Page 11 - InsideTax Edisi 24th (Tarik Ulur Restitusi)
P. 11

insideheadline


        dengan keadaan  ketika pemerintah  yang harusnya diberikan negara adalah  Undang-Undang Nomor 42 Tahun
        mendapatkan pinjaman (dari pembayar  dengan  memberikan imbalan bunga  2009 yang merupakan perubahan
        pajak),  namun dengan bunga  yang  kepada WP atas uang WP yang tertahan  terakhir atas Undang-Undang  PPN
        lebih  kecil.  Padahal,  jika pemerintah  selama beberapa waktu di kas negara.  1984 (UU PPN) memberikan landasan
        meminjam uang ke lembaga lain, bunga  Sama  halnya  apabila  WP lalai  atau  hukum pengembalian yang melengkapi
        yang didapatkan sudah pasti lebih  dengan kesengajaan tidak menjalankan  apa  yang sudah  diatur dalam UU
        tinggi. Selisih nilai bunga pinjaman  kewajiban  perpajakannya,  maka   KUP. Ketika WP menyampaikan SPT
        itulah dianggap sebagai penerimaan  WP dikenakan  sanksi administrasi  Tahunan PPh ataupun SPT Masa PPN
        yang diperoleh pemerintah dalam  baik berupa bunga, denda, ataupun  yang menyatakan lebih bayar restitusi,
        rangka pengayaan diri. Pengayaan  kenaikan dari jumlah kewajiban pajak  sudah   menjadi  suatu   kepastian
        diri di sini maksudnya, pemerintah  yang seharusnya dibayar atau terhutang  bahwa otoritas pajak akan melakukan
        mengambil sejumlah keuntungan atau  oleh WP.                            pemeriksaan rutin (Lihat Surat Edaran
        manfaat dari penyetoran uang pajak     Karena itu, tentu dirasa sangat   Nomor SE – 28/PJ/2013).
        yang dibayarkan lebih oleh WP.      adil  apabila  WP  sudah  menjalankan
           Bagi  pemerintah,  restitusi yang  kewajiban  perpajakannya  dengan  Skema Restitusi Administrasi
        diberikan dengan mudah dan cepat  baik dan  benar,  namun dalam  Perpajakan Indonesia
        pada hakikatnya dapat menjadi bukti   waktu bersamaan terjadi kelebihan   Sesuai dengan ketentuan perpajakan
        bahwa  pemerintah berupaya untuk  pembayaran pajak atas kewajiban yang   yang  berlaku di  Indonesia,  saat  ini
        memberikan pelayanan yang terbaik  seharusnya tidak terutang, otoritas   terdapat 7 (tujuh) skema restitusi
        bagi  WP.  Hal tersebut juga  dapat  pajak berkewajiban untuk  segera   yang dapat dilakukan oleh WP. Dalam
        memunculkan persepsi positif bagi WP  mengembalikan hak restitusi WP.   hal ini, WP harus menentukan skema
        bahwa mereka telah diperlakukan adil  Namun,  jika ditemukan kesengajaan   apa  yang  sesuai untuk ditempuh.  Hal
        dengan adanya adanya keseimbangan  atau kelalaian dari pihak otoritas pajak   ini dikarenakan terdapat perbedaan
        hak dan kewajiban perpajakan yang  yang  terkesan menunda-nunda atau    mekanisme   maupun    syarat-syarat
        dimiliki. Dengan  demikian,  proses  terlambat mengembalikan restitusi   yang harus dipenuhi oleh WP dalam
        pemberian restitusi yang  mudah  dan  WP,  dirasa  cukup pantas jika WP   mengajukan restitusi  kepada Ditjen
        cepat diharapkan dapat meningkatkan  memperoleh imbalan bunga yang      Pajak.
        kepatuhan   WP    secara  sukarela  besarnya mungkin dapat disesuaikan
        (voluntary compliance).             dengan tarif suku bunga yang ditetapkan   Lihat  Tabel  1  untuk mengetahui
                                            oleh bank sentral.                  gambaran secara umum  dan ringkas
        Imbalan Bunga atas                     Kelebihan   pembayaran    pajak  tentang skema-skema  restitusi yang
                                                                                berlaku saat ini di Indonesia, terutama
        Keterlambatan Pembayaran            yang  diterima oleh  Ditjen Pajak dan   untuk jenis pajak PPh dan PPN.
        Restitusi                           dicatat sebagai  penerimaan negara,
                                            di  satu sisi  pasti memberikan  suatu   Untuk  pengembalian pendahuluan
           Isu lain terkait restitusi pajak ialah                               menurut  Pasal 17C dan Pasal 17D
        mengenai imbalan bunga. Umumnya,    kenyamanan bagi Ditjen Pajak karena   UU  KUP,  terdapat  risiko  yang  bisa
                                            dapat menarik pajak yang sebenarnya
        WP     yang   memiliki   kelebihan  hanya bersifat sementara. Sedangkan   diterima oleh  WP apabila suatu saat
        pembayaran pajak berhak atas restitusi   dari sisi WP, kelebihan pembayaran   Ditjen Pajak  melakukan pemeriksaan
        secara penuh,  bahkan  idealnya,  ada   pajak yang ditahan dan harus melalui   dan jika hasilnya adalah SKPKB, maka
        pembayaran bunga atas kelebihan     proses  yang  lama,  tentu menjadi   WP  harus membayar  kekurangan
        pembayaran tersebut.  Bahkan di     suatu ketidaknyamanan bagi  WP      pembayaran ditambah sanksi kenaikan
                            9
        Belgia, secara umum WP yang berhak   dalam menjalankan bisnisnya. Karena   100%  dari  jumlah  kekurangan
        atas restitusi akan diberikann bunga   itu, sudah  seharusnya Ditjen Pajak   pembayarann pajak. Sedangkan bagi
        dengan tarif tertentu  yang diakui   mengembalikan kenyamanan  tersebut   PKP yang berisiko rendah yang sudah
        (accrual) sejak pembayaran kelebihan   kepada WP dengan memberikan hak   mendapatkan yang sudah mendapatkan
        pajak tersebut dilakukan. 10                                            pengembalian pendahuluan kemudian
                                            restitusi dengan proses yang mudah
           Oleh  karena itu, pada  dasarnya  dan cepat.                         dilakukan  pemeriksaan dan terdapat
        imbalan bunga adalah  hak yang                                          koreksi,  maka  atas  kurang bayarnya
        dimiliki  WP akibat keterlambatan   Ketentuan Restitusi di              dikenakan sanksi sesuai Pasal 13 ayat
        otoritas pajak untuk  mengembalikan   Indonesia                         (2) UU KUP yaitu bunga 2% per bulan
        kelebihan  pembayaran pajak.  Salah                                     maksimal 24 bulan.
        satu manifestasi dari asas keadilan    Undang-undang        perpajakan    Skema pengembalian pajak menjadi
                                            Indonesia telah  menjamin bahwa     semakin bertambah,  terutama  sejak
                                            restitusi merupakan salah satu hak WP   terbitnya UU KUP dan UU PPN yang
        9 Duncan Bentley,  Taxpayers’  Rights: Theory, Origin,   yang harus  dilindungi. Secara umum,   terbaru (UU No. 28 Tahun 2007  dan
        and  Implementation (The  Netherlands: Kluwer Law   ketentuan tentang pengembalian pajak
        Internasional, 2007), 243.                                              UU No. 42 Tahun 2009). Perluasan
        10 Wlodzimierz  Nykiel dan Malgorzata  Sek,  “General  ini  diatur dalam  Undang-Undang   cakupan pengembalian  pajak ini
        Conference Report on Taxpayer Protection,” dalam buku   Ketentuan  Umum  dan  Tatacara
        Protection of Taxpayer’s  Rights  (Warsawa,  Wolters                    seharusnya memberikan kemudahan
        Kluwer Polska, 2009), 393.          Perpajakan  (UU  KUP).  Selain  itu,
        11  InsideTax | Edisi 23 | September 2014                                      InsideTax | Edisi 24 | Oktober 2014 11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16