Page 13 - InsideTax Edisi 33rd (Mengapa Harus E-Faktur?)
P. 13

insideheadline


        dari sekitar 700 ribu WP PPN atau PKP,        Tabel 3 - Kinerja PPN di Indonesia dan Dunia (2012-2013)
        hampir 60% tidak  melaporkan SPT
        PPN,  sehingga dari 400 ribu PKP yang                     VAT Ratio      VAT Efficiency     VAT Gross
        terdaftar,  sekitar  300  ribu PKP  yang                                     Ratio       Compliance Ratio
                      28
        izinnya dicabut.  Maraknya restitusi    Indonesia           3.75             0.37             65.91
        PPN ini sebagian besar disebabkan         Dunia             6.11             0.42             65.93
        oleh  fenomena faktur pajak fiktif.
        Modus  yang  biasanya  dilakukan  oleh   Catatan: Indikator dunia berupa rata-rata di 195 negara.
                                            Sumber: USAID, “Collecting Taxes,” 2013.
        PKP adalah  dengan mengkreditkan
        pajak masukan yang  mana transaksi  bagi  pembenahan administrasi pajak  buruk  dibandingkan dengan negara-
        pembeliannya   tidak   berdasarkan  untuk menuju sistem  e-tax invoice  negara lain, namun secara umum dapat
        transaksi yang sebenarnya.          yang  dicanangkan di tahun  2014.  disimpulkan bahwa kinerja penerimaan
           Kemudian, di sisi lain, Ditjen Pajak                                 PPN di Indonesia saat ini masih lemah.
        sendiri mengalami kesulitan dalam  2.  Lemahnya Kinerja Penerimaan        Dari rentetan historis kondisi sistem
        menelusuri  faktur pajak tersebut.     PPN 29                           administrasi dan peneriman PPN yang
        Salah  satu kendalanya  adalah  karena   Kontribusi  peneriman PPN di   masih buruk, hadirnya faktur pajak
        nomor seri faktur pajak yang digunakan   Indonesia dapat  dikatakan cukup   elektronik (e-tax invoice) menjadi upaya
        oleh  WP  adalah  nomor seri  buatan   strategis.  Dari data  tahun  ke  tahun,   yang sangat logis untuk dilakukan oleh
        WP sendiri, sehingga  memungkinkan   kontribusi penerimaan PPN menduduki   pemerintah. Dalam jangka menengah,
        terjadi faktur pajak dengan nomor   posisi nomor dua sebagai penyumbang   tax ratio Indonesia sendiri  ditargetkan
        yang sama untuk WP yang berbeda     pajak   terbesar   setelah   Pajak  mencapai  15,2%  pada  tahun  2018
        dan  faktur-faktur pajak  tersebut  tidak   Penghasilan.  Meskipun demikian, jika   (sesuai target RPJMN  2015-2025).
                                                       30
        semuanya telah  diinput dalam sistem   dibandingan dengan rata-rata dunia,   Untuk mencapai  tax  ratio  tersebut,
        Ditjen Pajak.                       rasio penerimaan PPN terhadap PDB   pemerintah pun telah  menetapkan
           Untuk  itulah, kemudian Ditjen  di Indonesia  masih  tergolong rendah.   berbagai langkah kebijakan pajak, salah
        Pajak kembali mengeluarkan peraturan  Sebagaimana  diilustrasikan  dalam  satunya dengan mengimplementasikan
                                                                                                               34
        terkait penomoran faktur pajak, yaitu  Tabel 3, pada periode 2012-2013,   e-tax invoice secara menyeluruh.
        Peraturan  Direktur  Jenderal Pajak  VAT ratio   Indonesia hanya  sebesar    Implementasi e-tax invoice atau e-faktur
                                                     31
        Nomor 24/PJ/2012 (PER-24) tentang  3,75%, jauh dibawah rata-rata VAT    secara menyeluruh ini memang perlu
        Bentuk, Ukuran,  Tata  Cara  Pengisian  ratio dunia yang sebesar 6,11%.  dilakukan untuk meningkatkan efisiensi
        Keterangan,  Prosedur Pemberitahuan    VAT efficiency ratio  Indonesia pun   dan  efektivitas  penyelenggaraan
                                                               32
        dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara   hanya  berada di angka 0,37. Hal ini   sistem  administrasi  perpajakan
        Pembetulan atau Penggantian, dan Tata   menandakan bahwa  penerimaan  PPN   modern sehingga mampu mendorong
        Cara  Pembatalan  Faktur Pajak  yang   hanya dapat me     ncapai 37% potensi   pencapaian tujuan pemerintah.
        kemudian disempurnakan dengan PER-  yang dihitung berdasarkan  PDB.
        08/PJ/2013 juncto PER-17/PJ/2014.   Sedangkan VAT gross compliance      Gambaran Sistem E-Faktur di
           Peraturan   tersebut    memuat   ratio  di Indonesia berada pada     Indonesia
                                                33
        ketentuan mengenai penomoran faktur  angka  65,91  dan angka  ini hanya   Pemberlakuan    sistem  e-faktur
        pajak yang tidak lagi  ditentukan oleh  berbeda tipis dengan rata-rata  dunia,  bagi  seluruh Pengusaha  Kena  Pajak
        PKP sendiri, tetapi ditentukan oleh  atau dengan kata lain, hanya 65,91%  (PKP) mulai 1 Juli 2015 merupakan
        sistem penomoran otomatis di Ditjen  potensi penerimaan PPN yang dapat  hasil inovasi yang dicetuskan Ditjen
        Pajak.  Sistem penomoran diberikan  direalisasikan pada periode 2012-   Pajak dalam upaya pembenahan
        secara otomatis dari aplikasi  e-nofa  2013. Walau angka ini tidak jauh lebih  sistem administrasi PPN.  Tujuan dari
        (Nomor Faktur Elektronik). Pengaturan                                   penerapan e-faktur  adalah untuk
        ini mulai diberlakukan sejak 1 April                                    memberikan kemudahan kepada  PKP
        2013,  namun sistem ini bersifat    29. Ulasan mengenai cara mengukur kinerja penerimaan   dalam  membuat faktur pajak,  serta
        sementara sembari menunggu fase e-tax   pajak dan masih lemahnya kinerja penerimaan PPN lebih   untuk  meningkatkan  pengawasan
                                            jauh  dapat dilihat di B. Bawono Kristiaji, “Lemahnya
        invoice atau e-faktur, dimana nantinya   Kinerja Penerimaan PPN Kita”, InsideTax Edisi 20, Juni  Ditjen Pajak atas penerbitan faktur
        dalam e-faktur, mekanisme penomoran   2014, 68-69.                      pajak dengan menggunakan dan
                                            30. Dari data kinerja pajak tahun 2004-2014, kontribusi
        faktur  pajak sudah dilakukan oleh   penerimaan PPN dan PPnBM menduduki posisi kedua  memanfaatkan IT secara aman.
        sistem yang  sudah  terintegrasi.  Dapat   penyumbang pajak terbesar. Lihat http://bit.ly/1hmxvtv.  Tahap  pertama  roadmap
                                            31.  VAT ratio: indikator untuk mengukur kinerja
        dikatakan  bahwa hadirnya PER-24    penerimaan PPN yang dihitung berdasarkan  realisasi   implementasi e-faktur telah  dimulai
        ini  merupakan sebuah  masa  transisi   penerimaan PPN dibagi dengan PDB.  pada bulan Juli 2014 untuk 100 PKP
                                            32. VAT efficiency ratio: indikator yang dapat digunakan
                                            untuk mengukur kinerja penerimaan PPN yang dihitung   tertentu yang terdaftar atau dikukuhkan
                                            dengan cara: Realisasi Penerimaan PPN/(Tarif PPN x   di KPP di lingkungan Kanwil Ditjen
        Timur Capai  Rp375  Miliar,”  Tempo.co,  http://bit.  PDB).
        ly/1JPOShc, diakses 26 Juli 2015.   33. VAT gross compliance ratio: indikator yang dapat  Pajak  WP  Besar,  KPP  di  lingkungan
        28. “Cabut Izin PKP, Bukti Keseriusan Ditjen Pajak   digunakan untuk mengukur kinerja penerimaan PPN
        Benahi  PPN,”  Merdeka.com,  http://bit.ly/1KUsSDv,   yang dihitung dengan cara: Realisasi Penerimaan PPN/
        diakses 27 Juli 2015.               (Tarif PPN x Konsumsi Rumah Tangga).  34. Nota Keuangan APBN-P 2015.
                                                                                    InsideTax | Edisi 33 | Juli - Agustus 2015 13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18