Page 15 - InsideTax Edisi 34th (Insentif Tax Holiday)
P. 15

insideheadline


        Analisis dan Rekomendasi            dicantumkan melalui  undang-undang
        Kebijakan Tax Holiday di            tentang penanaman modal maupun
        Indonesia                           hukum pajak. Hal ini disebabkan oleh
                                            sering ditemukannya klausul tentang
           Secara umum, kebijakan tax holiday  insentif yang diberikan bagi investor   “K        etentuan
        tidak terlalu diperlukan di Indonesia. Hal  asing, baik dari sisi fiskal maupun          tentang
        ini mengingat bahwa secara daya saing,  non-fiskal. Walau demikian, ketentuan            insentif
        Indonesia  masih memiliki  berbagai  tentang insentif fiskal (pajak) dalam
        faktor penarik  FDI, mulai dari politik  UU penanaman modal seringkali          fiskal (pajak) dalam
        dan ekonomi yang relatif stabil, pasar  dirumuskan  dengan  pengetahuan         UU penanaman
        domestik yang  besar,  akses  terhadap  tentang hukum pajak yang minim.         modal seringkali
        sumber daya alam, SDM yang terlatih  Akibatnya, akan terdapat suatu insentif
        dan relatif murah. Selain itu, upaya  pajak yang berada ‘di dalam’ maupun       dirumuskan dengan
        perbaikan tata kelola pemerintahan  ‘di luar’ ketentuan hukum pajak yang        pengetahuan
        dan investasi di bidang infrastruktur  bisa menjurus pada konflik ataupun       tentang hukum
        juga akan menjadi faktor yang elastis  kesempatan untuk  mencari  celah         pajak yang minim.
        terhadap datangnya FDI. Studi empiris  didapatkannya  insentif pajak secara
        telah memperlihatkan bahwa insentif  berlebihan.  Oleh  karena  itu,  menurut   Akibatnya, akan
        pajak  hanya  akan semakin menguat  Chalk, akan lebih baik jika insentif        terdapat suatu
        jika prasyarat iklim investasi yang baik  pajak harus dicantumkan atau mengacu   insentif pajak yang
        telah diperbaiki.                   pada UU hukum pajak dan bukan yang
           Walau    demikian,   jika   tax   lain. 26                                   berada ‘di dalam’
        holiday  tetap diaplikasikan dengan                                             maupun ‘di luar’
        memperbarui  PMK-130, dalam hal     Kriteria Fasilitas Pajak Penghasilan        ketentuan hukum
        ini dikaitakan dengan dikeluarkannya   Industri  pionir merupakan  syarat       pajak yang bisa
        PMK-159, maka di bawah ini  utama diberikannya tax holiday di luar
        merupakan    komponen    peraturan  prasyarat administrasi  seperti nilai       menjurus pada
        tersebut beserta dengan komentar yang  investasi, penempatan dana minimal       konflik ataupun
        dapat dijadikan masukan perumusan  10% di perbankan Indonesia, memenuhi         kesempatan untuk
        kebijakan selanjutnya.              ketentuan perbandingan utang dan
                                            modal, dan berstatus  badan hukum           mencari celah
        Dasar hukum                         yang pengesahannya ditetapkan sejak         didapatkannya
           PMK-130 memiliki dasar hukum     atau setelah tanggal 15 Agustus 2011.       insentif pajak
        dengan mempertimbangkan Pasal 30    Walau  demikian,  kriteria mengenai         secara berlebihan.”
        PP No. 94 Tahun 2010 serta Pasal 18   industri pionir sendiri sepertinya kurang
        ayat (7) UU No. 25 Tahun 2007 yang   dijelaskan.  Apakah  arti dari  “industri
        menyerahkan ketentuan lebih  lanjut   yang memiliki keterkaitan  yang luas,
        tentang fasilitas fiskal melalui Peraturan   memberi nilai tambah dan eksternalitas
        Menteri Keuangan. Begitu pula dengan   tinggi,  memperkenalkan  teknologi  industri pionir haruslah tetap memiliki
        PMK-159 yang masih menggunakan      baru, dan memiliki nilai strategis bagi   backward  dan  forward  linkages  yang
        pertimbangan hukum yang  sama.      perekonomian nasional”? Padahal salah   besar terhadap perekonomian secara
        Anehnya, walau pada hakikatnya segala   satu aspek keberhasilan kebijakan   umum. Hal  ini dapat dikuantifisir
        ketentuan yang berkenaan tentang    insentif pajak adalah bahwa pihak yang   secara ekonomi dan lebih sahih untuk
        pajak harus diatur melalui undang-  menjadi  target  (sasaran) atau  kriteria   dibuktikan kebenarannya.
        undang, namun UU No. 36 Tahun       si penerima insentif (eligible  criteria)   Dalam PMK-130 terdapat lima
        2008 tentang Perubahan Keempat      haruslah jelas.                     kategori industri pionir: (i) industri
        atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun   Jika mengacu pada Pasal 3 Ayat   logam  dasar;  (ii)  industri pengilangan
        1983 tentang Pajak Penghasilan tidak  (3) dari PMK-130,  yaitu bahwa    minyak bumi dan/atau   kimia  dasar
        memberikan suatu ‘pintu masuk’ bagi  Menteri Keuangan dapat menetapkan   organik yang bersumber dari minyak
        diberlakukannya tax holiday. Tax holiday  industri pionir dengan  pertimbangan   bumi dan gas; (iii) industri permesinan;
        justru mengacu pada UU No. 25 Tahun  kepentingan mempertahankan  daya   (iv) industri di  bidang  sumber daya
        2007 tentang Penanaman Modal. Hal  saing industri  nasional dan nilai   terbarukan;  dan/atau (v) industri
        ini jelas berbeda dengan insentif pajak  strategis dari kegiatan  usaha  tertentu;   peralatan komunikasi. Dari kriteria
        lainnya semisal  investment  allowance  meskipun dalam PMK-159 diskresi   tersebut, selama hampir 5 tahun
        yang dibenarkan melalui Pasal 31A UU  ini sudah tidak ada lagi, namun   pemberlakuannya, hanya  terdapat 3
        Pajak Penghasilan.                                                      perusahaan yang berhasil mendapatkan
           Pada   kenyataannya,  ketentuan  26. N. A. Chalk, “Tax Incentives  in the Philippines:  insentif tax holiday.
        mengenai insentif pajak seringkali   A  Regional  Perspective”,  IMF  Working Paper  No
                                            WP/01/81 (2001).                      Selanjutnya, PMK-159 memperluas
                                                                                      InsideTax | Edisi 34 | September 2015 15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20