Page 5 - InsideTax Edisi 26th (Meneropong Pajak Rezim Baru)
P. 5

insideprologue

            Tahun Politik dan Tantangan Pajak
            Tahun Politik dan Tantangan Pajak


                                                       TIM REDAKSI



              Akhirnya,     kita  sampai   di  hal-hal  tersebut, satu hal  yang pasti  dan Tatacara Perpajakan.
           penghujung   tahun  2014.   Tahun   adalah tahun 2014 penuh dengan        Kewenangan membuka data dan
           2014 dapat dikatakan sebagai tahun  ketidakpastian,  baik dari sisi ekonomi   informasi  kepada  pihak  lain  termasuk
           yang  berat bagi  bangsa  Indonesia.  (global  dan  domestik), politik, dan   bank  ditandai  dengan  terbitnya
           Bagaimana tidak? Kita berhasil melalui  hukum.  Ini menambah keruwetan di   Peraturan Menteri Keuangan  No.  60/
                                                     4
           penyelenggaraan pesta demokrasi yang  sektor pajak.                    PMK.03/2014.  Dalam beleid yang
           secara tidak langsung  menjurus  pada   Sebenarnya,  berbagai  strategi  disahkan pada kuartal I 2014 ini,
           polarisasi preferensi politik. Kegaduhan   Direktorat  Jenderal (Ditjen) Pajak  permintaan  data  informasi  yang
           politik sempat membuat seluruh      di tahun 2014 ini sudah baik. Hal  berkaitan  dengan perbankan, harus
           aktivitas ekonomi seakan  ‘berhenti’,   ini misalkan diperlihatkan dengan  dilaksanakan secara tertulis. Proses
           membuat seluruh energi besar bangsa   kebijakan ekstensifikasi dan simplifikasi  pengajuannya bermula  dari Menteri
           terkuras, dan mengesampingkan banyak   prosedur kepatuhan.  Pada  kuartal  Keuangan kepada Gubernur  Bank
           hal-hal penting lainnya, salah satunya   III 2014,  Ditjen Pajak menerbitkan  Indonesia  dengan  mendasarkan
           sektor pajak. Setelah seluruh keriuhan   aturan penegasan  pelaksanaan  PP  pada  peraturan perundang-undangan
           mereda, kita baru tersadar bahwa lagi-  46 tahun 2013,  yakni Surat  Edaran  perbankan. Namun, kewenangan Ditjen
           lagi target penerimaan pajak tahun   Nomor 32/PJ/2014. Dengan SE ini,  Pajak dalam Undang-Undang Ketentuan
           2014 sepertinya tidak akan tercapai.   segala  persoalan  terkait PP  46  tahun  Umum dan  Tatacara  Perpajakan  yang
           Media-media    nasional  berlomba   2013 yang berpotensi menimbulkan  diberikan saat ini hanya sebatas pada
           memuat berita yang menyiratkan      kesalahpahaman praktik  yang terjadi  kegiatan pemeriksaan, penagihan, dan
           pandangan pesimis mengenai realisasi   di  lapangan  dapat  terhindari.  Dalam  penyidikan. Keinginan memperluas
           yang  tidak menggembirakan selama   SE ini, juga diatur penerapan PP 46  kewenangan Ditjen Pajak untuk menilik
           dua bulan terakhir di 2014.         ini kepada Wajib Pajak (WP) Badan  transaksi keuangan  WP lebih  jauh,
              Masih   segar   dalam   ingatan  atau lembaga nirlaba yang bergerak  ternyata perlu memperhatikan hak-hak
           kita bahwa sesungguhnya target  dalam bidang pendidikan dan/atau  WP.
           penerimaan pajak tahun 2014 pun  bidang penelitian dan pengembangan.      Walau masih harus menggenjot
           sudah direvisi (baca: diturunkan) dari  Perlakuan PPh bagi WP reksadana dan   penerimaan pajak  agar  sesuai target,
           Rp 1.280,38 triliun  menjadi sebesar  WP bank/bank pengkreditan/koperasi   terdapat suatu ambigu dengan berbagai
           Rp 1.246,1 triliun. Kenyataan berkata  simpan pinjam/lembaga pemberi dana   kebijakan  tentang  pemberian  insentif
           lain, hingga 14 November 2014 lalu,  pinjaman juga  ditegaskan dalam SE   pajak. Insentif pajak pada umumnya
           realisasi penerimaan pajak  masih  ini. Tidak hanya itu, perlakuan PPh   diharapkan  data    meningkatkan
           sebesar Rp  812.11  triliun.     Atau  untuk  WP orang pribadi pengusaha   investasi (baik asing maupun domestik)
                                     1
           dengan kata lain, baru mencapai sekitar  tertentu, dan WP Pembuat Akta Tanah   dan dengan begitu akan menggairahkan
           75% dari target. Memang benar bahwa  (PPAT) yang berkaitan dengan PP 46   ekspansi bisnis bagi swasta. Namun,
           biasanya terdapat pola pertumbuhan  Tahun  2013  juga  ditegaskan  dalam   berbagai  fasilitas  pajak  yang  sedianya
           penerimaan pajak yang besar selama  SE  ini.  Dalam  SE  ini,  masing-masing   bisa dimanfaatkan untuk ekspansi
           periode Desember , namun mengingat  pengaturan  perpajakan  sepertinya  usaha di dalam negeri, tampaknya
                           2
           besarnya selisih sepertinya target pajak  memisahkan antara perlakuan PPh   masih minim menarik minat terutama
           akan sulit tercapai di tahun 2014 ini. 3  berdasarkan  aturan  umum  dan  para  investor asing.   Padahal,  hingga
                                                                                                    5
              Lalu mengapa? Apakah tahun politik   berdasarkan PP 46 Tahun 2013.  saat ini belum pernah ada suatu kajian
           begitu berpengaruh terhadap kinerja    Sayangnya,  untuk mencapai target  komprehensif dari pemerintah untuk
           penerimaan pajak? Atau justru kita  yang  cukup ‘bombastis’, pemerintah  menghitung ataupun mengkalkulasi
           masih belum berhasil memecahkan  seakan enggan untuk melakukan  manfaat  dari  apa  yang  disebut
           persoalan-persoalan fundamental yang  terobosan-terobosan. Sebagai contoh,
           menghambat    kinerja  penerimaan?  mengenai   kewenangan    mengenai
           Keduanya berpengaruh. Terlepas dari  akses data nasabah bank untuk tujuan   5 Fakta ini dapat terlihat dari jumlah kenaikan Foreign
                                                                                  Direct Investment  (FDI) yang  masuk dibandingkan
                                               perpajakan yang belum sepenuhnya   jumlah  rata-rata FDI dalam  kurun waktu tertentu.
           1    Lihat   http://bisniskeuangan.kompas.com/  dipergunakan  oleh  Ditjen  Pajak.  Menurut data yang dilansir oleh Badan Koordinasi
                                                                                  Penanaman Modal (BKPM), FDI yang masuk pada
           read/2014/11/28/1344473/  Kemenkeu.Sesalkan.  Gagasan lama yang ingin dibangkitkan   kuartal II dan III 2014, berturut-turut berjumlah sebesar
           Realisasi.Pajak.Baru.75.73.Persen   kembali itu ternyata masih terganjal   78.000 miliar USD dan 78.300 miliar USD. Padahal,
           2 Menurut  kajian kami atas pola penerimaan pajak                      jumlah rata-rata FDI selama tahun 2010 sampai 2014
           bulanan selama tiga tahun terakhir, bulan Desember  oleh Undang-Undang Ketentuan Umum   adalah  sebesar  54.894.74  miliar USD.  Jumlah  FDI
           biasanya menyumbang sekitar 11-12% dari total                          terendah dalam  kurun waktu tersebut terjadi pada
           penerimaan pajak tahunan                                               kuartal I tahun 2010 sebesar 35.400 miliar USD. Lihat
           3  Lihat Adri Poesoro dan B. Bawono Kristiaji, “Target   4  Lihat Tim Redaksi InsideTax, “Pajak di Tengah   http://www.tradingeconomics.com/indonesia/foreign-
           Pajak Tahun 2014, Realistiskah?”, InsideTax 18.  Ketidakpastian”, InsideTax 18.  direct-investment
                                                                                      InsideTax | Edisi 26 | Desember 2014 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10