Page 9 - InsideTax Edisi 28th (Efek Jera Bagi Penunggak Pajak)
P. 9

insideheadline


        Kepala KPP setelah mendapat izin  Penagihan Pajak Negara (UU 19 Tahun  Deterrent Effect dalam Gijzeling
        tertulis dari Menteri Keuangan atau  1959) merupakan ketentuan di bidang   Ketentuan perpajakan, baik yang
        Gubernur. Penyanderaan yang dilakukan  perpajakan  yang  mengatur tentang   bersifat substansial maupun prosedural,
                                                    15
        oleh  pemerintah nantinya juga  tidak  gijzeling.  Meski ketentuan  gijzeling   pada hakikatnya   diarahkan kepada
        mengakibatkan hapusnya  utang pajak  untuk tujuan perpajakan di era itu telah   peningkatan  kepatuhan pajak. Secara
        dan terhentinya pelaksanaan penagihan  setingkat undang-undang, namun Dirjen   umum, terdapat banyak aspek dalam
        pajak.                              Pajak menerbitkan Surat Edaran Nomor   meningkatkan kepatuhan  perpajakan,
           Sebelum dilakukan penyanderaan   06/PJ.4/1979   yang   membekukan    termasuk   didalamnya    membuat
        pun, terlebih dahulu pihak otoritas   gijzeling untuk tujuan penagihan pajak   aturan hukum yang adil, mudah untuk
        yakni Ditjen Pajak akan melakukan   akibat dari diterbitkannya SEMA No.2   dipatuhi, dan sulit untuk  dihindari.
        asset  tracing pada  WP/Penanggung   tahun 1964 dan SEMA No.4 tahun     Namun, salah satu aspek penting yang
        Pajak untuk  mengetahui kemampuan   1975 yang membekukan pelaksanaan    harus diperhatikan adalah  mengenai
                                                    16
        ekonomis    WP/Penanggung    Pajak  gijzeling.                          ketentuan sanksi atas  ketidakpatuhan
        dalam  melunasi utang pajaknya.  Jika   Dalam        perkembangannya,   dalam kewajiban perpajakan. 17
        terbukti WP/Penanggung Pajak mampu  Mahkamah Agung di tahun 1984          Sanksi   merupakan    instrumen
        secara ekonomis untuk melunasi utang  menerbitkan  Surat  Edaran  yang  yang   sangat  diandalkan   dalam
        pajaknya namun dirinya tidak bersedia  menegaskan pemberlakukan  kembali   meningkatkan kepatuhan pajak dalam
        membayar,  akan  diprioritaskan untuk  gijzeling  untuk mendorong efisiensi   sistem perpajakan. Setidaknya terdapat
        disandera. 13                       dan kelancaran penagihan pajak untuk   dua  tujuan  dalam  mengenakan
                                            kepentingan negara.  Pertimbangan   sanksi pajak, salah satunya adalah
        Praktik Gijzeling di Indonesia      Mahkamah  Agung untuk mencabut      untuk  mengubah perilaku yang tidak
                                            keputusan    Mahkamah       Agung
           Praktik  gijzeling  dalam sistem                                     diinginkan dari WP seperti  upaya
        hukum  di Indonesia bukanlah praktik   sebelumnya  tentang  pembekuan   penghindaran  pembayaran  pajak.
                                                                                                               18
                                            gijzeling itu dilatari perbedaan tujuan
        yang baru karena telah dikenal sejak era   antara SEMA  No.2  tahun  1964 dan   Dengan demikian, pengenaan sanksi
        kolonial.  Pada era tersebut, gijzeling   SEMA  No.4  tahun 1975 dengan  UU   merupakan  upaya untuk  memberikan
               14
        erat dikaitkan dengan  upaya  paksa   19 Tahun 1959, di mana pembekuan   efek jera terhadap perilaku yang tidak
        agar debitur memenuhi kewajibannya.   gijzeling dalam SEMA No.2 tahun 1964   diinginkan.
        Dalam Pasal 209 Reglemen Indonesia   dan SEMA No.4 tahun 1975 ditujukan   Selain itu, sanksi yang  dikenakan
        yang Diperbaharui (HIR),  gijzeling   terhadap penerapan eksekusi perdata  haruslah proporsional dengan tingkat
        dapat     dilakukan    berdasarkan  bagi  debitor yang  tidak mempunyai  kesalahannya.  Misalnya,  sanksi tidak
        instruksi  pengadilan apabila debitor   barang  lagi,  sementara  tujuan  ditujukan bagi subjek pajak melakukan
        tidak memiliki cukup barang  untuk   penyanderaan menurut UU  19 Tahun  kekeliruan yang tidak berdampak pada
        menjalankan putusan pengadilan. Akan   1959 adalah  untuk mengefisiensikan  kekurangan pembayaran pajak  pada
        tetapi,  ketentuan tentang  gijzeling  ini   dan  melancarkan penagihan  pajak  waktunya.
        dibekukan  ketika Mahkamah  Agung   untuk kepentingan negara.
        menerbitkan Surat Edaran  Mahkamah                                        Penyanderaan    pada   dasarnya
        Agung No. 2 tahun 1964 dan Nomor       Pada tahun 2000, Mahkamah  memiliki  tujuan  yang sama dengan
        4 tahun 1975 (selanjutnya SEMA No.2  Agung    menerbitkan    Peraturan  bentuk-bentuk  sanksi yang  lain,  yakni
        tahun 1964 dan SEMA No.4 tahun  Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun  untuk mendorong  WP  agar  melunasi
        1975).   Pertimbangan   Mahkamah    2000 tentang Lembaga Paksa Badan,  utang pajaknya. Namun, lebih dari
        Agung  untuk membekukan  gijzeling  di mana dalam pertimbangannya  hal  itu, penyanderaan dapat menjadi
        adalah  praktik  gijzeling  dianggap  Mahkamah Agung menyatakan bahwa  sarana untuk menyebarkan efek  jera
        bertentangan  dengan   hak   asasi  perbuatan debitur, penanggung,  atau  bagi  WP  lainnya  guna  menumbuhkan
        manusia.                            penjamin hutang yang tidak memenuhi  kesadaran mereka dan meningkatkan
                                                                                kepatuhan dalam memenuhi kewajiban
           Sementara itu, Pasal 15 hingga   kewajibannya   untuk    membayar
                                            kembali hutang-hutangnya, padahal ia  perpajakannya.
        Pasal 23 Undang–Undang Nomor 19     mampu melaksanakannya, merupakan
        Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak   pelanggaran  hak  asasi  manusia     Meski demikian, perilaku WP untuk
        dengan Surat Paksa yang merupakan   yang  nilainya  lebih  besar  daripada   patuh  tidak dapat  dilepaskan  dari
        penetapan    atas   Undang-Undang   pelanggaran  hak asasi manusia atas   keputusannya untuk  tidak membayar
        Darurat No.  27  tahun  1957  tentang                                   tunggakan pajak.  Keputusan untuk
                                            pelaksanaan paksa badan terhadap    tidak membayar tunggakan pajak dapat
                                            perbuatan debitur, penanggung,  atau   dikaitkan dengan kecilnya kemungkinan
        13. Berdasarkan hasil wawancara redaksi dengan  penjamin hutang tersebut.   untuk  kecurangan  tersebut  tidak
        Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, Dadang Suwarna,                     terdeteksi,  kecilnya  kemungkinan
        Februari 2015.
        14. United Nations, “Consideration of Reports Submitted
        by States parties under Article 40 of  the Covenant:
        Indonesia”, United Nations Human Rights Committee,   15.  Lihat  http://dannydarussalam.com/regulations/  17. Richard K. Gordon, “Law of Tax Administration and
        2012. Dapat diakses di: http://www.univie.ac.at/bimtor/  undang-undang-19-tahun-1959  Procedure,” dalam  Tax Law Design and  Drafting, ed.
        dateien/indonesia_ccpr_2012_report.pdf Diakses pada   16.  Lihat  http://misbakhun.com/gijzeling-dan-  Victor Thuronyi (Washington D.C : IMF, 1996), 115.
        26 Februari 2015                    optimalisasi-penerimaan-pajak/      18. Richard K. Gordon, OpCit., 117.
                                                                                       InsideTax | Edisi 28 | Februari 2015 99
                                                                                       InsideTax | Edisi 28 | Februari 2015
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14