Page 14 - InsideTax Edisi 23th (Advance Ruling: Solusi atau Impian?)
P. 14

insideprofile


        pihak otoritas pajak, sehingga sangat  Indonesia, sudah cukup banyak WP  perpajakan seharusnya diterapkan.
        disarankan agar  klien juga  meminta  yang berinisiatif untuk meminta ruling  Dalam  beberapa  situasi  ketika
        opini resmi dari pihak Ditjen Pajak.   langsung kepada  kantor pajak.  Dalam  WP memiliki keterbatasan dalam
           Seperti yang diterapkan di beberapa   praktiknya, WP terkadang meminta  menginterpretasikan  suatu regulasi, di
        negara lain yang juga menerapkan    advice dari beberapa konsultan,  dan  situlah muncul  peranan otoritas pajak
        sistem self-asessment, yaitu di Belanda,   ketika WP tersebut masih menemukan  untuk mengarahkan WP dengan ruling,
        maupun Swedia, ketika WP mengajukan   kebuntuan  atas    permasalahan   guna meluruskan  interpretasi  regulasi
        permohonan  ruling, ketetapan atas   pajaknya,  WP kemudian berinisiatif  secara tepat.
        ruling akan bersifat mengikat (binding),   mengajukan surat  permohonan  ruling   Iman teringat dalam salah satu
        sepanjang   underlying   regulation  kepada otoritas pajak untuk meluruskan   buku hasil penelitian OECD yang
        (peraturan yang berlaku) yang menjadi   interpretasi peraturan perpajakan  atas   membahas mengenai  A spectrum of
        dasar pemberlakuan  ruling  masih   transaksi yang akan dilakukannya.   taxpayer  attitudes  to compliance,
        sama  dan  berlaku, tambah  Iman.      “Karena  jika  tidak  difasilitasi  disana  disebutkan bahwa  compliance
        Underlying  regulation yang dimaksud  dengan  ketentuan perpajakan yang  strategy dari otoritas pajak itu harusnya
        adalah peraturan  yang berlaku pada  jelas, WP mungkin akan beranggapan  berbeda sesuai  dengan  attitude  of
        saat  transaksi tersebut terjadi.  Jika  bahwa untuk patuh dan melaksanakan  compliance dari WP itu sendiri.
        peraturan lama sudah diganti dengan  hak dan kewajiban perpajakan dengan  Apabila kategori  attitudes WP adalah
        peraturan baru, secara otomatis ruling  benar akan tetapi tidak mendapat  try to but  don’t  always  succeed,
        yang sudah diterbitkan dapat berubah  bantuan dari fiskus.” Ujar Iman.  maka  compliance strategy fiskusnya
        juga atau sudah  tidak berlaku lagi,                                    harus  assist to  comply.   Sementara
        sehingga harus mengikuti aturan yang  Bagaimana Keterkaitan             jika  attitude dari WP tersebut adalah
        berlaku saat itu. Iman juga menegaskan   Advance Ruling dengan Sistem   willing  to do  the  right  thing,  maka
        bahwa pengajuan ruling kepada pihak   Self-Assessment?                  compliance strategy yang lebih relevan
        Ditjen Pajak seharusnya mempunyai                                       untuk diterapkan adalah make it easy.
        kepastian kapan  akan  menerima        Kaitan  self-assessment dengan  Dalam  konteks tersebut, kebijakan
        jawaban/konfirmasi dari pihak DJP agar  advance  ruling menurut  Iman yaitu,  ruling menjadi sangat relevan karena
        tidak simpang  siur sehingga  pelaku  dalam   sistem   self-assessment  sikap WP yang ingin melakukan hal
        bisnis dapat memutuskan apakah go or  WP diminta untuk  lebih pro-aktif  yang benar dijawab dengan pemberian
        not go dengan rencana transaksinya.  dalam rangka memenuhi kewajiban  panduan bagaimana sebaiknya hak dan
                                            perpajakannya. Akan tetapi, pihak  kewajiban perpajakannya dijalankan.
        Indonesia Belum                     otoritas dalam  hal  ini juga  memiliki
        Memberlakukan Aturan Khusus         kewajiban    untuk    memfasilitasi  Bisnis Baru yang Berkembang
                                                   mempermudah
                                            guna
                                                                        dalam
                                                                  WP
        untuk Ruling                        melaksanakan kewajiban perpajakannya   Saat Ini?
           Sebetulnya meskipun saat ini  dengan cara memberikan fasilitas         Belum lama  terjadi isu tentang
        tidak ada aturan yang berlaku di  konsultasi mengenai bagaimana sistem   individual power plant. Dalam kontrak


































       14  InsideTax | Edisi 23 | September 2014
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19