Page 14 - InsideTax Edisi 33rd (Mengapa Harus E-Faktur?)
P. 14

insideheadline


                               Tabel 4 - Perbedaan Faktur Pajak Kertas dan Faktur Pajak Elektronik
         No             Keterangan                     Faktur Pajak Kertas            Faktur Pajak elektronik
                                               Bebas tidak ditentukan dan dapat   Ditentukan oleh aplikasi/sistem yang
                                               mengikuti contoh di lampiran
          1.  Format (layout)                                                    ditentukan dan atau disediakan oleh
                                               Peraturan Jenderal Pajak Nomor 24/  Ditjen Pajak
                                               PJ/2012 (PER-24)
              Tanda tangan pegawai/pejabat yang  Tanda tangan basah diatas faktur   Tanda tangan elektronik berbentuk
          2.
              ditunjuk oleh PKP                pajak kertas                      QR code
                                               Diwajibkan berbentuk kertas dan   Tidak diwajibkan untuk dicetak
          3.  Bentuk dan jumlah lembar
                                               jumlah lembar diatur              dalam bentuk kertas
                                                                                 PKP yang ditetapkan oleh KEP
          4.  PKP yang membuat                 Seluruh PKP                       136/2014 dan seluruh PKP di Jawa
                                                                                 dan Bali.*
          5.  Jenis Transaksi                  seluruh                           Penyerahan BKP/JKP saja
                                                                                 E-faktur dilaporkan ke Ditjen Pajak
                                               Dilaporkan ke Ditjen Pajak melalui
          6.  Prosedur lapor dan persetujuan                                     dengan cara upload dan mendapat
                                               SPT PPN
                                                                                 persetujuan Ditjen Pajak
                                                                                 Menggunakan aplikasi yang sama
          7.  Pelaporan SPT PPN                Menggunakan aplikasi tersendiri
                                                                                 dengan aplikasi pembuatan e-faktur
        * Pemberlakuan e-faktur dilakukan secara bertahap sejak 1 Juli 2014 kepada PKP tertentu. PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jawa dan Bali wajib
        menggunakan e-faktur per 1 Juli 2015. Sedangkan pemberlakukan e-faktur secara nasional akan secara serentak dimulai pada 1 Juli 2016.
        Sumber: Presentasi Sosialisasi E-Faktur, Ditjen Pajak, 2014, diolah oleh penulis.

        Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus,  database dari sistem aplikasi tersebut.  dari  sisi  pengawasan  maupun
        dan KPP Madya di Jakarta. Dengan  Penyederhanaan mekanise juga dapat  pemberian pelayanan.  Namun,  perlu
        metode  Pemilihan  PKP  Wajib  e-faktur  dirasakan saat  terjadi pembatalan  adanya prosedur yang harus dirancang
        yang diatur dan ditunjuk sesuai dengan  faktur pajak yang sebelumnya  harus  sedemikian rupa agar  perpindahan
        Peraturan Dirjen Pajak.  Roadmap  mengirimkan  surat dan  copy  yang  dari sistem berjalan lancar dengan
        implementasi ini dilanjutkan pada 1  tentunya dapat  memakan waktu yang  memperhatikan beberapa kendala yang
        Juli 2015 untuk seluruh Pengusaha  lama.  Dengan adanya e-faktur,  PKP  mungkin dihadapi oleh otoritas.
        Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di  cukup memanfaatkan aplikasi e-faktur   1.  Kendala  Geografis dan  Penetrasi
        Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Jawa  yang secara otomatis akan melakukan   Internet
        dan Bali.  Jumlah  PKP di Pulau Jawa  penyesuaian.  (Perbedaan faktur pajak
        dan Bali yang membuat faktur pajak  kertas dan faktur pajak elektronik dapat   Wilayah  Indonesia terbagi dalam
        sampai  dengan  data  per  tanggal  30  dilihat pada Tabel 4).          kepulauan dengan jumlah Kantor
        Juni 2015 adalah sebanyak 139.595      Manfaat akan adanya e-faktur     Operasional Ditjen Pajak sebanyak
                                                                                                               35
        PKP atau sebesar 54,94% dari jumlah   juga dirasakan oleh  Ditjen Pajak,   574  di  berbagai  penjuru Indonesia.
        total PKP yang terdaftar di Jawa Bali.   yaitu dalam kemudahan pengawasan   Kondisi geografis yang terpisah menjadi
        Dari  sosialisasi yang telah dilakukan   (untuk  validasi pajak keluaran dan   banyak bagian tersebut tentunya
        oleh Ditjen Pajak, target wajib e-faktur   pajak masukan, serta mendapatkan   akan menjadi  tantangan tersendiri.
        akan diterapkan kepada seluruh PKP di   data lengkap faktur pajak) dan   Perbedaan pembangunan fasilitas yang
        indonesia yang akan dicapai oleh Ditjen   pelayanan dalam hal  mempercepat   terjadi di berbagai  wilayah  Indonesia
        Pajak pada 1 Juli 2016 nanti.       pemeriksaan,  mempercepat pelaporan   dalam  pembangunan fasilitas  internet
                                                                                akan menjadi tantangan besar dalam
           Dengan      adanya      e-faktur,  dan mempercepat pemberian nomor   menopang kinerja e-faktur.
        mekanisme penggantian  faktur pajak,  seri  faktur pajak. Namun demikian,
        pencetakan ulang dan pembatalan FP  kemungkinan penerapan dari aplikasi   Pada hasil survei yang dirilis oleh
        pajak mengalami perubahan terutama  e-faktur mengalami benturan  antara   Pusat Kajian Komunikasi (PUSKAKOM)
        administratif (menjadi lebih sederhana).  sistem yang beroperasi dalam aplikasi   UI mengenai pengguna internet  di
        Misalnya  saja  untuk   pencetakan  e-faktur dan ketentuan yang ada sangat   Indonesia,  tercatat bahwa  jumlah
        ulang faktur  pajak yang rusak/hilang,  mungkin terjadi.                pengguna internet  di Indonesia sudah
        sebelumnya    harus    mengajukan                                       mencapai angka  88,1  juta  jiwa.
        permohonan  lalu  harus  melewati  Kendala Penerapan E-Faktur           Jika  dibandingkan dengan  jumlah
        rangkaian penelitian. Untuk saat ini PKP   Benar adanya bahwa pengembangan   penduduk Indonesia yaitu sebesar
        cukup  melakukan pencetakan ulang   teknologi  dalam  sistem pajak  dapat   252,4 juta jiwa, maka dapat dikatakan
        melalui aplikasi e-faktur saja.  Hal  ini   mempermudah baik  dari sisi  otoritas   bahwa  penetrasi pengguna  internet di
        sangat dimungkinkan karena data-data   maupun WP,  seperti kemudahan
        transaksi dari PKP sudah dimuat dalam
                                            penyampaian SPT,  dan kemudahan     35. Laporan Tahunan Ditjen Pajak 2013.
       14  InsideTax | Edisi 33 | Juli - Agustus 2015
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19