Page 14 - InsideTax Edisi 20th (Ke(tidak)seimbangan Hak dan Kewajiban)
P. 14

insideheadline


        memperkenalkan aturan mengenai         Dari Tabel 1, perlu ditekankan  mengatur bahwa untuk memenuhi hak-
        Advance Pricing Agreements (APA)  bahwa berbagai contoh hak yang  hak WP, otoritas pajak berkewajiban
        berupa interpretasi aturan hukum  telah disebutkan dapat semuanya  untuk melakukan perbaikan pada
        yang sifatnya mengikat dengan tujuan  atau hanya beberapa saja yang dapat  sistem administrasi pajak  sehingga
        untuk  meningkatkan tingkat kepastian  diaplikasikan dalam setiap administrasi  dapat mengurangi beban kepatuhan,
        aktivitas bisnis WP,  terutama aktivitas  pajak suatu negara. Karena seperti  serta mendorong kepatuhan sukarela
        bisnis dengan perusahaan afiliasinya.    yang telah  dijelaskan sebelumnya,  dari WP. 14
                                         8
        Dalam praktik  internasional, APA  dalam perancangan Piagam WP suatu      Berdasarkan  hasil survei di 37
        merupakan    sebuah    kesepakatan  negara harus menyesuaikan kondisi   negara  tersebut,  ternyata  tidak
        antara WP dan otoritas pajak suatu  hukum, administratif pemerintahan,   semua negara partisipan memiliki
        negara terkait  dengan pemilihan dan  serta budaya di negara itu sendiri.   Piagam  WP. Tercatat hanya  ada 15
        penerapan metode yang digunakan                                         negara yang memiliki  Piagam WP,
        untuk menentukan harga  transfer  Survei di 37 Negara                   namun beberapa di antaranya tidak
        (transfer prices).                     Pada  tahun 2013 lalu,  ada  tiga  memiliki fasilitas ataupun layanan
                                            lembaga internasional  yaitu  Asia  untuk mengakses dokumen Piagam
        3. Model Ideal Piagam Wajib Pajak   Oceania  Tax  Consultants’  Association  WP secara langsung.  Berdasarkan
                                                                                                   15
           Dalam merancang Piagam WP,  (AOTCA),        Confédération   Fiscale  survei, Indonesia sendiri tercatat tidak
        suatu negara terlebih dahulu perlu  Européenne   (CFE),  dan   Society  memiliki  Piagam WP. Dari 15 negara
        memperhatikan model Piagam Hak-     of Trust and Estate Practitioners  yang tercatat memiliki Piagam WP,
        hak WP yang sifatnya umum dan telah  (STEP)  mempublikasikan hasil  survei  dipilih 4 negara yaitu: Inggris, Australia,
        banyak diterapkan  di banyak negara.  mengenai hak-hak serta kewajiban WP  Kanada, dan Hongkong. Keempatnya
        Pemilihan Model Piagam WP yang tepat  di 37 negara yang kemudian dituangkan  dijadikan tolak ukur mengenai hak-hak
        menjadi penting karena akan menjadi  dalam  sebuah  buku yang  berjudul  WP apa sajakah yang pada umumnya
        suatu  perangkat yang sangat berguna  Towards Greater Fairness in Taxation:  dicantumkan dalam Piagam WP (Lihat
        bagi WP dan juga otoritas pajak dalam  A Model Taxpayer Charter (Preliminary  Tabel 2).
        sistem pajak baik di lingkup domestik  Report). Dalam survei tersebut, ternyata   Dengan melihat perbandingan hak-
        maupun internasional. 9             Indonesia masuk menjadi salah  satu   hak  WP  pada  empat negara  tersebut
           Walau demikian,  perlu diketahui   negara partisipan, dan perlu diketahui   ternyata ditemukan banyak persamaan
        bahwa tidak semua aturan dalam suatu   bahwa besar pendapatan domestik   dan juga kemiripan hak-hak WP yang
        Piagam WP itu dapat diaplikasikan atau   bruto di 37 negara partisipan tersebut   diatur, seperti: berhak mendapatkan
        cocok diterapkan bagi pelaksanaan   merepresentasikan lebih  dari 73%   perlakuan yang sopan, professional,
        sistem administrasi pajak di setiap   jumlah pendapatan domestik bruto   dan adil; berhak memperoleh akses
        negara.  Oleh  karena itu,    pembuat   seluruh negara-negara di dunia (global).   informasi  pajak  dengan  mudah;
        kebijakan harus memastikan bahwa    Survei  ini  dinilai  cukup komprehensif   berhak  memperoleh  perlindungan
        aturan yang akan menjadi turunan    karena mampu menunjukkan gambaran   atas  privasi  dan  kerahasiaan,  berhak
        dari Piagam WP tersebut harus sejalan   umum hak-hak serta kewajiban WP di   mengungkapkan keluhan, mengajukan
        dengan:    kebijakan,  administrasi  seluruh dunia. 11                  keberatan dan banding; serta  berhak
        pemerintahan   dan    tata   kelola    Tujuan survei ini dilakukan tidak  mendapatkan  pendampingan   dari
        pemerintahan,  serta  budaya  negara  lain untuk merancang sebuah Model  penasihat hukum atau konsultan pajak
        tersebut.                           Piagam WP berdasarkan sistem pajak  bersertifikasi.
           Hingga  saat ini, banyak negara   modern yang dianut oleh negara-      Kemiripan   tersebut  sepertinya
        belum memiliki Piagam WP , namun,   negara partisipan. Piagam ini berisikan   juga dipengaruhi oleh faktor historis.
        dalam  praktiknya  WP   di berbagai   uraian mengenai hak-hak  WP yang   Ketiga negara yang jadikan sampel
        negara telah memiliki hak yang kurang   dihubungkan  dengan  kewajiban  studi komparasi  (Inggris,  Australia,
        lebih sama seperti hak-hak dasar    mereka yang  semuanya diatur dalam   dan  Kanada)  merupakan   negara
        yang diatur dalam Piagam  WP pada   hukum    domestik   masing-masing   yang   tergabung  dalam    Negara
                                                  12
        umumnya. Berdasarkan hasil survei   negara.   Adapun, rancangan model   Persemakmuran      (commonwealth
                              10
        OECD pada  tahun 1990 ,  sedikitnya   piagam ini dibuat agar dapat membina   countries yang merupakan negara-
        ada 6 kategori hak-hak dasar yang   hubungan yang baik antara WP dan    negara  bekas   jajahan  Britania).
        melekat pada  WP.  Contoh  hak-hak   negara  (otoritas  pajak)  sehingga  Negara-negara    persemakmuran
        dasar WPWP  beserta  penjelasannya   tercipta hubungan saling memercayai,   memiliki  komitmen  yang  tinggi
        dapat dilihat pada Tabel 1.         saling menghormati,  dan penuh  rasa   terhadap  perjanjian-perjanjian  hak
                                            tanggung jawab.  Model ini juga     asasi manusia internasional, seperti
                                                           13
        8 “Protecting  the Rights of the Polish Taxpayer,”                      Universal Declaration of Human Rights
        International Tax Review (Oktober 2007).   11 Michael Cadesky, Ian Hayes, dan David Russell,   (UDHR), dan berbagai perjanjian hak
        9 Ibid., 58.                        Towards Greater Fairness in Taxation: A Model Taxpayer
        10 OECD Centre for Tax  Policy and Administration,   Charter (Preliminary Report), (United  Kingdom: Full
        Taxpayers’ Right and Obligations: A Survey of the Legal   Spectrum Print Media, 2013), 19.  14 Ibid., 21-22.
        Situation in OECD Countries, (1990), OECD Committee   12 Ibid., 20.     15 Ibid., Appendix 3 (Taxpayer charter in participating
        of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration.  13 Ibid., 21.           countries), 215.
       14  InsideTax | Edisi 20 | Juni 2014
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19