Page 9 - InsideTax Edisi 22nd (Pengadilan Pajak: Sudahkah Transparan?)
P. 9

insideheadline


        Historis Transparansi di            untuk  mengolah dan menyampaikan    (administration of justice).
        Beberapa Negara                     informasi tersebut melalui berbagai
                                            media untuk mengembangkan diri        Kedua,     prinsip   keterbukaan
           Di beberapa negara,  persoalan   dan lingkungannya. Artinya, hak     mendukung  akuntabilitas  pengadilan.
        transparansi  publik umumnya sudah   masyarakat terhadap informasi tidak   Sistem peradilan yang akuntabel
        diatur dalam  kontitusi dan  undang-  terbatas pada akses kemudahan untuk   menuntut hakim  untuk bertanggung
        undang negara. Swedia adalah negara   memperolehnya, tetapi juga menjamin   jawab kepada publik atas putusan yang
        pertama yang memilikinya. Pada tahun   masyarakat untuk  dapat mencari,   diambilnya,  termasuk pertimbangan
        1766,  Swedia  menyusun  Freedom  if   memperoleh,  memiliki, menyimpan,   hukum  hakim  dalam    putusan
        the  Prect Act, yang  isinya mengatur   mengolah,  dan  menyampaikan    tersebut.   Dengan adanya jaminan
                                                                                       14
        hak-hak masyarakat untuk memperoleh   informasi tersebut.               atas  hak publik untuk mengakses
                                                            11
        informasi yang dikelola oleh negara.                                    persidangan dan putusan pengadilan,
        Berdasarkan piagam tersebut, negara   Nilai-nilai Inti Prinsip          maka publik  dapat mengawasi proses
        tidak bisa  menghalangi  publik untuk                                   pengambilan putusan sehingga  dapat
        mendapatkan  informasi yang mereka   Keterbukaan Pengadilan Pajak       mencegah hakim dari penyalahgunaan
        butuhkan, karena melanggar hak yang    Sebagaimana    telah    disebut  wewenang.  Pengawasan  oleh  publik
        dimiliki oleh  publik. Negara  hanya  sebelumnya,  prinsip  keterbukaan  ini mendorong Hakim untuk tidak
        berhak mengelolanya,  bukan untuk  pengadilan  berarti  bahwa  pengadilan  memihak,  lebih  berhati-hati dalam
        memilikinya.  Dalam perkembangan  terbuka untuk diakses oleh publik. Hal  pengambilan putusan, dan dapat
        selanjutnya,   pada  abad  ke-20  sudah  ini berarti publik tidak hanya  sekedar  meningkatkan  kualitas putusannya.
                  8
        lebih dari 50 negara di dunia mengikuti  memiliki  hak untuk  menghadiri dan  Pada akhirnya, akuntabilitas  Hakim
        jejak  Swedia.   Kanada,   Jepang,  mengikuti  persidangan, tetapi lebih  dan pengadilan akan berdampak pada
        Amerika Serikat, Australia, Inggris  dari itu publik juga  memiliki hak  terciptanya  badan peradilan yang
        dan beberapa  negara  berkembang  untuk  mengakses setiap informasi  independen.
        seperti  Thailand,  Afrika  Selatan,  yang berhubungan dengan pengadilan.   Prinsip pengadilan  yang  terbuka
        Mexico,  dan  Albania  mulai  menyusun  Jurnalis Heather  Brooke  dengan  nada   mensyaratkan  setiap  putusan
        ketentuan komprehensif yang mengatur  sinis menilai  pihak  yang  mereduksi   pengadilan harus memuat argumentasi
        hak  masyarakat  untuk memperoleh  pemaknaan prinsip pengadilan terbuka   dan  pertimbangan  hukum   yang
        informasi.                          seakan ingin menyatakan bahwa proses   memadai sehingga dapat dikaji secara
                 9
           Amerika  Serikat  memiliki  landasan   peradilan hanya terbuka  bagi orang-  ilmiah dan menjadi bahan pendidikan
        konstitusional yang  mengatur hak   orang (publik) yang tidak punya kerjaan   serta pengetahuan bagi masyarakat.
                                                                         12
        masyarakat    untuk    memperoleh   lain selain menghadiri sidang saja .   Menurut  penulis,    setidaknya
        informasi bersamaan dengan jaminan     Menurut   Beverley   McLachlin,  terdapat tiga manfaat dari dibukanya
        terhadap  kebebasan  pers,  kebebasan  terdapat dua nilai inti dari prinsip  pertimbangan Hakim dalam putusan
        beragama,  kebebasan berpendapat,  keterbukaan pengadilan.              pengadilan.
                                                                 13
        dan hak mengajukan petisi kepada       Pertama, pengadilan yang terbuka   Pertama,   kajian  ilmiah  atas
        pemerintah. Artinya, setiap kebebasan   menjamin  pemenuhan  kebebasan  pertimbangan hakim dalam putusan
        yang dijamin dalam konstitusi Amerika   individu  dalam hal berpendapat dan  Pengadilan  Pajak  pada  akhirnya
        selalu diiringi dengan hak untuk    untuk mengekspresikan pikiran serta  dapat memicu kritik  dan diskusi atas
        mendapatkan informasi. Kemudian     sikapnya. Hak untuk berpendapat dan  permasalahan  hukum yang  diadili
        Kanada,  salah  satu ketentuan dalam   menyatakan pikiran serta sikap ini  di Pengadilan Pajak sehingga dapat
        konstitusi negaranya menyebutkan    akan berkurang esensinya jika individu  memperkaya dan mengembangkan
        bahwa    publik  berhak  menerima   tersebut tidak diperbolehkan mengakses  khazanah  ilmu  perpajakan  yang
        informasi yang  jelas  dan  memadai   informasi  yang    diperlukannya.  bermanfaat bagi  publik. Misalnya
        untuk melindungi publik atas hak rasa   Kebebasan berpendapat melindungi  saja, Wajib Pajak akan memiliki bekal
        amannya. Di India, hak masyarakat   hak setiap individu untuk memberikan  pengetahuan  tentang batasan-batasan
        untuk memperoleh informasi dapat    pendapat,  kritik,  dan  berdiskusi  tax planning yang diperbolehkan
        membantu  publik  untuk  mengetahui   tentang materi putusan pengadilan dan  berdasarkan  pertimbangan  hakim
        penyelewengan di dalam pola distribusi   aspek operasional dan administrasi  dalam putusan pengadilan.
        pangan.   Indonesia sendiri ketentuan   pelaksanaan keadilan di pengadilan
               10
        tentang   hak   masyarakat   untuk                                        Tidak hanya  itu, pertimbangan
        memperoleh informasi diatur dalam   11. Pasal 28F Undang-undang Dasar Tahun 1945   hakim dalam putusan Pengadilan
        konstitusi negara. Bahkan memberikan   Republik Indonesia.              Pajak yang sepenuhnya dapat diakses
        kebebasan    kepada     masyarakat  12. Heather Brooke, Your Right to Know (London: Pluto  oleh  publik dapat dipetakan sebagai
                                            P Press, 2004), 100. Sebagaimana dikutip dalam Rifqi   “common  sense” atau acuan atas
                                            S. Assegaf dan Josi Khatarina, Op.Cit., 25.
                                            13.  Beverley McLachlin,  “Courts,  Transparency   sengketa pajak yang sama di kemudian
        8. Rifqi S. Assegaf  dan Josi Khatarina,  Membuka   and Public  Confidence-to the Better  Administration
        Ketertutupan Pengadilan (Jakarta: Lembaga Kajian dan   of Justice”,  Deakin Law Review 1 (2003), dapat
        Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2005), 6.  diakses  pada  http://www.austlii.edu.au/au/journals/  14. Alvaro Herrero dan Gaspar Lopez,  “Access to
        9. Ibid.                            DeakinLRev/2003/1.html  Diakses pada  tanggal  15   Information and Transparency in the Judiciary,” World
        10. Ibid., 8-9.                     Agustus 2014, pukul 10.00 WIB.      Bank Institute Working Paper, (2010): 10.
                                                                                        InsideTax | Edisi 22 | Agustus 2014 99
                                                                                        InsideTax | Edisi 22 | Agustus 2014
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14