Page 11 - InsideTax Edisi 22nd (Pengadilan Pajak: Sudahkah Transparan?)
P. 11

insideheadline


           pengajuan banding serta mengurus  pembahasan atas hal tersebut.      berfungsi sebagai bank data.   Namun
                                                                                                        23
           segala keperluan administrasi yang                                   faktanya,  untuk beberapa  peraturan
           berkaitan dengan biaya pengajuan    A. Ketersediaan Akses Informasi  penting  terkait prosedur peradilan
           secara online. Selain itu, sistem ini   Hak  publik untuk mengakses   masih sulit untuk  ditemukan oleh
           juga dapat digunakan oleh otoritas   informasi sebenarnya sudah banyak   publik, padahal undang-undang  telah
           pajak untuk melakukan penetapan   diatur  di beberapa undang-undang.   mengatur bahwa  setiap  pengadilan
           putusan, dan memberitahukan jika   Misalnya  Undang-undang Nomor  8   wajib menyediakan media yang dapat
           ada dokumen tambahan yang harus   Tahun  1999 tentang Perlindungan   dijangkau dan mudah  diakses oleh
           dilengkapi Wajib Pajak;                                              publik. Sebagai contoh, salinan atau isi
                                            Konsumen   mengatur hak  konsumen
           (ii)  Peningkatan  fitur  “search”  untuk  memperoleh informasi yang   dari Keputusan  Pengadilan Pajak No.
           atau   pencarian   pada    situs  benar,  jelas,  dan jujur mengenai   KEP-006/PP/2011 mengenai Distribusi
           resmi Pengadilan Pajak. Sistem  kondisi serta  jaminan barang  ataupun   Berkas Sengketa  Pajak tidak tersedia
                                                                                                      24
           ini   dirancang  untuk    dapat  jasa yang diperolehnya. Selain itu   di  situs Pengadilan  Pajak.     Jika  kita
           memudahkan publik dalam mencari  diatur juga bagaimana konsumen dapat   perhatikan keputusan tersebut berisi
                                                                                ketentuan penting yang  mengatur
           dan menemukan  berbagai  jenis  memperoleh    informasi  tersebut.     bahwa  setiap berkas dari pemohon
                                                                            22
           salinan secara rinci  terkait dengan  Namun  sayang,  ketika  mengkaji
           kasus sengketa pajak; dan        Undang-undang   Pengadilan   Pajak  banding yang sama dengan jenis pajak
                                                                                yang berbeda, dan/atau jenis pajak
           (iii)  Sistem  manajemen  kasus  tidak ditemukan satu pasal pun yang   yang sama dengan tahun pajak yang
           terbaru. Sistem ini diarahkan    mengatur hak publik untuk memperoleh   berbeda didistribusikan kepada majelis
           kepada Wajib Pajak untuk  dapat   informasi yang berhubungan dengan   yang sama.  Publik tentunya memiliki
                                                                                         25
           beracara secara elektronik, apakah   Pengadilan Pajak.               hak untuk memperoleh informasi yang
           pada saat banding, pembelaan,       Selama  ini dasar  publik untuk  lengkap dan terpercaya, namun sulitnya
           pengajuan bukti ataupun dokumen-  memperoleh    informasi  berpijak  akses untuk mendapatkan informasi
           dokumen terkait.                 pada  ketentuan sebagaimana  diatur  tersebut justru menjadi hambatan.
                         20
                                            dalam UU KIP. Pasal 7 ayat (3) dan
                                                                                  Persoalan
           D. Kanada                        Pasal 9 ayat (3) UU KIP mengatur    informasi  di  sulitnya  mengakses
                                                                                                        Pengadilan
                                                                                               dalam
           Kanada  menerapkan transparansi   bahwa  setiap Badan Publik memiliki   Pajak,  membuat publik banyak  yang
        Pengadilan  Pajak  kepada   publik  kewajiban untuk  membangun dan      mengeluhkan mengenai permasalahan
        yang  meliputi putusan,  aturan  baru,   mengembangkan  sistem  informasi  waktu penyelesaian sengketa yang
        dan  modifikasi  dari prosedur  dalam   dan  dokumentasi untuk mengelola   lama dan tidak jelas.  Dari sumber
        bersengketa di Pengadilan Pajak     informasi publik secara baik dan efisien   yang  didapat,  Pengadilan  Pajak
        melalui  situs resmi  Pengadilan  Pajak.   agar  dapat diakses dengan mudah   telah menerbitkan Keputusan Ketua
        Hal ini dirancang agar Pengadilan   dan dapat dijangkau oleh masyarakat.   Pengadilan Pajak Nomor Kep-007/
        Pajak  dan  seluruh masyarakat  pada   Pengertian Badan Publik  termasuk di   PP/2011 tentang Pengawasan  Waktu
        umumnya dapat lebih memahami peran   dalamnya  adalah  Pengadilan  Pajak   Penyelesaian Sengketa Pajak. Dalam hal
        dan kewenangan Pengadilan Pajak,    karena yang dimaksud dengan Badan   ini terlihat bagaimana Pengadilan Pajak
        serta prosedur di Pengadilan Pajak.   Publik dalam Pasal 1 angka 3 UU KUP   memahami kebutuhan publik mengenai
        Harapannya agar Wajib Pajak dapat   adalah  lembaga eksekutif, legislatif,   prosedur waktu penyelesaian sengketa
        lebih  mempersiapkan diri ketika  ingin   yudikatif, dan badan lain yang fungsi   dengan menerbitkan keputusan di atas.
        mengajukan banding di pengadilan.    dan tugas pokoknya berkaitan dengan
                                      21
                                            penyelenggaraan  negara.  Lebih  lanjut,   Namun yang kembali disayangkan
        Praktik Keterbukaan Informasi       Poin IV tentang Prosedur Pengumuman  adalah  walaupun begitu pentingnya
                                            Informasi KMA  No. 1-144/2011  keputusan tersebut, publik tetap
        di Pengadilan Pajak Indonesia       diatur bahwa  salah satu cara yang  tidak mempunyai akses terhadap  isi
           Berdasarkan    aturan   tentang  dapat ditempuh oleh pengadilan untuk  dari keputusannya. Akibatnya, publik
        Keterbukaan Informasi dan Pedoman  mengumumkan      informasi  tersebut  tidak dapat mengetahui kepastian
        Pelayanan Informasi di Pengadilan,  adalah melalui situs pengadilan.    hukum  dalam prosedur  di peradilan.
        pada prinsipnya persoalan transparansi   Saat ini, Pengadilan Pajak memang  (Bersambung ke halaman 60)
        dalam  Pengadilan  Pajak  dapat  dikaji   telah menggunakan situs  Sekretariat
        dari beberapa aspek. Berikut  ini   Pengadilan Pajak sebagi media bagi
                                            publik untuk mengakses  informasi   23. Berdasarkan  hasil wawancara dengan Sekretariat
                                                                                Pengadilan  Pajak.  Dapat dilihat pada  Inside Profile,
        20.  LARA  Tax  Tribunal,  “Tax  Tribunal  Improves  dan peraturan  yang terkait  dengan   “Transparansi Putusan Pengadilan Pajak terbentur pada
        Efficiency and Transparency  through New E-Filling,   peradilan, bahkan tengah membangun   Aturan Internal, Edisi. 22, halaman 29.
        Case Management and Docket Search Systems,”                             24. Pada situs  yang tersedia, Pengadilan Pajak
        Internet, dapat diakses melalui  http://www.michigan.  File Transfer Protocol (FTP) yang akan   hanya  menyediakan 13 peraturan.  Dapat diakses
        gov/taxtrib/0,4677,7-187--321948--,00.html,  Pada                       pada  Sekretariat  Pengadilan  Pajak,  “Unduh
        Tanggal 6 Agustus 2014, Pukul 16.41 WIB.                                Peraturan  dan  Formulir,  Internet,  http://www.
        21. Tax Court of Canada, Internet, dapat diakses melalui                setpp.depkeu.go.id/Ind/Peraturan/Peraturan.
        http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/                asp?menu=index&write=0&min=10&max=13.
        tcc-cci_Eng/Index,  Pada  Tanggal  06 Agustus 2013,   22. Lihat Pasal 3 huruf d dan Pasal 4 huruf c, Undang-  25.  Adnan Abdullah,  “Masalah  Distribusi  Berkas,” TC
        Pukul 17.06 WIB.                    undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.  Media edisi 20 Agustus 2013
                                                                                        InsideTax | Edisi 22 | Agustus 2014 1111
                                                                                        InsideTax | Edisi 22 | Agustus 2014
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16