Page 7 - InsideTax Edisi 29th (Gonjang-ganjing PBB)
P. 7

insideheadline



                                    Penerimaan PBB terhadap PDB di Negara Anggota G20


                        Prancis                                                               4,3
                        Inggris                                                              4,21
                       Kanada                                                      3,54
                 Amerika Serikat                                              3,15
                      Argentina                                           2,9
                        Jepang                                         2,69
                   Korea Selatan                                      2,62
                      Australia                                     2,47
                          Cina                           1,73
                  Afrika Selatan                     1,39
                         Brazil                    1,25
                         Rusia                    1,2
                         Italia             0,82
                        Jerman              0,8
                      Indonesia          0,57
                         India         0,48
                          Turki     0,27
                       Meksiko      0,25
                              0              1             2              3             4             5

                     Sumber: Prashant Prakash, “Property Taxes Across G20 Countries: Can India Get it Right?” Oxfam India Working Papers Series, 0WPS - XV (2013): 8.


        pajak daerah.  Secara umum, mereka  pemajakan bagi pemerintah daerah  oleh mereka (visibility).  Jika mereka
                                                                                                    8
        yang  dikenakan  pajak  daerah  adalah  berupa penghasilan atau konsumsi  melihat pajak yang mereka bayarkan
        mereka yang  bertempat tinggal  atau  karena cenderung  mudah berpindah  tidak berdampak pada  ketersediaan
        melakukan kegiatan usaha di daerah  (mobile) ke daerah lainnya. Selain itu,  atau kualitas barang dan layanan
        tersebut.                           PBB juga memenuhi benefit principle  publik  di daerah tersebut, maka
                                                                        6
           Kualitas infrastruktur publik di suatu   sebagai  fitur dari pajak  daerah.   Hal  dukungan dan keinginan masyarakat
                                                                                                                9
        daerah  yang  pembiayannya berasal   ini dikarenakan  pembangunan lahan  untuk  membayar menjadi terkikis.
        dari pajak daerah  akan  berdampak   yang dilakukan oleh pemerintah seperti  Lebih lanjut, keuntungan lainnya
        pada  kenaikan harga  tanah  di  daerah   pembangunan jalan  dan  fasilitas  dari pemberian  wewenang kepada
        tersebut. Oleh  karena investasi publik   lainnya terkapitalisasi ke dalam nilai  pemerintah daerah  untuk memungut
        yang dilakukan pemerintah dapat     tanah yang dimiliki oleh mereka yang  PBB adalah kestabilan pendapatan
                                                                                      10
                                         4
        menyebabkan kenaikan  harga  tanah    bertempat tinggal atau melakukan  daerah.
        atau terkapitalisasinya nilai tanah   kegiatan usaha di daerah tersebut. 7
        akibat pengembangan lahan dan          Di samping itu, dengan memberikan
        fasilitas,  maka bagian  dari kenaikan  kewenangan pemungutan PBB kepada
        harga tanah tersebut dapat diambil oleh  pemerintah  daerah,  pengenaan  8. Enid Slack, “The Property Tax in Theory and Practice”,
        pemerintah dalam rangka pengadaan  PBB akan mendorong transparansi,     IMFD Papers on Municipal Finance and Governance No.
                                                                                2, (2011): 3-4.
        atau peningkatan kualitas barang dan  responsibilitas,  dan  akuntabilitas  9. Lawrence Walters, “Land and Property Tax: A Policy
        layanan publik.                     pemerintah daerah.  Penduduk di     Guide”, UN Habitat, (2011), 12.
                                                                                10.  Lihat  diantaranya: Joan  Youngman,  “Tax  on Land
           Hal ini mendorong justifikasi otoritas   suatu daerah  mengharapkan  dampak   and  Buildings”,  dalam  Victor Thuronyi,  (ed),  Tax  Law
        pemungutan PBB oleh pemerintah      dari pajak daerah yang dibayarnya   Design  and Drafting,  (Washington: IMF,  1996); Roy
                                                                                Bahl dan Jorge Martinez-Vasquez, “The Determinants of
        daerah.   Secara   umum,     dasar  berupa kualitas  infrastruktur  publik,   Revenue Performance”, dalam Roy Bahl, Jorge Martinez-
        pemajakan PBB berbasis barang tidak   peningkatan  layanan  masyarakat,  Vasquez,  dan  Joan  Youngman,  Making  the  Property
                                                                                Tax Work: Experiences in Developing and Transitional
        bergerak (immobile)  dan  terlihat  jelas   dan  pembangunan daerah  terlihat   Countries, (New Hampshire: Lincoln  Institute  of Land
        objeknya.  Hal ini berbeda jika basis                                   Policy,  2008); Roy  Bahl,  Jorge  Martinez-Vasquez,
                5
                                                                                dan Joan Youngman, “Whither the Property Tax: New
                                            6. Jorge Martinez-Vasquez dan Mark Rider, “The   Perspective  on a Fiscal Mainstay”, dalam Roy Bahl,
                                            Assignment of  the Property Tax: Should Developing   Jorge Martinez-Vasquez,  dan Joan Youngman (eds),
        4.  Perlu diperhatikan,  kenaikan harga  tanah  tidak   Countries  Follow the Conventional Wisdom?”,  Andrew   Challenging the Conventional Wisdom on the Property
        semata-mata  dipengaruhi  oleh  investasi infrastruktur   Young School of Policy Studies  International  Studies   Tax, (New Hampshire: Lincoln Institute of Land Policy,
        dan  barang  publik lainnya  yang  dilakukan oleh   Program Working Paper 08-21, (2008): 11-12.  2010);  Garry Cornia, “Tax Criteria:  The Design and
        pemerintah, tetapi juga investasi swasta atau inisiatif   7. Penjelasan lebih lanjut tentang berbagai pandangan   Policy Advantages of a Property Tax”, dalam William J.
        dari masyarakat itu sendiri.        atas  tax  incidence  dalam  PBB dapat  dilihat  dalam,   McKluskey,  Gary C.  Cornia, dan Lawrence C.  Walters
        5. Joan Youngman, “Tax on Land and Buildings”, dalam   George R. Zodrow, “The Property Tax as a Capital Tax: A   (eds),  A Primer on Property Tax: Administration and
        Victor Thuronyi, (ed),  Tax Law Design and Drafting,   Room with Three Views”, National Tax Journal Vol. LIV   Policy, (West Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2013),
        (Washington: IMF, 1996).            No. 1, (2001).                      207-212.

                                                                                         InsideTax | Edisi 29 | Maret 2015 7 7
                                                                                         InsideTax | Edisi 29 | Maret 2015
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12