Page 10 - InsideTax Edisi 31st (Manfaatkan Pengampunan Sanksi!)
P. 10

insideheadline


        kepada   otoritas  pajak,  misalnya     Tabel 1 – Skenario Kontrak Sosial antara Negara dengan Warga Negara
        informasi tentang  proses pengujian
        sendiri (self-examination) berdasarkan
        prosedur pemeriksaan yang ditetapkan
        oleh Ditjen Pajak berdasarkan prosedur
        pemeriksaan pajak (self-examination).
        Informasi dari WP ini ditambah dengan                              Negara
        informasi yang diperolah dari pihak
        ketiga, akan memudahkan otoritas
        pajak dalam menyusun profil risiko WP                                                      BARANG
        dalam rangka meningkatkan kepatuhan                                                           DAN
        WP. Melalui profil risiko WP, otoritas   PAJAK                                               JASA
        pajak dapat memusatkan alokasi
        sumberdayanya kepada WP yang                                                                PUBLIK
        memiliki profil risiko tinggi sembari
        membangun trust relationship dengan                                Warga
        WP berisiko rendah.
                                                                           Negara
        Penutup
           Banyak   literatur  menyebutkan                             Kerelaan,
        perbaikan    langkah    penegakan
        hukum pasca program pengampunan                             kemakmuran,
        merupakan kunci  dari tercapainya                            dan Efisiensi
        tujuan fasilitas pengampunan pajak.
        Dalam konteks Indonesia, penulis
        mencatat dalam masa transisi menuju            Sumber: Sibichen K. Mathew, Making People Pay (New Delhi: Penguin Books Pvt Ltd, 2013), 82.
        rezim perpajakan baru yang ditandai
        dengan  perluasan akses  informasi  konteks    membangun      kerangka  administrasi  atas pembetulan  SPT
        dan kelembagaan yang otonom, maka  kepatuhan di masa  depan,  maka  (pengungkapan ketidakbenaran).
        program  reinventing  policy  yang  program     pengampunan      akan     Lebih   lanjut,  dari   program
        diusung Ditjen Pajak kali ini merupakan  memfasilitasi  terbentuknya  babak  pengampunan di berbagai  negara,
        momentum yang  sayang  sekali  untuk  baru dalam hubungan antara otoritas   sosialisasi  secara  masif  tentang
        dilewatkan oleh WP. Dengan perluasan  pajak dan WP. Babak baru kerangka   manfaat program pengampunan bagi
        akses informasi dan kelembagaan yang  kepatuhan  tersebut  berlandaskan  WP dan pesan perubahan di masa
        otonom di masa yang akan datang,  pada  co-operative compliance yaitu   yang akan datang merupakan key area
        WP yang tidak patuh akan semakin  hubungan     saling  percaya,  saling  untuk  mendorong WP berpartisipasi
        mudah terdeteksi. Apalagi, Ditjen Pajak  memahami, dan saling terbuka (mutual   dalam  program pengampunan.  Hal
        sudah mencanangkan program untuk  trust, understanding and openness).   penting lainnya adalah kesiapan
        tahun 2016 sebagai tahun penegakan     Transisi  menuju rezim perpajakan  regulasi dan pegawai di lapangan
        hukum.
                                            yang baru sebaiknya juga disertai  dalam    rangka  meyakinkan   atau
           Implementasi    dari   program   dengan  perubahan ‘aturan main’  membentuk       persepsi  WP    akan
        penegakan hukum bisa mengakibatkan  atau peraturan  perpajakan ke depan.  perubahan di masa yang akan datang.
        “ledakan  sengketa”  (tsunami   of  Perbedaan yang tegas antara tindakan  Lebih  jauh,  dampak pajak  terhadap
        disputes) yang  tentu saja dapat  atau kondisi seperti apa yang dikenakan  ketersediaan dan kualitas barang
        berdampak   pada   inefisiensi  dan  sanksi pidana pajak dan mana  dan jasa  publik juga  memengaruhi
        ketidakpastian bagi kedua belah pihak.  yang dikenakan sanksi  administrasi  keputusan WP untuk berpartisipasi
        Oleh karena itu, penghapusan sanksi  pajak,  atau  antara  intentional  dan  dalam program pengampunan. Pahami
        dapat dipertimbangkan sebagai insentif  unintentional  behavior,  mutlak  dan manfaatkan! IT
        untuk menyelesaikan sengketa di tahap  diperlukan  dalam menjaga  principle
        awal timbulnya sengketa.            of legality. Tidak hanya itu, ketentuan
           Pengalaman di berbagai negara    terkait sanksi dalam  UU  KUP  juga
        menunjukkan kontribusi penerimaan   perlu dipertimbangkan  untuk  diubah,
        pajak  dari  program  pengampunan   dengan paradigma sanksi  sebagai
        berada pada level yang relatif rendah.   instrumen untuk mendorong kepatuhan
        Akan tetapi,  ini  tidak berarti program   sukarela. Hal  ini dapat dilakukan
        pengampunan     tidak  memberikan   dengan mengurangi besaran sanksi
        manfaat sama sekali. Jika program   administrasi bagi WP yang melakukan
        pengampunan     dipandang   dalam   voluntary disclosure, misalnya sanksi

       10  InsideTax | Edisi 31 | Mei 2015
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15