Page 8 - InsideTax Edisi 33rd (Mengapa Harus E-Faktur?)
P. 8

insideheadline


                                                                                pentingnya penggunaan e-faktur dalam
                                                                                PPN. Penyajian juga akan dilengkapi
                                                                                dengan gambaran sistem e-faktur yang
                                                                                diterapkan di Indonesia.

                                                                                Mekanisme Pengenaan PPN

                                                                                1.  Konsep Umum
                                                                                  PPN  merupakan  salah  satu jenis
                                                                                pajak konsumsi yang diterapkan oleh
                                                                                banyak negara, yang pada dasarnya
                  DIENDA                 AWWALIATUL
                 KHAIRANI               MUKARROMAH                              dikenakan atas  penyerahan atau
                                                                                pengalihan barang dan jasa. Ketentuan
              Dienda Khairani dan Awwaliatul Mukarromah adalah                  mengenai apa jenis barang dan jasa
             Researcher (Tax Research & Training Services) di DANNY             yang  dikenakan,  kapan saat  terutang,
                        DARUSSALAM Tax Center.                                  dan  ketentuan lainnya  tentu berbeda-
                                                                                beda   dikarenakan  masing-masing
                                                                                negara  memiliki ketentuan sendiri
                                                                                terkait hal  tersebut. Begitu pula
                                                                                dengan  mekanisme bagaimana  PPN
           Sistem     administrasi    atas  yang tidak sesuai ketentuan. 1      itu dikenakan,  atau  dengan  kata  lain
        pemungutan Pajak  Pertambahan  Nilai   Peningkatan      pengembangan    terdapat pula perbedaan pada metode
        (PPN)  yang  diterapkan di  Indonesia   sistem  teknologi  informasi  (IT)  pengenaan PPN  yang  diterapkan oleh
        masih    sangat  rentan   terhadap  sebagai perbaikan sistem administrasi   setiap negara.
        penyelewengan oleh Wajib Pajak      PPN memiliki esensi yang sangat       Namun,     secara   internasional
        (WP). Sistem yang diberlakukan oleh   penting.  Pemanfaatan  sistem  IT  ada  suatu metode atau mekanisme
        Direktorat  Jenderal (Ditjen) Pajak   untuk  administrasi  PPN   yang   pengenaan PPN yang menjadi metode
        mulai dari registrasi sampai dengan   dirancang dengan baik, tentunya   konvensional atau sering digunakan
        pengawasan masih dalam proses       merupakan tools yang sangat berguna   oleh  negara-negara  yang  mengenakan
        pembangunan dan masih belum cukup   bagi  administrasi perpajakan dan   PPN di negaranya. Metode yang umum
        kuat. Indikasi sistem administrasi di   jika dimanfaatkan secara efektif,   digunakan dalam menghitung nilai PPN
        Indonesia yang  belum cukup kuat    penggunaan   sistem  komputerisasi  yang terutang tersebut adalah metode
        dapat terlihat dari masih banyaknya   dengan IT dapat mengurangi  biaya   indirect substraction  atau  invoice-
        penyalahgunaan  faktur pajak  saat  ini.   kepatuhan dan meningkatkan efisiensi   credit.  Metode  ini bahkan  dianggap
                                                                                     3
        Tentunya, hal ini akan berdampak pada   kontrol dan membantu WP  untuk   sebagai metode yang paling baik dalam
        tergerusnya penerimaan pajak negara.   memenuhi kewajiban  perpajakannya.   mengenakan PPN. 4
           Untuk      dapat      mengatasi  Namun    demikian,   untuk  dapat     Penghitungan    PPN      dengan
        penyalahgunaan  faktur pajak maka  mengimplementasikan          sistem  metode ini dilakukan  dengan cara
        Ditjen Pajak memerlukan alat guna  komputerisasi yang  maksimal,  bukan  mengurangkan  pajak  atas  input
        mengontrol dokumen yang  dapat  hanya  peralatan,  software,  telepon,  (masukan) terhadap pajak atas output
        secara otomatis masuk ke dalam  ataupun jaringan saja yang perlu  (keluaran) dengan rumus dibawah ini:  5
        sistem administrasi. Saat ini Indonesia  dibangun, pembangunan SDM yang
        telah  memasuki era baru digitalisasi  handal dalam pengoperasian teknologi,
        administrasi perpajakan. Inovasi faktur  merancang, mengimplementasikan dan
        pajak elektronik (e-faktur) yang sedang  memelihara  kerja  sistem juga  perlu   t (output) – t (input)
        digalakkan oleh  Ditjen Pajak telah  perhatian khusus. 2
        diperuntukkan  untuk mempermudah       Dalam InsideHeadline kali ini,     Keterangan:
                                                                                         = pajak
                                                                                  t
        Pengusaha Kena Pajak dalam membuat   penulis akan  membahas  mengenai     output  = seluruh transaksi penjualan
        Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Masa   sistem  pengenaan  PPN    yang               (sales)
        PPN secara elektronik  menggunakan   dipergunakan  secara umum disertai   input   = seluruh transaksi
        program   e-SPT.  Dengan    inovasi  dengan keunggulan dan kelemahannya,            pembelian (purchases)
        e-faktur, diharapkan dapat menghindari   bentuk-bentuk  penyalahgunaan PPN,
        penyalahgunaan faktur  pajak dan    dan pada akhirnya pembaca akan
        mempermudah pengecekan kebenaran    diantarkan pada pembahasan mengenai   3.  Selain metode  indirect substraction  atau invoice-
                                                                                credit, terdapat pula metode lain sebagai alternatif,
        faktur pajak  sekaligus  proteksi bagi                                  di antaranya:  direct substraction accounts, indirect
        PKP dari pengkreditan pajak masukan                                     addition,  dan direct addition. Lihat Kathryn James,
                                                                                The Rise of the Value Added Tax (New York: Cambridge
                                            1. Presentasi Sosialisasi E-Faktur, Ditjen Pajak, 2014.  University Press, 2015), 37-38.
                                            2. Alan A. Tait, Value Added Tax: International Practice   4. Ibid., 70.
                                            and Problem (Washington: IMF, 1988), 324.  5. Ibid.,  38.
        8  InsideTax | Edisi 33 | Juli - Agustus 2015
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13