Page 15 - InsideTax Edisi 33rd (Mengapa Harus E-Faktur?)
P. 15

insideheadline


        negara  ini  mencapai  34,9%.  Angka             Gambar 2 - Gambaran Umum Pembuatan E-Faktur
        tersebut meningkat cukup banyak bila
        dibandingkan dengan tahun 2013 di          Pengusaha Kena Pajak              Direktorat Jenderal Pajak
        mana penetrasi internet baru mencapai
        28,6%.
                                                         Proses 1:
           Dari   hasil   penelitian  yang         PKP menutup kontrak/
        dipublikasikan    oleh     Asosiasi       kesepakatan penyerahan,
        Penyelenggara Jasa Internet Indonesia    membuat faktur pajak, dan
        (APJII) pada  Gambar 4,  persentase      melakukan pencatatan baik
        penetrasi  pengguna internet  tertinggi   secara manual/dengan sistem.
        dipegang oleh DKI Jakarta yaitu sebesar
        56% penduduk yang sudah tercatat
        melek internet dan penetrasi internet            Proses 2:
        terendah oleh  Papua Barat yang       PKP memasukan data faktur pajak
                                              secara manual atau dengan impor
        memiliki tingkat presentase penetrasi     data ke aplikasi e-faktur.
        internet  sebesar 20%. Dari  Gambar
        4, dapat kita simpulkan bahwa masih
        terdapatnya kesenjangan penetrasi                Proses 3:                          Proses 4:
        internet yang  terjadi di berbagai     PKP melaporkan faktur pajak ke         Ditjen Pajak memberikan
        wilayah  di Indonesia.  Untuk itulah,   Ditjen Pajak via e-faktur + online.  persetujuan/approval faktur
        sebelum mewajibkan penerapan sistem                                                   pajak.
        elektronik administrasi pajak di seluruh
        indonesia, ada  baiknya pemerintah               Proses 5:
        menghilangkan  kesenjangan  yang  ada   PKP membuat SPT PPN dalam
        tersebut, caranya dengan membangun            aplikasi e-faktur.
        infrastruktur  IT  agar  setiap wilayah  di
        Indonesia dapat memiliki akses merata
        dan adil.                                        Proses 6:
                                                 PKP melaporkan SPT PPN
        2.  Kendala Penetrasi  Teknologi ke    langsung ke KPP atau via e-filing.
           Pengguna
           Sebelum memperoleh suatu bentuk                                                   Proses 8:
        kerja  sistem,  sebelumnya  Ditjen               Proses 7:                    Ditjen Pajak melakukan
        Pajak harus memetakan kebutuhan        KPP membuat tanda terima SPT        pengelolaan data e-faktur untuk
        dari pengguna sistem mencakup                   Masa PPN                    pelayanan dan pengawasan.
        pemakai dan operator sistem yang
                                                            Sumber: Presentasi Sosialisasi E-Faktur, Ditjen Pajak, 2014.


                                          Gambar 3 - Pengguna Internet di Indonesia









              Sumatera                      Kalimantan
               18.6 Juta                      4.2 Juta        Sulawesi
                                                               7.3 Juta                  Papua, Nusa Tenggara,

                                                                                             dan Maluku
                                                                                              5.9 Juta
                                 Jawa & Bali
                                   52.0 Jiwa




                                       Sumber: Penelitian PUSAKOM UI, Profil Pengguna Internet Indonesia 2014

                                                                                    InsideTax | Edisi 33 | Juli - Agustus 2015 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20