Page 8 - InsideTax Edisi 19th (Platform Pajak Di Tahun Politik 2014)
P. 8

insideheadline


        interaksi.  Sistem politik dalam suatu  organisasi politik baru untuk terlibat   Betul  bahwa konstituen  tidak
                8
        negara  menjadi titik pertama  untuk  (free entry). Pemilih akan mendukung  hanya  melihat  sebatas  pada  platform
        melihat bagaimana interaksi antar aktor  (memilih) salah satu organisasi politik  kebijakan yang ditawarkan, namun
        politik dapat terjadi, serta seberapa  berdasarkan kebijakan  yang  diusung  juga ideologi  dari organisasi politik.
        kuat pengaruh aktor politik tersebut  masing-masing organisasi. Dengan  Sayangnya,  organisasi  politik memiliki
        dalam memengaruhi kebijakan yang  demikian, terdapat suatu tekanan yang  kecenderungan untuk bersifat oportunis,
        dikeluarkan.  Dengan demikian,  akan  memaksa tiap organisasi politik untuk  pragmatis,  dan  berorientasi hanya
        terlihat pola interaksi  di antara para  menjual  atau  mengimplementasikan  untuk memaksimumkan dukungan
        aktor dengan preferensi pemilih dalam  platform kebijakan yang  diperkirakan  suara semata.  Ideologi  dari suatu
        menentukan hasil kebijakan pajak. 9  akan meningkatkan dukungan suara di  organisasi politik umumnya  bersifat
           Dewasa ini, demokrasi merupakan   Pemilu berikutnya. 13              permanen (tetap), misal: sosialis,
        sistem    yang    paling   banyak      Secara   sederhana,  teori  ini  religius,  kesetaraan,  dan  sebagainya.
        diimplementasikan di dunia. Sistem  menjelaskan bahwa:  setiap organisasi   Hal tersebut berbeda dengan platform
        demokrasi menjamin kesetaraan  hak  politik  membutuhkan     dukungan   kebijakan; yang bersifat dapat berubah-
        politik, di mana terdapat idiom 1 orang 1  suara,  namun  dukungan  suara  ubah (fleksibel) dan tidak terkait
        suara. Preferensi seluruh warga negara  tersebut pada  dasarnya mengikuti   dengan ideologi.  Pada banyak negara
        menjadi penting untuk diperhatikan  preferensi-preferensi  yang ada dalam   demokrasi, terdapat tren semakin
        dalam menentukan suatu keputusan.   masyarakat. Berikutnya, masyarakat   rendahnya korelasi antara ideologi
                                        10
        Suatu rancangan kebijakan pajak yang  akan mencocokkan  sejauh  mana    organisasi  politik dengan  pilihan
        disodorkan  oleh para calon legislatif  platform kebijakan yang ditawarkan   seseorang. Hal ini banyak dipengaruhi
        dirancang untuk memenuhi keinginan  oleh organisasi politik sejalan dengan   oleh tingkat kecerdasan pemilih.
        pemilih. Hal ini sebagai langkah untuk  preferensi  mereka. Oleh karena itu,   Pemilih tersebut sering dianggap swing
        mereka mendapatkan dukungan dari  besaran dukungan suara akan sangat    voter,  yang  lebih  sensitif terhadap
        para pemilihnya. 11                 ditentukan  oleh platform kebijakan   platform kebijakan yang ditawarkan
                                                                                daripada ideologi.  Jumlah swing voter
                                                                                               16
           Di antara teori-teori politik ekonomi,   pajak yang ditawarkan sebelum Pemilu   ini tidak bisa dianggap kecil.
        probabilistic voting model menjadi   berlangsung. Dukungan suara dapat
        teori yang dianggap paling tepat untuk   saja meningkat atau menurun dengan   Lebih lanjut lagi, pajak merupakan
        menjelaskan   fenomena   hubungan   adanya sinyalemen platform kebijakan  bentuk kontrak sosial antara negara
        antara negara dengan warganya.      yang diusung.                       dengan masyarakat sebagai mekanisme
                                        12
        Asumsi utama dari model ini berawal    Isu pajak  yang  berkembang  di   pembiayaan  pemerintah.  Semakin
        dari  adanya    eksistensi  institusi  negara demokrasi dapat menarik   tinggi tingkat legitimasi pemerintah,
        politik yang  memberikan tempat  dan mengubah  suara pemilih,  terkait   maka terdapat suatu kepercayaan
        bagi  Pemilu serta keleluasaan  bagi  dengan  keuntungan apa  yang  dapat   masyarakat sebagai Wajib Pajak kepada
                                            mereka   nikmati,  ketika  memilih  pemerintah. Legitimasi tersebut juga
                                            organisasi politik tersebut.  Tidak   merupakan suatu bentuk dukungan
                                                                     14
        8 Miriam Budiardjo,  Dasar-Dasar Ilmu Politik   hanya  dalam konteks Pemilu,  isu   masyarakat karena adanya kesamaan
        (Jakarta: Gramedia, 1977), 46-48.                                       antara platform kebijakan organisasi
        9 David Brunori, Op.Cit., 7.        pajak juga dapat membuat ditariknya
        10 Di sisi lain,  terdapat sistem non-demokrasi  dukungan,  hilangnya  kepercayaan  politik yang akan memerintah dengan
        yang tidak mempertimbangkan aspek kesetaraan   publik, maupun menciptakan  social   preferensi dukungan. Dengan adanya
        hak politik, baik adanya penguasaan oleh   unrest. Sebagai contoh, Margaret   dukungan  tersebut,  pada hakikatnya
        suatu elit politik tertentu, dinasti, junta militer,                    telah terjalin suatu kontrak  sosial di
        pemerintahan  diktator,  dan  sebagainya.  Thatcher harus mengundurkan diri
        Kebijakan yang  dibentuk dalam sistem non-  pasca adanya kerusuhan besar-besaran   mana  kemudian  hari  para  pendukung
        demokrasi  memiliki dua ciri  utama: adanya   di kota London yang menentang akan   akan berkontribusi  dengan membayar
        preferensi kelompok/golongan dalam kekuatan   diberlakukannya poll tax. 15  pajak. Akibatnya, kebijakan pajak yang
        politik, serta  dorongan  untuk memaksimumkan                           terjadi pada  dasarnya  adalah  suatu
        keuntungan bagi kelompok sekaligus berupaya
        ‘mengamankan’ kedudukannya. Dari ciri yang                              kesepakatan yang formal dan mengikat
        kedua tersebut, maka isu penting lainnya adalah   13 Walter Hettich  dan Stanley L.  Winer,  antara warga  negara dengan negara.
        upaya  untuk menjamin tidak adanya  kelompok   Democratic Choice and Taxation: A Theoretical  Tidak ada pengenaan pajak, tanpa
        lain yang  tidak puas dan memiliki potensi   and Empirical Analysis  (New York:  Cambridge   adanya suatu representasi politik.
        untuk  mengganti rezim  yang ada. Lihat Daron   University Press, 1999), 18.
        Acemoglu dan James A. Robinson,  Economics   14  Paola  Profeta  dan  Simona  Scabrosetti,  The   Kebijakan  pajak  yang  tercipta  juga
        Origins of Dictatorship  and  Democracy.  (New   Political Economy of Taxation:  Lessons from
        York: Cambridge University Press, 2006), 118.  Developing  Countries  (USA: Edward Elgar
        11 Paola Profeta, Riccardo Puglisi, dan Simona   Publishing Limited, 2010), 1.  dasarnya adalah pajak per kepala, artinya setiap
        Scabrosetti,  “Does  Democracy Affect  Taxation   15 Poll tax riots yang terjadi di kota London pada   orang berapapun penghasilan  dan kekayaannya
        and Government Spending?: Evidence from   tanggal 31 Maret 1990 dianggap sebagai salah   akan membayar dengan tarif pajak yang sama.
        Developing Countries,”  Journal  of Comparative   satu alasan  yang  mendorong pengunduran diri   Walaupun jenis pajak ini efisien secara ekonomi,
        Economics 41, No. 3 (2013): 1-4.    Margaret Thatcher, Perdana Menteri Inggris saat   tetapi tidak mempertimbangkan prinsip vertical
        12 Teori politik ekonomi perpajakan lainnya,   itu yang berasal dari Partai Konservatif. Kerusuhan   equity.
        misalkan: median voter model, leviathan model,   tersebut  dilatarbelakangi  ketidakpersetujuan  16 Torsten Persson dan Guido Tabellini, Political
        dan sebagainya yang pada umumnya lebih valid   publik atas apa yang dinamakan sebagai poll tax,   Economics:  Explaining  Economic  Policy
        jika diletakkan dalam sistem demokrasi.  terutama karena isu ketidakadilan. Poll tax pada   (Massachusetts: MIT Press, 2000), 52 – 54.
        8  InsideTax|Edisi 19|Tahun 2014
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13