Page 8 - InsideTax Edisi 29th (Gonjang-ganjing PBB)
P. 8

insideheadline


        PBB dan Area Lainnya yang              atau upaya  untuk  memperoleh
        Berhubungan dengan PBB                 hak-hak  asasi  lainnya cenderung
                                               menggunakan penilaian atas atribut
        1. PBB dan Hak atas Tanah dan          properti (misalnya luas tanah dan
        Properti                               bangunan serta lokasi) sebagai
                                               basis penilaian objek pajak.
              Secara umum, terdapat dua
           pandangan terkait hak atas tanah dan   Walau  demikian,  hak atas
           properti.  Pertama, tanah dipandang   tanah bervariasi dalam suatu
           sebagai  komoditas ekonomi dan      rentang hak,  yaitu hak  atas  tanah
           hak  kepemilikan tanah  merupakan   secara informal pada suatu titik
           wujud dari potensi ekonomi.         dan hak yang terdaftar atau formal
                                        11
           Dalam konteks ini, pemilik  tanah   pada  titik lainnya. Diantara kedua
           dapat   memperoleh   akses   ke     titik tersebut, terdapat hak-hak
           pemberi   pinjaman  berdasarkan     penguasaan lainnya, seperti hak
           hak kepemilikan tanah yang diatur   penggunaan  yang  diperoleh  dari
           dan diadministrasikan oleh negara.   penyewaan  suatu tanah  atau       “K           elemahan
           Kedua, tanah dipandang sebagai      properti. Lebih lanjut, tumpang-                 dari
           alat atau upaya untuk memperoleh    tindih hak,  penguasaan  tanah                   penggunaan
           hak-hak asasi.  Dalam pandangan     atau properti secara informal, dan        basis penilaian
                        12
           ini, tanah dan properti dipandang   sengketa hak tanah dan properti
           sebagai kebutuhan mendasar untuk    sering juga  menjadi  permasalahan        berdasarkan
           tempat tinggal dan dapat membantu   yang  dapat  memengaruhi interaksi        harga pasar
           mengurangi kemiskinan.              antara PBB dan hukum pertanahan.          adalah
              Kedua pandangan ini dapat        Misalnya,  pada  beberapa kasus,          ketersediaan
                                               surat pajak  bumi diperlakukan
           memengaruhi     desain   sistem     sebagai   indikasi  kepemilikan           data pembanding
           pemungutan     PBB,    terutama     properti (indicative  ownership).
           terhadap siapa pihak yang harus     Permasalahan  pendaftaran  hak            atas penjualan
           membayar     dan    bertanggung     tanah  ataupun   konversi  hak            suatu properti.
           jawab untuk  menanggung pajak       atas tanah dan bukti  pendukung           Hal ini
           tersebut.   Apabila  tanah  dianggap   pendaftaran hak tanah berupa
                  13
           sebagai komoditas ekonomi, maka     surat pajak bumi pun pernah               dikarenakan
           jika pemilik tanah tidak membayar   menjadi bagian dari pertimbangan          harga jual yang
           PBB, sanksi dalam penagihan pajak   putusan Mahkamah Agung tentang            sesungguhnya
           dapat berujung pada penyitaan dan   kepemilikan tanah.                        sering kali tidak
                                                               15
           pelelangan  tanah  oleh  pemerintah.
           Sedangkan, jika tanah dianggap         Ketidaksesuaian       antara           dibuka ke publik
           sebagai kebutuhan mendasar untuk    pendaftaran hak tanah  (kadaster          atau sering juga
           memperoleh hak-hak asasi lainnya,   hak tanah) dan pendaftaran tanah          dilaporkan di
           maka penyitaan tanah akibat tidak   untuk tujuan fiskal (kadaster fiskal)     bawah harga jual
           membayar PBB  tidak dipandang       sebenarnya tidak memengaruhi
           sebagai  opsi terbaik, dan pilihan   pemungutan   PBB.    Hal   ini           sesungguhnya,
           sanksi lainnya, seperti sanksi tidak   dikarenakan  pemungutan  PBB           dan monitor
           diberikan layanan  pemerintahan,    dilaksanakan berdasarkan informasi        atas harga jual
           yang lebih cenderung dipilih.       dalam   kadaster  fiskal.  Kelly          properti kerap
              Desain   pemungutan     PBB      menyatakan bahwa  kadaster hak            tidak dilakukan
                                               tanah di Indonesia tidak selengkap
           berdasarkan  kedua   pandangan      atau seekstensif kadaster fiskal.
                                                                          16
           atas  tanah  ini juga  berdampak                                              secara efektif.”
           pada  penilaian tanah  sebagai         Selain  itu,  PBB juga  dapat
           objek     pajak. 14  Pandangan      menjadi    instrumen     dalam
           atas tanah sebagai komoditas        distribusi kepemilikan hak  atas
           ekonomi  cenderung menggunakan      tanah,  terutama bagi  masyarakat
           pendekatan nilai pasar sebagai basis   berpenghasilan  rendah.    Bahl  dan
           penilaian objek pajak.  Sementara,   Linn menyatakan bahwa: 17
           pandangan atas tanah sebagai alat      “An  equity  argument  may

        11. William J. McKluskey, Gary C. Cornia, dan Lawrence   15. Putusan Mahkamah Agung Nomor 34/K/Sip/1960
        C. Walters, “Introduction”, dalam William J. McKluskey,   tanggal 10 Februari 1960.
        Gary C. Cornia, dan Lawrence C. Walters (eds), A Primer   16. Roy Kelly, “Property Taxation in Indonesia”, dalam
        on Property Tax: Administration and  Policy, (West   Richard  M.  Bird dan  Enid  Slack (eds),  International
        Sussex: Blackwell Publishing Ltd, 2013), xxvi-xxvii.  Handbook of Land and Property Taxation, (Cheltenham:
        12. EU Task Force on Land and Tenure, “EU Land Policy   Edward Elgar Publishing, 2004), 126-127.
        Guidelines”, (2004): 4-5.           17. Roy W. Bahl dan Johannes Linn,  Urban Public
        13. Lawrence Walters, OpCit., 20.   Finance  in Developing  Countries, (New York: Oxford
        14. Lawrence Walters, OpCit.,5.     University Press, 1992), 168.

        8  InsideTax | Edisi 29 | Maret 2015nsideTax | Edisi 29 | Maret 2015
        8 I
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13