Page 13 - InsideTax Edisi 20th (Ke(tidak)seimbangan Hak dan Kewajiban)
P. 13

insideheadline


                                                                            6
        (stakeholders) yang semakin kritis  terhadap kewajiban perpajakannya.   menjaga integritas otoritas pajak dalam
        hingga  kebutuhan  suatu negara  untuk  Pemberian berbagai insentif juga perlu  penyelenggaraan sistem administrasi
        lebih meyakinkan investor asing agar  dilakukan negara untuk meningkatkan  perpajakan. 7
        menanamkan    modalnya,   sehingga  kepatuhan  sukarela  WP.   Apabila    Dalam sistem demokrasi modern,
        memang negara perlu berupaya untuk  kesadaran WP  untuk membayar pajak   WP tentu berharap untuk  mengetahui
        memberikan perlindungan lebih kepada  di  suatu  negara  sudah  tinggi,  secara   dengan jelas apa saja yang menjadi
        para WP-nya.                        otomatis akan mendorong peningkatan   hak-haknya sebagai WP. Misalnya
           Ketika sadar akan hak-haknya dan   penerimaan pajak yang berkelanjutan.   saja, Polandia yang berkeinginan untuk
        merasa telah menerima perlakuan yang   Selain itu, adanya  Piagam WP    menjadi negara maju, percaya bahwa
        adil dan juga efisien (tidak membuang-  sangatlah  penting  karena  dapat  hak-hak WP merupakan hak dasar yang
        buang  waktu,  tenaga,  dan  biaya)  dari   membentuk persepsi publik yang positif   harus dihormati.  Sebagai  informasi,
        negara,  WP tersebut akan cenderung   berupa jaminan  rasa  keadilan  serta   sejak 1 Januari 2006 Polandia sudah
        lebih  bersedia untuk taat  dan patuh

                                            6 Duncan Bentley, Op.Cit., 50.      7 Ibid., 58.
                                  Tabel 1 - contoh hak-hak Dasar dalam Piagam Wajib Pajak
                  hak-hak Dasar                                         Penjelasan
         hak WP untuk diberitahu, dibantu, dan   otoritas pajak akan selalu memperlakukan WP dengan sopan-santun dan penuh perhatian serta berusaha
         didengar                       untuk:
                                        •  Membantu WP untuk memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya;
                                        •  Menjelaskan kepada WP alasan dari keputusan yang dibuat oleh otoritas pajak;
                                        •  Menyelesaikan permintaan pengembalian (secepat mungkin atau dalam jangka waktu yang telah
                                         ditetapkan);
                                        •  Menjawab pertanyaan tertulis secepat mungkin atau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
                                        •  Menangani permintaan mendesak secepat mungkin;
                                        •  Menjawab panggilan telepon WP dengan segera dan tanpa melakukan pengalihan yang tidak perlu;
                                        •  Menghubungi kembali panggilan telepon WP secepat mungkin;
                                        •  Menjaga agar biaya yang dikeluarkan oleh WP tetap minimum;
                                        •  Memberikan kesempatan bagi WP untuk berkonsultasi dengan penasehat hukum atau konsultan
                                         perpajakan bersertifikat untuk hadir selama penyelidikan pajak;
                                        •  Mengirimkan hasil penyelidikan pada akhir penyelidikan kepada WP (secepat mungkin atau dalam
                                         jangka waktu yang telah ditetapkan);
                                        •  WP berhak menerima hasil penetapan pajak yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak yang mencakup
                                         dasar pengenaan pajak serta detail perhitungan pajak tersebut.
         hak untuk mengajukan keberatan, banding  otoritas Pajak akan berusaha untuk :
                                        •  Sepenuhnya menjelaskan hak-hak WP dalam meminta ulasan kembali, mengajukan keberatan dan
                                         banding jika WP belum yakin atas penetapan pajak dan membutuhkan klarifikasi;
                                        •  Meninjau kembali kasus WP jika WP menganggap otoritas pajak telah salah menafsirkan fakta-fakta,
                                         menerapkan aturan hukum secara tidak benar, atau tidak menangani kasus WP dengan benar;
                                        •  Memastikan bahwa kajian yang telah dilakukan telah selesai secara komprehensif , profesional, dan tidak
                                         memihak pada pihak tertentu;
                                        •  Memutuskan keberatan WP (secepat mungkin atau dalam jangka waktu yang telah ditetapkan) kecuali
                                         otoritas pajak memerlukan informasi lebih lanjut untuk memprosesnya, atau isu-isu yang luar biasa
                                         kompleks;
                                        •  Memberikan alasan jika keberatan yang diajukan oleh WP telah sepenuhnya atau sebagian dianulir;
                                        •  WP hanya akan dimintakan informasi mengenai penyelesaian sengketa lebih lanjut jika perlu.
         hak WP untuk membayar pajak tidak lebih   otoritas Pajak akan bertindak dengan integritas dan netral dalam semua urusan perpajakan, sehingga
         dari jumlah yang seharusnya    WP hanya membayar pajak sesuai aturan dan berhak mendapatkan semua fasilitas pajak berupa kredit,
                                        manfaat, restitusi, dan hak-hak lainnya telah disediakan dan dapat dipergunakan.
         hak WP untuk memperoleh kepastian  otoritas Pajak akan berusaha untuk :
                                        •  Memberikan saran tentang implikasi pajak dari tindakan yang dilakukan WP;
                                        •  Memberikan kesempatan WP untuk berkonsultasi (bertanya) dengan otoritas pajak mengenai kewajiban
                                         perpajakannya dan memberikan kesempatan bagi WP untuk mempersiapkan data atau catatan sebagai
                                         bukti (records).
         hak WP atas privasi            otoritas Pajak akan:
                                        •  Mengajukan pertanyaan konfirmasi kepada WP ketika ingin mengecek apakah WP telah memenuhi
                                         kewajibannya dengan benar;
                                        •  Mencari informasi yang relevan saja dengan pertanyaan konfirmasi tersebut;
                                        •  Menjaga kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh, diterima, atau didapat.
         hak WP atas kerahasiaan        otoritas Pajak akan:
                                        •  Tidak akan menggunakan atau membocorkan informasi pribadi atau keuangan WP kecuali telah disetujui
                                         oleh WP secara tertulis dan telah disetujui oleh hukum yang berlaku;
                                        •  hanya mengizinkan petugas yang telah disahkan oleh hukum untuk menjalankan pemeriksaan data
                                         pribadi atau data keuangan WP.
        Sumber:  OECD Centre for Tax Policy and Administration, General Administrative Principle-GAP002 Taxpayers’ Right and Obligations – Practice Note, (2003), OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on
        Tax Administration.
                                                                                          InsideTax | Edisi 20 | Juni 2014 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18