Page 9 - InsideTax Edisi 34th (Insentif Tax Holiday)
P. 9

insideheadline


         Poin Perubahan                 PMK-130/2011                                 PMK-159/2015
         Kriteria       Wajib pajak badan baru yang memenuhi kriteria   Wajib pajak badan yang memenuhi kriteria sebagai
         Penerima       sebagai berikut (kumulatif):                 berikut (kumulatif):
         Fasilitas      1. Merupakan Industri Pionir,                1. Merupakan wajib pajak baru,
                        2. Mempunyai perencanaan modal baru paling   2. Merupakan industri pionir,
                        sedikit 1 triliun rupiah,                    3. Mempunyai perencanaan modal baru paling
                        3. Menempatkan dana di perbankan di Indonesia   sedikit 1 triliun rupiah,
                        paling sedikit 10% dari total rencana penanaman   4. Memenuhi ketentuan besaran perbandingan
                        modal dan tidak boleh ditarik sebelum saat   antara utang dan modal sesuai PMK yang
                        dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman   mengaturnya,
                        modal, dan                                   5. Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan
                        4. Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia  untuk menempatkan dana di perbankan di
                        yang pengesahannya paling lama 12 bulan sebelum  Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana
                        PMK-130 berlaku atau pengesahannya ditetapkan   penanaman modal dan tidak boleh ditarik sebelum
                        sejak atau setelah berlakunya PMK-130.       saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman
                                                                     modal, dan
                                                                     6. Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia
                                                                     yang pengesahannya ditetapkan sejak atau
                                                                     setelah tanggal 15 Agustus 2011.

                                                                     Jika wajib pajak badan dimiliki langsung oleh
                                                                     WPDN dan/atau WPLN berupa BUT, selain harus
                                                                     memenuhi 6 kriteria di atas, WP harus memiliki
                                                                     surat keterangan fiskal yang diterbitkan oleh DJP
                                                                     sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan
                                                                     ini tidak berlaku jika wajib pajak badan dimiliki
                                                                     langsung oleh pemerintah pusat/daerah atau
                                                                     kepemilikannya terdiri atas saham-saham yang
                                                                     terdaftar pada bursa efek di Indonesia

         Cakupan        5 jenis industri pionir. Di antaranya:                                                                                                                                       9 jenis industri pionir. Di antaranya:
         Industri Pionir  a. Industri logam dasar;                   a. Industri logam hulu;
                        b. Industri pengilangan minyak bumi; dan/atau   b. Industri pengilangan minyak bumi;
                        kimia organik yang bersumber dari minyak bumi   c. Industri kimia dasar organik yang; bersumber
                        dan gas alam;                                dari minyak bumi dan gas alam
                        c. Industri permesinan;                      d. Industri permesinan yang menghasilkan mesin
                        d. Industri di bidang sumber daya terbarukan; dan/  industri;
                        atau                                         e. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian,
                        e. Industri peralatan komunikasi.            kehutanan, dan perikanan;
                        Menteri Keuangan memiliki diskresi untuk     f. Industri telekomunikasi, informasi, dan
                        menetapkan industri pionir diluar 5 jenis industri   komunikasi;
                        pioinir di atas.                             g. Industri transportasi kelautan;
                                                                     h. Industri pengolahan yang merupakan industri
                                                                     utama di Kawaan Ekonomi Khusus (KEK); dan/atau
                                                                     i. Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan
                                                                     skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
                                                                     (KPBU).

                                                                     Khusus untuk industri pionir dibidang
                                                                     telekomunikasi, informasi, dan komunikasi:
                                                                     Besaran modal dapat diturunkan menjadi paling
                                                                     sedikit 500 M rupiah dan memenuhi persyaratan
                                                                     memperkenalan teknologi tinggi (high tech). Lalu,
                                                                     pengurangan PPh Badan yang diberikan menjadi
                                                                     paling banyak 50% dengan rencana penanaman
                                                                     modal kurang dari 1 triliun rupiah dan paling sedikit
                                                                     500 miliar rupiah.



                                                                                      InsideTax | Edisi 34 | September 2015 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14