Page 10 - InsideTax Edisi 22nd (Pengadilan Pajak: Sudahkah Transparan?)
P. 10

insideheadline


            15
        hari.   Hal  ini  dapat  berdampak  pada  harus berada dalam koridor nilai-  sampai tahun 2012 saja.
                                                                                                     18
        jumlah sengketa yang masuk ke  nilai inti prinsip keterbukaan dalam
        Pengadilan Pajak karena jika pihak yang  pengadilan dengan berpegang pada   B. Singapura
        bersengketa menganalisis kekuatan dan  prinsip  “maximum access, limited   Singapura telah melakukan publikasi
                                                       17
        kelemahan dari kasus yang dihadapinya  exemptions”.                     putusan Pengadilan Pajak sebagai
        berdasarkan pertimbangan hukum dari                                     bentuk transparansi kepada publik.
        kasus yang sama atau identik yang  Transparansi Pengadilan Pajak        Namun, Pengadilan Pajak Singapura
        telah  diputuskan oleh  Pengadilan   di Beberapa Negara                 tetap  mengakomodasi   permintaan
        Pajak, maka hasil analisis tersebut akan                                untuk merahasiakan identitas pihak
        memengaruhi keputusannya  untuk        Dalam praktik  di Pengadilan Pajak   yang  bersengketa  terkait kasus yang
        membawa kasus yang dihadapinya ke   di berbagai negara, banyak di antaranya   bersifat sensitif seperti sengketa atas
        Pengadilan Pajak.                   yang memiliki titik fokus yang berbeda-
                                            beda  dalam  menyoroti transparansi   hak  cipta.  Dengan  demikian,  pihak
           Hasil  putusan   tersebut  juga  terkait  dengan keterbukaan  informasi   pengadilan  tetap menerbitkan fakta
        seharusnya  merefleksikan penerapan   mengenai putusan dan hal lain yang   kasus, argumentasi atau pertimbangan
        hukum pajak (law in action) terhadap   berhubungan dengan Pengadilan Pajak.   hakim, serta putusan yang lengkap,
        hukum positifnya (law  in  rules).   Berikut ini informasi terkait keterbukaan   namun dengan merahasiakan data
        Artinya, pertimbangan hakim sebagai   Pengadilan Pajak dan keterbukaan atas   identitas pihak yang bersengketa.
                                                                                                            19
        penafsir  terakhir  undang-undang     akses informasi ke putusan Pengadilan
                                        16
        seharusnya  menjadi  cermin perbaikan   Pajak di beberapa negara.         C. Michigan (Amerika Serikat)
        bagi    pembuat     undang-undang
        perpajakan atas implementasi undang-   A. Afrika Selatan                  Michigan yang merupakan salah
        undang perpajakan yang  dibuatnya.                                      satu negara bagian di Amerika Serikat
        Dengan kata lain, jika hakim dalam     Dalam hal akses ke putusan  memiliki tiga  cara untuk membuat
        pertimbangannya menyatakan bahwa    Pengadilan Pajak, Afrika Selatan  proses sengketa pajak lebih transparan.
        ada   suatu  peraturan  perundang-  mempublikasikan    seluruh   hasil  Cara-cara tersebut antara lain:
        undangan yang tidak jelas, maka     putusannya secara alfabetis pada situs   (i)  E-filing  System, suatu sistem
        pembuat undang-undang semestinya    resmi Pengadilan  Pajak,  yang  dapat   elektronik  yang  memudahkan
        memperbaiki    peraturan   tersebut  diakses oleh  siapapun dan kapanpun.   Wajib Pajak untuk menanggapi
        sehingga  dapat mencegah timbulnya   Selain itu, situs ini juga memberikan
        sengketa di kemudian hari. Langkah   kebebasan  untuk publik mengunduh   18. SAFLII, “Law Via The Internet Africa Conference,”
        pertama menuju interaksi dan integrasi   hasil putusan. Namun, sampai dengan   Internet,  dapat  diakses  melalui  http://www.saflii.org/
        antara law in action dan law in rules   saat  ini  putusan  yang  tersedia  baru   content/south-africa-index.
                                                                                19. Richard Magnus, “Transparent, Fair, and Impartial:
        ini adalah keterbukaan  pertimbangan                                    A Snapshot of Tribunals in Singapore,” Internet, dapat
        hakim dalam putusan pengadilan.     17. Rifqi S. Assegaf dan Josi Khatarina,  Membuka   diakses melalui  http://www.austlii.edu.au/au/journals/
                                            Ketertutupan Pengadilan (Jakarta: Lembaga Kajian dan
                                                                                ALRCRefJl/2004/8.html, Pada Tanggal 6 Agustus 2014,
           Walau     demikian,    terdapat  Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2005), 37.  Pukul 16.47 WIB
        batasan-batasan dalam  penerapan
        prinsip   keterbukaan   pengadilan
        karena penerapan prinsip ini akan
        bersinggungan dengan hak-hak individu
        lainnya dan kerahasiaan negara.
        Misalnya,  hak  individu atas  privasi
        atau kerahasiaan, keamanan nasional,
        kepentingan    ekonomi    nasional,
        informasi atas hak kekayaan intelektual
        dan persaingan usaha  yang  tidak
        sehat, dan prosedur  internal badan
        publik. Batasan dalam penerapan
        prinsip keterbukaan pengadilan ini
        diimplementasikan dalam aturan yang
        mengecualikan informasi tertentu yang
        dapat diakses publik. Akan tetapi,
        pengecualian informasi tertentu ini


        15.  Lihat  Darussalam,  “Kedudukan Pengadilan Pajak
        di Berbagai  Negara,”  dalam  http://www.ortax.org/
        ortax/?mod=issue&page=show&id=41&q=&hlm=2
        Diakses pada 15 Agustus 2014 pukul 09.30 WIB
        16. Lihat Frans Vanistendael,  “Legal Framework  for
        Taxation”, dalam Victor Thuronyi, Tax Law Design and
        Drafting, (Washington: IMF, 1996): 34
       10  InsideTax | Edisi 22 | Agustus 2014
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15