Page 15 - InsideTax Edisi 19th (Platform Pajak Di Tahun Politik 2014)
P. 15

insideheadline


                                        54
        dalam proses kebijakan tersebut.   (politisi) terutama untuk aktivitas iklan.  daya tekan yang rendah terhadap
        Kecenderungan yang sama juga dapat  Motif kategori kedua ini lebih kepada  situasi perpajakan di Indonesia.  Di sisi
                                                                                                          58
        ditemui di negara-negara berkembang.  electoral motive, di mana aktor tersebut  lain, mulai banyak LSM yang berusaha
        Pada   negara-negara  berkembang,   akan mempromosikan  kandidat atau  masuk ke  dalam  isu pajak  terutama
        pada umumnya penerimaan pajak  organisasi politik  yang sesuai dengan  ditinjau dari penyelewengan pajak,
                                                         56
        berasal dari pajak atas perdagangan  preferensi aktor.  Kalangan pengusaha  indikasi pelarian laba perusahaan
        internasional  dan   PPh   Badan.   adalah satu-satunya aktor di Indonesia  multinasional, serta isu distribusi
        Pembangunan didanai tidak hanya dari  yang  memiliki motif-motif tersebut,  pendapatan. Gerakan LSM Indonesia di
        pajak,  tetapi  juga  berasal  dari sektor  sekaligus memiliki kekuatan ekonomi.  bidang pajak juga masih berada dalam
        migas, bantuan dari donor, dan utang   Terdapat   kemungkinan    besar  arus besar LSM mancanegara di bidang
        dari lembaga-lembaga  asing.  Dengan   bahwa kalangan pengusaha juga akan   pajak dan masih belum terorganisasi
        demikian, publik memiliki ketertarikan   melakukan lobi.  Sebenarnya tidak   dengan baik.
        yang rendah atas kebijakan pajak. Hal   ada yang salah dengan lobi, tetapi   Dengan   demikian,     dapat
        ini senada dengan apa yang diutarakan   selama  sistem perumusan kebijakan  disimpulkan: bahwa tidak akan terjadi
        oleh Anies Baswedan, bahwa pajak    pajak  masih  belum transparan dan  suatu perubahan kebijakan pajak yang
        hanyalah isu milik segelintir orang yang   sarat dengan  diskresi yang  diletakkan  drastis di tahun 2014, ceteris paribus.
        selama ini berada di kelas menengah   secara jabatan  (misal kepada Menteri  Faktor lain yang perlu untuk diingat
        ke atas saja. 55                    Keuangan) , maka hal ini jelas  adalah,  dalam keadaan yang terbuka
                                                     57
           Dengan tidak adanya platform  mengkhawatirkan.  Selain  itu,  selama  oleh pelobi dari berbagai kepentingan
        kebijakan pajak dari organisasi politik  sistem pengambilan kebijakan di  pun,  terdapat kecenderungan  bahwa
        tersebut, apakah otomatis dapat  Indonesia cenderung tertutup dan  pemerintah (yang dipengaruhi oleh
        dinyatakan bahwa  tidak akan  ada  tidak memiliki  proses yang baik,  berbagai aktor) tidak akan mengeluarkan
        perubahan kebijakan pajak  secara  maka lobi dapat menjadi pintu masuk  kebijakan yang  sulit untuk diterima
        drastis di Indonesia? Untuk menjawab  transaksi informal.  Walau  demikian,  oleh publik  baik pada tahun sebelum
        pertanyaan tersebut, kita harus melihat  diperkirakan kalangan pengusaha akan  atau pada tahun Pemilu. 59
        peran dan  eksistensi aktor lain  di  lebih bersikap ‘status quo’ selama iklim   Di kemudian hari, penting untuk
        Indonesia. Di saat  yang  sama,  kita  kebijakan pajak masih pro dengan   meningkatkan  transparansi  dan
        juga harus lebih jeli dalam melihat  dunia usaha. Kalaupun ada perubahan   partisipasi publik untuk menciptakan
        bagaimana interaksi antar organisasi  kebijakan, sepertinya hanya bersifat   keterikatan yang  fair  terhadap  pajak,
        politik yang akan menduduki kekuasaan  sektoral ataupun parsial, sesuai dengan   sekaligus dalam rangka menjamin
        serta mengawasi bagaimana  interaksi  preferensi kalangan pengusaha.    legitimasi dari sistem pajak.  Selain itu,
                                                                                                       60
        organisasi politik tersebut  dengan    Sayangnya,    belum     tampak   peran dari komunikasi yang strategis
        aktor-aktor lain.                   adanya  peran aktor lain  yang  dapat  terutama untuk menjalin interaksi yang
           Satu-satunya aktor yang  memiliki  mengimbangi   peran     kalangan  konstruktif antar aktor (pemangku
        kemampuan     dalam   memengaruhi   pengusaha, agar perumusan kebijakan  kepentingan) pajak sangat penting
        kebijakan pajak adalah peran kalangan  pajak lebih netral dan obyektif. Saat  dalam kehidupan demokrasi.  Tanpa
                                                                                                         61
        pengusaha.  Mengapa?  Perlu  untuk  ini,  media  sudah  sering  mengangkat  adanya  partisipasi  dan  transparansi
        dipahami bahwa pada saat mendekati  tema soal pajak dan dapat dianggap  bukan mustahil kita terjerumus dalam
        Pemilu, aktivitas dari aktor selain  sebagai suatu kontrol publik atas situasi  suatu ilusi kebijakan pajak yang ‘seolah’
        organisasi politik umumnya terbagi  perpajakan.  Media,  dalam  konteks
        dalam dua kategori yang memiliki motif  normatif,  tidak memiliki kepentingan   58 Kondisi ini berbeda pada saat krisis ekonomi
        yang berbeda. Pertama,  memberikan  apapun.   Walau   demikian,  perlu  1998. Lihat contohnya ‘rekomendasi’ IMF atas
        informasi kepada  pembuat kebijakan  diwaspadai  pula adanya  penguasaan   ekonomi Indonesia, salah satunya di bidang pajak
        dan juga kepada publik  secara luas.  media oleh elemen politik.        pada Indonesia—Memorandum of Economic and
                                                                                Financial Policies, (Januari, 1998).
        Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk   Selain itu, organisasi profesi maupun   59 Lihat Adri A.L. Poesoro, “Quick Analysis of
        memengaruhi massa,  terutama pada   akademisi jarang sekali mengutarakan   Political Budget Cycles in  Emerging  South East
        saat mendekati Pemilu. Kegiatan     kritiknya  mengenai kebijakan pajak.   Asian Economies,”  DDTC Working Paper No.
        ini didorong oleh apa yang disebut   Entah  memang  kedua  aktor tersebut   0414, (Februari, 2014).
                                                                                60 Mark Burton,  “Citizens as  Partners?
        influence  motive,  atau lebih kepada   lebih merupakan perpanjangan tangan   Foundations for an Effective Tax System in the
        memengaruhi keputusan ataupun arah   kebijakan pemerintah semata, atau   New Democratic  Era,”  dalam  Tax Law and
        kebijakan dari  pembuat kebijakan.   ‘hidup’ di area profesionalisme pajak   Political Institutions, ed. Miranda Stewart, Law
        Kedua, mereka memberikan kontribusi   saja.  Lebih lanjut lagi, donor dan   in Context Volume 24 No. 2 (New South Wales:
                                                                                The Federation Press, 2006), 186 – 188.
        pendanaan kepada organisasi politik   lembaga multilateral  juga memiliki   61  Sebagai  contoh  sukses adanya  peran
                                                                                komunikasi antar aktor dapat dilihat dalam
                                                                                pembahasan  reformasi  pajak  pertambangan  di
        54 Mick Moore, “The Changing Politics of Tax                            Australia. Lihat  Tapan  K.  Sarker,  “Effective  Tax
        Policy Reforming in Developing Countries,”   56 Jan Fidrmuc dan Abdul G. Noury, Op.Cit., 7.  Policy Reform through  Strategic Stakeholder
        Op.Cit., 1.                         57  Lihat  contohnya  PMK  130/PMK.03/2011   Communication:  Lessons  from  Australia,”
        55 Lihat hasil wawancara Tim Redaksi dengan   sebagai turunan dari UU No 25/2007 mengenai   Bulletin  for International  Taxation, (Oktober,
        Anies Baswedan.                     pembebasan PPh Badan (tax holiday).  2011): 582 – 590.

                                                                                     InsideTax|Edisi 19|Tahun 2014  15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20