Page 6 - InsideTax Edisi 29th (Gonjang-ganjing PBB)
P. 6

insideheadline


        Pendahuluan                         Bea Perolehan Hak atas Tanah  dan/  properti kembali dihembuskan  ke
                                            atau Bangunan (BPHTB). Secara  publik oleh Kementerian  Agraria dan
           Di Negara Kesatuan Republik
        Indonesia (NKRI), bumi termasuk     umum, dasar pengenaan pajak dalam  Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan
                                            menghitung pajak yang harus dibayar  Nasional Republik  Indonesia (BPN
        perairan dan kekayaan alam yang     atas perolehan hak atas tanah dan/atau  RI). Perubahan kebijakan dalam masa
        terkandung di dalamnya  mempunyai   bangunan adalah nilai tertinggi diantara  peralihan otoritas pemungutan  PBB
        fungsi  penting  dalam  membangun   harga transaksi dan Nilai Jual Objek  dapat  berpengaruh  terhadap  desain
        masyarakat   adil   dan   makmur    Pajak  (NJOP).  Pemungutan BPHTB  kebijakan yang  sudah ditentukan
        berdasarkan Pancasila dan Undang-   dilakukan oleh  pemerintah  pusat.  sebelumnya dan bisa saja menyebabkan
        Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena   Pemungutan  BPHTB dilakukan hanya  kebijakan perpajakan menjadi tidak
        itu, bagi mereka yang memperoleh    sekali ketika terjadi perolehan hak atas  terarah.
        manfaat dari bumi dan kekayaan alam   tanah dan/atau bangunan (one time).
        yang terkandung  di dalamnya, karena                                      Tulisan  ini  akan    membahas
        mendapat suatu hak  dari kekuasaan     Tahun 2009 merupakan tonggak  variabel-variabel dasar dalam  diskusi
                                                                                                    3
        negara,  wajar  menyerahkan sebagian   baru bagi  pemungutan pajak  properti  reformasi pajak properti  dan hubungan
        dari kenikmatan  yang diperolehnya   di  Indonesia.  Melalui  Undang-   antara pemungutan pajak properti
        melalui pembayaran pajak. 1         Undang Pajak Daerah dan Retribusi  dan  area  lainnya  yang  berhubungan
                                            Daerah  (PDRD), pemerintah kota dan  dengan  pemungutan PBB.    Lebih
           Sejak dahulu, Indonesia telah
        mengenal berbagai macam pajak       kabupaten  (selanjutnya pemerintah  lanjut, bahasan mengenai komponen-
        yang dikenakan atas tanah dan/atau   daerah)  memperoleh  otoritas untuk  komponen kebijakan dan  administrasi
        bangunan.  Pada  zaman  penjajahan,   memungut    dan    menggunakan    pemungutan pajak properti diuraikan
        dikenal istilah landrent sebagai bentuk   sepenuhnya hasil pemungutan PBB  dalam tulisan ini. Pada  bagian akhir,
        pemungutan di era Sir Stanford Raffles,   perkotaan dan pedesaan dan BPHTB.  penulis mencoba untuk  menyatukan
        atau landrente di era kolonial Belanda.   Transisi dari pemerintah pusat kepada  komponen-komponen tersebut dengan
        Pada masa kemerdekaan, masyarakat   pemerintah daerah dalam administrasi  situasi transisi dan arah kebijakan yang
        pun mengenal berbagai pungutan atas   pemungutan PBB berjalan hingga tahun  ada saat ini.
        tanah dan/atau bangunan, termasuk   2014. Kapasitas pemerintah daerah
        Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)    dalam melaksanakan pemungutan PBB  Rasional Pemungutan PBB oleh
        yang  dinyatakan tidak berlaku lagi   menjadi salah satu tantangan terbesar   Pemerintah Daerah
        sejak   diundangkannya    Undang-   di masa peralihan ini. Kerumitan      Barang dan layanan publik seperti
        Undang Pajak Bumi dan Bangunan      timbul dari belum memadainya fungsi-  jalan raya dan trotoar, penerangan
        (PBB) di tahun 1985. Berbagai pajak   fungsi strategis dalam administrasi   jalan, layanan pengangkutan sampah,
        atas kebendaan dan kekayaan, seperti   pemungutan PBB di pemerintah daerah   pemadam kebakaran, taman kota, dan
        pajak  rumah  tangga,  pajak  kekayaan,   seperti penilaian  properti,  proses   barang serta layanan publik lainnya
        pajak jalan, pajak hasil bumi atau   penetapan, pemeriksaan dan penagihan   yang  disediakan pemerintah daerah
        IPEDA menyebabkan tumpang tindih    pajak, serta penyelesaian sengketa.   merupakan layanan dan barang yang
        antarpungutan    pajak,   sehingga  Padahal,  “tax administration  is tax   dimanfaatkan bersama atau tidak
                                                                            2
        menimbulkan  beban pajak berganda   policy” di banyak negara berkembang.  dapat  diidentifikasi secara spesifik
        bagi masyarakat.                       Belum usai tantangan transisi otoritas   siapa penerima manfaatnya. Untuk
                                            pemungutan PBB dan BPHTB dari
           Pemberlakuan  UU PBB di tahun                                        membiayai pengadaan atau perawatan
        1985 merupakan tonggak sejarah      pemerintah pusat kepada  pemerintah   barang  publik  serta  peningkatan
                                            daerah dihadapi, isu perubahan pajak
        modernisasi   pemungutan     pajak                                      kualitas  layanan publik,  pemerintah
        properti di Indonesia. Reformasi pajak                                  daerah diberikan wewenang memungut
        properti di tahun 1985 ditandai dengan   2. Milka Casanegra de Jantscher dan Richard M. Bird,
        penyederhanaan  sistem pemungutan   “The  Reform  of  Tax  Administration”,  dalam  Milka
        terhadap  berbagai  jenis  pungutan   Casanegra  de  Jantscher dan  Richard M.  Bird (eds),   3.  Istilah  pajak  properti dan PBB dalam  tulisan ini
                                                                                berarti PBB perdesaan dan perkotaan yang dikelola oleh
                                            Improving Tax Administration in Developing Countries,
        dan tarif serta cara pembayaran.    (Washington: IMF Publication Services, 1992), 1.  pemerintah daerah.
        Administrasi pemungutan PBB di era
        ini dilakukan oleh  pemerintah  pusat
        melalui Direktorat Jenderal (Ditjen)        Penerimaan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah Tahun 2012-2014
        Pajak, dan dikenakan setiap tahunnya
        (annual).                                 Tahun             Target           Realisasi         %
           Di tahun 1997, reformasi pajak          2012            51.916.484.233  56.683.170.908    109,18
        properti dilanjutkan  ditandai dengan      2013         54.500.000.000     55.784.816.651    102,36
        pemberlakuan        Undang-Undang          2014         56.000.000.000    35.781.932.058     63,90

                                             Sumber: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, “Perda Sebagai Instrumen di Kota Bisnis,” KPPOD Brief, Edisi Juli-
        1. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun   September, 2014.
        1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

        6  InsideTax | Edisi 29 | Maret 2015nsideTax | Edisi 29 | Maret 2015
        6 I
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11