Page 9 - InsideTax Edisi 31st (Manfaatkan Pengampunan Sanksi!)
P. 9

insideheadline


        yang tepat sasaran akan memudahkan  dapat  mengakses rekening bank bisa   Nasional
        pengawasan dan deteksi atas perilaku  diberikan  langsung kepada Direktur   Keberadaan kontrak sosial antara
        yang berlawanan dengan hukum pajak.  Jenderal Pajak tanpa melalui Menteri   negara dan warga negara dalam area
                                            Keuangan lagi.
        Transparansi Pajak                     Isu tax amnesty untuk mengampuni   pajak akan membangun persepsi publik
                                                                                (warga negara) mengenai pertukaran
           Elemen yang paling signifikan    kewajiban pajak di masa lalu menjadi   yang adil antara membayar pajak
        dalam    meningkatkan    efektivitas  relevan untuk dipertimbangkan sebagai   dengan penyediaan barang dan jasa
        upaya    “menangkap”   WP     yang  “jembatan  transisi” menuju era  baru   publik oleh negara. Dari kontrak sosial
        menyembunyikan      penghasilannya  ini.  Hal  ini  penting mengingat  tujuan   ini, secara psikologis akan membangun
        dan juga efektivitas administrasi   dari kebijakan transisi ini adalah untuk   perspektif warga  negara  terhadap
        perpajakan secara keseluruhan adalah   mendorong WP yang sebelumnya tidak   kepatuhan.  Dalam hal  ini, terdapat
        informasi. Informasi tersebut diperoleh   patuh menjadi patuh di masa yang   pertukaran fiskal yakni, pertukaran
        dari sumber informasi domestik dan   akan  datang.  Kelemahan  administrasi   kepatuhan warga negara dengan
        internasional. Dengan kuasa  Pasal   perpajakan selama ini dalam mengkses   penyediaan barang  dan jasa  publik
        35 UU KUP, Ditjen  Pajak berwenang   informasi aset dan penghasilan WP   yang optimal oleh negara.  Jika barang
                                                                                                     27
        memperoleh informasi dari berbagai                                      dan  layanan  publik yang  disediakan
        pihak di Indonesia. Namun demikian,                                     negara sesuai dengan yang diharapkan/
        informasi domestik saja  tidak  cukup,                                  diinginkan oleh  warga  negara,  maka
                                perpajakan “D
        terutama untuk  mengetahui aset dan                                     semakin besar pula dorongan warga
        penghasilan yang disembunyikan  di                  engan               negara untuk patuh.
        luar negeri.                                        semakin               Hubungan antara negara  dan
                                                            m
           Rezim   transparansi                                                       udahnya   warga negara yang ideal digambarkan
        global  melalui standar pertukaran           otoritas pajak             dengan sebuah skenario di mana warga
        informasi secara otomatis  (Automatic        memperoleh dan             negara secara sukarela berkontribusi
        Exchange   of   Information)  telah          mengumpulkan               membayar pajak kepada negara. Di lain
        didukung  oleh lebih dari 90 negara          informasi di               pihak,  negara  pun sukarela melayani
        yang berkomitmen untuk  menerapkan                                      dan menyediakan semua kebutuhan
        standar baru tersebut. Pertukaran            masa yang                  warga negara. Situasi ini mengepankan
        informasi secara otomatis diharapkan         akan datang,               hubungan timbal balik seperti yang
        akan segera  terwujud pada tahun             maka kebijakan             dapat dilihat pada Gambar 1.
        2017 atau 2018.  Langkah awal dari           penghapusan
                        23
        pertukaran informasi secara otomatis ini     sanksi ini                   Dalam konteks perpajakan,  tax
        tidak dapat dilepaskan dengan desakan        sebaiknya                  amnesty  dapat  dipandang  sebagai
        global untuk mengeliminasi kerahasiaan                                  rekonsiliasi nasional atau  bentuk
                                        24
        bank untuk  tujuan perpajakan.               dimanfaatkan               perdamaian antara WP dengan otoritas
        Era  kerahasiaan  bank telah  berakhir       mengingat                  pajak.  Tax  amnesty  merupakan upaya
        seiring dengan kesepakatan negara            semakin besarnya           untuk menghapus  masa  lalu  WP
        anggota  G-20 dan OECD tentang               probability of             yang tidak patuh dan perilaku otoritas
                                                                                                               28
        pertukaran informasi. Ke depan, Ditjen       detection di               pajak  yang   melanggar  aturan.
        Pajak  akan  diberikan kewenangan            masa yang akan             Sebagai  bagian dari  tax amnesty,
        tambahan untuk  mendapatkan akses                                       reinventing  policy merupakan upaya
        rekening  bank   secara   otomatis,          datang.”                   transisi menuju babak baru hubungan
        tidak sebatas  untuk pemeriksaan,                                       antara WP dengan otoritas pajak yang
        penagihan,  dan  penyidikan  pajak                                      berlandaskan cooperative compliance.
        saja.  Penyederhanaan mekanisme                                         Cooperative   compliance     akan
            25
        untuk   mengakses   rekening  bank  merupakan    bahan   pertimbangan   didasarkan pada  rasa  saling  percaya,
        akan dilakukan, di mana izin untuk  lainnya untuk menerapkan kebijakan   saling memahami, dan terbuka (mutual
                                            tax amnesty. Tawaran tax amnesty yang   trust, understanding and openness). 29
                                            ditujukan kepada aset dan penghasilan   Dengan  reinventing policy,  WP
        23. Darussalam, ”Tax Amnesty: Upaya Transisi Menuju
        Era Perpajakan Global,” InsideTax Edisi 29 (2015)   yang tidak dilaporkan oleh WP dapat   akan semakin terbuka, karena setelah
        Lihat:http://bit.ly/1GGhFn1 dan http://bit.ly/1SE0lUg   memfasilitasi kepatuhan dalam jangka   kebijakan  ini  diimplementasikan
        Lihat juga Global Forum on Transparency and Exchange
        of Information: Tax Transparency Progress Report 2014,  panjang  dan  mendorong efisiensi   otoritas  pajak akan mendapatkan
        dapat diakses pada http://bit.ly/1AvOS3v  dalam rangka peningkatan penerimaan   data  atau  informasi mengenai  WP.
        24. Lihat Niels Johannesen dan Gabriel  Zucman,   26
        “The End of Bank Secrecy? An Evaluation of the G20   pajak.             Ke  depan,  WP  perlu didorong  untuk
        Tax Haven Crackdown”,  American Economic Journal:                       memberikan lebih banyak informasi
        Economic Policy, (2014)             Reinventing  Policy  dan  Rekonsiliasi
        25. Darussalam, Bawono Kristiaji, dan Debora, “Akses
        Data Perbankan untuk Tujuan Perpajakan: Keseimbangan                    27. Memahami Ke(tidak)patuhan Pajak –IT 14
        antara Hak-Hak  Wajib  Pajak  dan  Penggalian  Potensi                  28.  Tax  Amnesty dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional
        Pajak,”  Danny  Darussalam  Tax Center Working Paper   26. OECD, “Offshore Voluntary Disclosure: Comparative   –IT 26
        0514, (2014).                       Analysis, Guidance, and Policy Advice”, (2010): 11-12.  29. Kembali ke Filosofi Pajak –IT 18
                                                                                           InsideTax | Edisi 31 | Mei 2015 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14