Page 12 - InsideTax Edisi 21st (Capres: Menuju Tax Ratio 16 Persen)
P. 12

insideheadline


           Persoalan-persoalan     tersebut  tax  ratio  sebesar 3%  hingga  5% ,  ideal dapat dilihat dari sisi keterbukaan,
                                                                            5
        kemudian berusaha diatasi dengan  namun tanpa kebijakan pajak yang  integritas, gaya  hidup, keberpihakan,
        agenda dari kedua pasang capres–    jelas hal tersebut tidak berarti apa-apa.  hingga  kemauan  bekerja  untuk rakyat
        cawapres tersebut.  Prabowo-Hatta  Sebagai ilustrasi, adanya SARA akan  menjadi suatu syarat mutlak dimiliki.
        menekankan    pentingnya  reformasi  meningkatkan jumlah  pegawai  pajak  Apabila presiden telah ‘hadir’ dan
        pajak  dengan  adanya  ekstensifikasi  yang berkualitas namun hal  tersebut  memberikan  ‘teladan’ tentunya akan
        dan  intensifikasi pajak.  Faktanya,  juga harus dilanjutkan dengan program  memengaruhi  kesukarelaan  warga
        lebih  dari 10 tahun terakhir ini,  penajaman kepatuhan pajak.          negara  untuk membayar  pajak sesuai
        Pemerintah Indonesia sudah berupaya    Dengan demikian, platform pajak   dengan  ketentuan  yang   berlaku
        melakukan hal  ini lewat  berbagai   kedua   pasang    capres–cawapres  (voluntary compliance).
        cara, mulai dari pemberlakuan pajak   tersebut  sebenarnya   belumlah     Secara perilaku ekonomi, paling
        final, kerjasama pertukaran  informasi   lengkap dan sempurna untuk menjadi  tidak ada dua alasan seseorang untuk
        antar lembaga, hingga  sunset policy.   pedoman bagaimana mencapai target  patuh, yaitu: sukarela (voluntary
        Memang    benar   bahwa   terdapat  tax  ratio  sebesar  16%.  Ada  baiknya,  compliance)  maupun  secara
        peningkatan   penerimaan   maupun   presiden  terpilih  nantinya  mau   keterpaksaan (enforced compliance).
        jumlah Wajib Pajak yang terdaftar   mengkombinasikan   kedua   agenda   Kepatuhan secara sukarela dapat
        secara administrasi. Namun, itu semua   capres–cawapres tersebut. Sebab, jika  dicapai jika ada kepercayaan terhadap
        belum cukup untuk membuat lompatan   tidak, kemandirian fiskal lagi-lagi hanya  negara, sedangkan kepatuhan secara
        penerimaan pajak. Menurut kami, yang   menjadi jargon.                  terpaksa akan tercipta jika terdapat
        dilupakan oleh Prabowo–Hatta adalah                                     rasa takut terhadap  sanksi ataupun
        aspek kelembagaan pemungutan pajak   Gaya Kepemimpinan                  hukuman   yang   timbul.  Sukarela
        Indonesia.
                                               Terakhir,  berhasil atau tidaknya   merupakan buah dari pelayanan publik
           Mengapa kelembagaan menjadi hal   target  pajak  tersebut  tergantung  yang semakin baik dan perhatian
        yang penting? Kelembagaan dengan    dari gaya kepemimpinan. Mengapa?    khusus  terhadap  hak-hak   warga
        model direktorat di bawah Kementerian   Sebagai  bentuk kontrak sosial,  area   negara.  Sedangkan,  keterpaksaan
        Keuangan  membuat Ditjen Pajak      pajak adalah area yang sensitif karena   merupakan imbas dari rasa  takut
        sebagai institusi yang dituntut berkinerja   di situlah  negara memungut sebagian   bahwa negara lebih menekankan pada
        baik,  namun dengan kewenangan      penghasilan warga negaranya.        aspek  penegakan  hukum,  misalkan
        (sekaligus kapasitas) yang terbatas. Di                                 dengan meningkatkan  sanksi maupun
        berbagai negara, hal ini diatasi dengan   Keberadaan  kontrak   sosial  memperbanyak intensitas audit pajak
        membentuk suatu model lembaga semi   dibutuhkan dalam konteks membangun   terhadap  kecurangan  yang  dilakukan
        otonom (semi-autonomous revenue     persepsi publik (Wajib Pajak) mengenai   oleh Wajib Pajak.
        authority/SARA). Dengan sifatnya yang   pemberian pelayanan publik yang adil   Lalu  apakah  gaya  Prabowo-
        semi otonom, SARA bukanlah  bank    dibanding harus membangun persepsi   Hatta yang tegas  akan mengarah
        sentral yang  memiliki independensi,   hukum pajak yang adil. Karena untuk   pada   enforced  compliance  dan
        namun masih berada di bawah  area   mendapatkan   kesepakatan   penuh   pasangan   Jokowi-JK   sebaliknya?
        koordinasi  Kementerian  Keuangan   terhadap semua aturan perundang-    Untuk menjawab  hal  ini,  ide  Herbert
        karena pajak  bagian  dari kebijakan   undangan pajak tentu merupakan suatu   Feith  mengenai  kepemimpinan di
        fiskal suatu negara. SARA memiliki   yang  terlalu idealis  (sulit dilakukan)   Indonesia sepertinya masih relevan.
                                                                                                                6
        kewenangan  dalam  sumber daya      bagi negara.                        Herbert Feith mengklasifikasikan gaya
        manusia, tata kelola organisasi, hingga   Hubungan kontrak sosial antara   kepemimpinan Indonesia ke dalam dua
        anggaran internal. Adanya kewenangan  negara  dengan  warga  negara  dapat   tipe. Pertama, sebagai  tipe  solidarity
        tersebut   jelas  akan   membuat    dibedakan menjadi 4 skenario seperti   maker  yang  cenderung  populis,
        lembaga  pemungutan pajak bergerak  pada Gambar 1.                      penuh bahasa  retorika, dan turun  ke
        lebih efektif, fleksibel, profesional,   Untuk mencapai suatu kontrak sosial  bawah. Kedua, tipe administrator yang
        dan  berorientasi pada  pelayanan   ideal (skenario 1), mau tidak mau,  cenderung teknokratis, pandai dalam
        maupun penegakan ketentuan  pajak.   presiden yang terpilih nanti harus bisa  administrasi publik, dan kuat dalam
        Keberhasilan penerapan SARA dapat   menjadi suatu representasi dari negara.  jejaring aparatur negara.
        dilihat misalkan di Singapura,  Peru,   Rakyat sangat menginginkan kehadiran
                                                                                  Menariknya, Prabowo dan Jokowi
        hingga Afrika Selatan.              pemimpin  negara dalam tindakan     dapat dianggap sebagai tipe solidarity
           Perihal kelembagaan  inilah yang  dan aksi nyata yang memprioritaskan   maker, sedangkan Hatta dan JK
        diangkat oleh pasangan Jokowi-JK.  kepentingan publik dan kemakmuran    lebih sebagai administrator. Dengan
        Sayangnya,  hanya  hal  itulah satu-  rakyat yang dipimpinnya. Oleh karena   demikian, gaya kepemimpinan setiap
        satunya platform pajak yang disodorkan  itu, gaya kepemimpinan presiden yang   pasangan dan pengaruhnya dalam
        oleh  pasangan  ini.  Memang  betul,                                    area  pajak  tidak  akan  jauh  berbeda.
        bahwa  adanya  kelembagaan  model   5 B. Bawono Kristiaji dan Adri A.L. Poesoro, “The
        SARA biasanya mampu meningkatkan    Myths and Realities of Tax Performance Under Semi-
                                            Autonomous  Revenue Authorities,”  DDTC Working   6 Lihat  Herbert Feith,  The  Decline  of Constitutional
                                            Paper,  Tax  Law  Design  and  Policy  Series,  No  0213   Democracy in Indonesia (New York: Cornell University
                                            (Agustus 2013): 9.                  Press, 1962).
       12  InsideTax | Edisi 21 | Juli 2014
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17