  politik  yang sesuai dengan preferensi
        sebanyak-banyaknya, organisasi politik  mereka. Secara logika sederhana,      pentingnya
        mau tidak mau harus berani keluar  maka sulit untuk mencapai dukungan         pajak bagi
        dari aliran politiknya. Jalan keluar  yang mayoritas. Untuk menghindari hal   perekonomian
        yang  sering ditempuh  adalah  dengan  tersebut, organisasi politik justru akan   nasional.
        menjadi  ‘partai  tengah’  yang  ‘ramah’  menghindari adanya posisi yang jelas
        terhadap seluruh ideologi. Namun, hal  sebelum adanya Pemilu.                 Partisipasi
        ini tidak ditindaklanjuti dengan adanya   Kedua,  dari sisi pengetahuan       pembayaran
        positioning platform kebijakan yang   organisasi politik atas isu pajak.      pajak dari
        jelas.                              Kapabilitas yang lemah dari organisasi    masyarakat
           Ketidakmauan tersebut juga didukung  politik sebenarnya cerminan mengenai
        oleh  fakta  adanya  pemerintahan  yang  apa yang terjadi dalam masyarakat.   secara umum
        semakin terfragmentasi, dalam artian  Pengetahuan  masyarakat atas    isu     masih rendah.
        pemerintahan dijalankan oleh kekuatan  perpajakan masih belum terolah dengan   Selama ini,
        politik yang  semakin terpecah  dan  baik,  terlebih  dari  sisi  kebijakannya.
        terpolarisasi. Fragmentasi menunjukkan  Masyarakat  Indonesia tidak terbiasa   penerimaan
        pola  yang semakin terlihat terutama  kritis mengenai  isu pajak,  kecuali    pajak hanya
        pasca   Orde   Baru. 51  Konsolidasi  pada soal-soal penyelewengan dan        bergantung pada
        politik semakin sulit terwujud dan  integritasnya semata.                     Wajib Pajak
        kesepahaman antar berbagai kekuatan    Elite politik yang memiliki  jabatan
        politik dalam  memandang suatu      dalam organisasi politik juga kurang      besar saja.”
        kebijakan semakin divergen. Pembuatan   concern  terhadap politik penerimaan
        kebijakan menjadi  terhambat,  kurang   negara.  Sesungguhnya,  hal  ini
        obyektif, dan sarat kepentingan.    tidak  dapat dilepaskan dari sejarah
                                        52
        Kontribusi dari fragmentasi politik di   perkembangan ekonomi fiskal di
        Indonesia juga memungkinkan semakin   Indonesia.  Sejak  kemerdekaan  hingga
        tingginya biaya transaksional, baik   pada  dekade  80-an,   kontribusi
                                            penjualan sumber daya alam terhadap
                                            penerimaan  negara   cukup   besar  pentingnya pajak  bagi  perekonomian
        51 Untuk pemahaman lebih lanjut mengenai
        hal ini dapat melihat pada Arya B. Gaduh  sehingga terdapat ketergantungan.   nasional.  Partisipasi  pembayaran
                                                                            53
        dan Raymond Atje. “Reformasi Kebijakan dan  Sayangnya,  hingga  saat  ini pola  pajak  dari  masyarakat secara  umum
        Fragmentasi Politik,”  CSIS Economics Working   penerimaan negara dengan manajemen  masih rendah. Selama ini, penerimaan
        Paper, WPE 072 (Januari, 2004). Jakarta: CSIS.  kebijakan pajak yang modern tidak  pajak  hanya  bergantung pada  Wajib
        52 Secara umum, model fragmentasi politik
        dalam ranah ekonomi, berangkat dari suatu motif  ‘hidup’ dalam benak pemikiran banyak  Pajak  besar saja.  Oleh  karena  itu,
        mencari kepuasan dari organisasi politik. Sachs  organisasi politik.    tidak mengherankan bahwa  demand
        dan Roubini (1989), mengajukan konsep  weak                             atas platform kebijakan pajak dari
        government hypothesis  yang  ditandai  dengan   Ketiga,  dari  sisi  permintaan.  masyarakat ke organisasi politik juga
        semakin terfragmentasinya politik dalam suatu  Hingga saat ini, publik belum melihat
        negara. Fragmentasi tersebut  dapat disebabkan                          masih rendah atau belum ada.
        oleh semakin banyaknya partisipasi politik                                Hal yang sama juga terjadi di Peru.
        antar golongan dalam masyarakat. Fragmentasi   53 Hal ini telah diulas dengan baik oleh Anne   Peru merupakan salah satu negara yang
        tersebut pada akhirnya merupakan faktor yang   Booth dan Peter McCawley, “Kebijaksanaan
        berperan dalam  menentukan arah  kebijakan   Fiskal”, dalam  Ekonomi Orde Baru, ed. Anne  sangat  berhasil  dalam  menerapkan
        fiskal ataupun menghambat perubahan kebijakan   Booth dan Peter McCawley (Jakarta: LP3ES,  reformasi pajaknya di tahun 1991.
        ekonomi yang dirasa perlu. Lihat Nouriel Roubini   1982), 166 – 212. Merupakan versi terjemahan   Warga  Negara  Peru pada  dasarnya
        dan Jeffrey Sachs. 1989. “Government Spending   dari Anne Booth dan Peter McCawley (ed), The   aware atas reformasi tersebut, namun
        and Budget Deficits  in Industrial  Economies”,   Indonesian  Economy During  the  Soeharto Era
        NBER Working Paper, No 2919 (April, 1989).  (Selangor: Oxford University Press, 1981).  mereka tidak berperan sama  sekali
       14  InsideTax|Edisi 19|Tahun 2014
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19