Page 12 - InsideTax Edisi 20th (Ke(tidak)seimbangan Hak dan Kewajiban)
P. 12

insideheadline


                                                                                  pengadilan ditetapkan oleh majelis
                                                                                  hakim.
                                                                                9.  Appeal (Hak untuk Mengajukan
                   Kotak 1 - hak-hak Wajib Pajak & hak Asasi Manusia              Keberatan, dan Banding)
                                                                                  WP    memiliki  hak   kebebasan
                Ifdhal Kasim *1                                                   untuk  mengajukan keberatan di
                                                                                  tingkat   adminsitratif,  banding
                                                                                  hingga  peninjauan kembali pada
                   Duncan  Bentley membuat klasifikasi hak-hak Wajib Pajak ke
                dalam dua kategori besar: primary legal rights, dan secondary legal   pengadilan tingkat akhir.
                rights. Menurut Bentley, hak-hak legal utama (primary legal rights)   10. Limitations (Batasan-batasan)
                tercantum  dan dijamin dalam konstitusi  dan perjanjian-perjanjian
                internasional. Yang tercakup dalam hak-hak ini, antara lain, adalah:   Misalnya harus ada pembatasan
                hak atas kepemilikan (rights to ownership), hak atas perlakuan wajar   suatu  periode  kapan  Surat
                (to being treated fairly atau conduct of the administration), hak atas   Ketetapan Pajak dapat ditetapkan.
                informasi (rights to information), hak atas privasi (rights to privacy),   Namun, pembatasan ini dapat
                hak atas banding terhadap putusan pengadilan pajak (right of appeal   diabaikan dalam hal terindikasi
                from decision  of a  tax  court),  larangan diskriminasi (prohibiton  of   adanya kecurangan dari pihak WP.
                discrimination) dan seterusnya.                                   Aturan tersebut harus ditentukan
                   Hak-hak yang disebutkan di atas tercantum  dalam berbagai      dalam hukum administrasi pajak.
                perjanjian-perjanjian internasional hak asasi manusia, yakni Universal
                Declaration  of Human  Rights  (UDHR),  International  Convenant  on   2. Pentingnya Piagam Hak-hak Wajib
                Civil  and  Political  Rights  (ICCPR),  dan  International  Convenant  on   Pajak
                Economic Social and Cultural Rights (ICESCR). Perjanjian-perjanjian
                internasional hak asasi manusia ini sudah kita ratifikasi sebagai bagian   Piagam  Wajib Pajak (Taxpayer’s
                dari hukum nasional kita.                                       Charter) merupakan upaya untuk
                   Sedangkan hak-hak legal sekunder (secondary legal  rights),   merangkum  dan menjelaskan hak
                disisi yang  lain,  hak-hak  Wajib  Pajak  yang  dirumuskan ke  dalam   serta kewajiban WP  dalam kaitannya
                undang-undang setiap  negara  (ordinary  legislation),  menyediakan   dengan urusan  pajak dalam bahasa
                perlindungan  bagi Wajib Pajak dalam konteks bekerjanya hukum.   yang  lebih  sederhana.  Tujuan  dari
                Hak-hak ini umumnya ditemukan  dalam perundang-undangan  yang   pembuatan Piagam  WP adalah  agar
                mengatur tentang administrasi pajak,  pemungutan dan mekanisme   informasi mengenai hak dan kewajiban
                penegakkannya. Tercakup  kedalamnya baik hukum material         WP lebih mudah diakses secara luas
                (substantive  law) maupun hukum formal (procedural law). Selain   dan dimengerti. Pada umumnya,
                ditemukan di dalam perundang-undangan,  secondary legal  rights   Piagam WP terdiri  atas panduan
                juga terdapat di dalam ranah hukum  administrasi  (administrative
                law),  yang  menyediakan hak-hak  administratif sekunder (secondary   hukum yang bentuknya bukan berupa
                administrative rights). Ini kita temukan dalam regulasi-regulasi yang   dokumen hukum. Karenanya, Piagam
                dibuat baik oleh Menteri Keuangan maupun oleh otoritas pajak (Ditjen   WP tidak akan memberikan penjelasan
                Pajak). Karakteristik  dari hak-hak ini tidak sekuat hak-hak yang   mengenai  hak  atau  kewajiban selain
                ditemukan dalam perundang-undangan yang disahkan oleh parlemen   yang telah diatur dan tercantum dalam
                (DPR).                                                          undang-undang.
                                                                                             5
                   Mengacu pada klasifikasi yang dibuat Bentley, kita dapat mengatakan   Dalam tulisan ini, pembahasan
                tidak ada jaminan dalam bentuk ‘primary legal rights’ atas Wajib Pajak   mengenai Piagam WP hanya difokuskan
                di  Indonesia.  Absennya  perlindungan konstitusional terhadap  hak-  pada hak-hak semata, tidak mencakup
                hak  Wajib  Pajak  ini jelas  meupakan kekurangan yang  sangat  fatal,
                mengingat kedudukan konstitusi sebagai  “superior  to other laws”.   kewajiban yang  mengikutinya. Lalu,
                Meskipun kekurangan ini masih bida diatasi dengan melengkapinya   sebenarnya apakah yang menyebabkan
                dengan perjanjian-perjanjian  internasional, khususnya  perjanjian   suatu ketentuan perpajakan  harus
                internasional di bidang hak asasi manusia. Artinya pembuat Undang-  dibatasi dengan disahkannya Piagam
                undang (DPR) dan  pemerintah (tax  administration) terikat dengan   WP yang isinya menyangkut hak-hak
                perjanjian-perjanjian internasional tersebut dalam penyelenggaraan   WP  di suatu negara?
                pajak. interaksi  antara hukum nasional dan internasional  tersebut
                dalam penyelenggaraan pajak. Interaksi antara hukum nasional dan   Dalam  perkembangannya,  hak-hak
                internasional menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan   WP telah  menjadi komponen penting
                terhadap Wajib Pajak di Indonesia.                              dalam setiap perumusan reformasi pajak
                                                                                di berbagai negara. Hal ini disebabkan
                * Ketua Komnas HAM  Periode 2007-2012. Advocate Publica Law  Firm. Penulis   karena adanya dorongan dari berbagai
                menggunakan fasilitas  perpustakaan DANNY  DARUSSALAM  Tax  Center untuk   pihak-pihak  yang  berkepentingan
                menghasilkan artikel ini.
                                                                                5 OECD Centre for Tax Policy and Administration,
                                                                                General  Administrative  Principle-GAP002  Taxpayers’
                                                                                Right and Obligations – Practice Note, (2003), OECD
                                                                                Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration.
       12  InsideTax | Edisi 20 | Juni 2014
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17