Page 7 - InsideTax Edisi 35th (Ikanku Hilang Pajakku Melayang)
P. 7

insideheadline


                                            dunia tahun 2011 adalah sebesar 149  perikanan  nampaknya menjadi sangat
                                            juta ton, dengan total nilai 217,5 miliar  krusial bagi otoritas pajak. Sebab,
                                            USD, di mana dari jumlah tersebut  dengan  memiliki pengetahuan  dan
                                            Indonesia memproduksi 12,4 juta ton  pemahaman yang memadai mengenai
                                            dengan nilai sekitar 14,1 miliar USD. 2  proses bisnis di  sektor perikanan,
                                               Dengan potensi sebesar itu, sangat   otoritas pajak dapat mengetahui di
                                            disayangkan jika kontribusi sektor   titik-titik manakah kemungkinan celah
                                            perikanan bagi  penerimaan negara   penghindaran pajak terjadi.
                  AWWALIATUL                ternyata  masih sangat minim. Dalam   Berangkat dari hal tersebut, terdapat
                 MUKARROMAH                 hal  ini, sektor perikanan termasuk  tiga  pertanyaan  yang  ingin  penulis
                                            dalam sektor dengan tax ratio di bawah  jawab  melalui artikel ini. Pertama,
              Researcher (Tax Research &    rata-rata kategori dalam Klasifikasi  seperti apakah gambaran proses bisnis
                 Training Services) di      Lapangan Usaha (KLU) pajak lainnya,  di sektor perikanan sehingga berpotensi
                DANNY DARUSSALAM            di mana untuk  tahun 2014  tax ratio  menjadi celah bagi pelaku usaha
                     Tax Center.
                                            sektor  perikanan  hanya 0,05% dari  perikanan untuk menghindari pajak?
                                            PDB sektor tersebut, padahal tax ratio  Kedua,  seperti apa  gambaran tindak
                                            rata-rata sektor lainnya di Indonesia  kejahatan  pajak di sektor perikanan
                                            mencapai 10% dari PDB sektoralnya. 3  yang  umum  terjadi?  Terakhir,  dengan
                                               Tax gap yang besar tersebut  lazim   adanya kasus tindak kejahatan pajak
                                                                                di sektor perikanan, apa yang dapat
        Pendahuluan                         terjadi di negara-negara berkembang,   dilakukan pemerintah di suatu negara
                                            yang salah satunya disebabkan oleh
           Sejak dahulu,  Indonesia sudah  adanya  aktivitas  shadow economy. 4   untuk melawan atau memerangi tindak
        dikenal sebagai  negeri bahari. Tidak   Hal demikian sangat mungkin terjadi   kejahatan  pajak tersebut? Sebelum
        heran jika dalam sejarahnya banyak  mengingat sektor  perikanan  sangat   mengulas lebih jauh, penulis akan
        kapal-kapal dagang dari luar Indonesia  rentan terhadap  tindak kejahatan,   memberikan  penjelasan  mengenai
        yang singgah  di tanah air. Wilayah  seperti adanya penangkapan ikan oleh   praktik penangkapan ilegal  di sektor
        Indonesia sendiri sebagian besar terdiri  kapal-kapal secara ilegal serta berbagai   perikanan.
        dari perairan, hanya sepertiganya saja  tindakan kejahatan  lain di bidang
        yang  merupakan wilayah  daratan.  perpajakan.                          Praktik IUU Fishing
        Dengan cakupan wilayah perairan yang   Dalam praktiknya, proses bisnis    Persoalan mengenai penangkapan
        begitu luasnya, maka Indonesia pun   di  sektor perikanan  memang  sangat   ikan  secara  ilegal,  tidak diatur,  dan
        diakui secara internasional sebagai   rentan,  terbukti  dengan  masih  tidak dilaporkan (illegal,  unregulated,
        negara maritim.
                                            banyaknya celah-celah kriminal  yang   unreported fishing atau disingkat IUU
           Tidak hanya  itu, secara geografis  digunakan oleh para pelaku usaha   fishing) telah lama dianggap sebagai
        Indonesia pun terletak di antara dua  perikanan untuk menghindari  pajak.   masalah regulasi saja, di mana para
        benua (Asia dan Australia) dan dua  Bahkan dalam laporan OECD, bentuk-  pelaku IUU  fishing dianggap sebatas
        samudra (Hindia dan Pasifik) yang  bentuk  penghindaran pajak di sektor   melanggar  peraturan-peraturan yang
        menjadi kawasan lalu lintas paling  perikanan  disebut  dengan istilah  tax   berlaku di suatu negara.  Saat  ini,
        dinamis dalam percaturan  ekonomi  crime atau dengan kata lain digolongkan   dengan adanya pengkajian lebih jauh,
        dunia. Dengan keunikan letak geografis  sebagai tindakan kriminal. Dewasa ini,   permasalahan  IUU  Fishing pada
                                                                  5
        tersebut seharusnya hal  itu  dapat  pengetahuan  mengenai  proses bisnis   hakikatnya  bukan hanya  menjadi
        menempatkan     Indonesia  sebagai                                      persoalan bagi suatu negara, melainkan
        negara yang memiliki ketergantungan   2. Food and Agriculture Organization,  “Fisheries and   telah menjadi persoalan banyak negara
        tinggi terhadap sektor  kelautan, dan   Aquaculture Statistic: 2010,” FAO Yearbook (2012).  di  dunia.  Hal  tersebut terjadi  karena
        menjadi sangat logis jika ekonomi   3. Data diambil dari hasil penelitian Tesis, Samsul Arifin,   praktik-praktik  IUU  fishing  lebih
                                            “Kajian Potensi Penerimaan Pajak Bidang Maritim Sektor
        kelautan  dijadikan tumpuan bagi    Perikanan Tangkap”, Program Studi Magister Akuntansi,  mirip dan dapat dianggap sebagai
        pembangunan ekonomi nasional.       FEUI, Mei 2015.                     bentuk  kejahatan transnasional  yang
                                            4.  Untuk tujuan perpajakan,  shadow economy  dapat          6
           Begitu   pula   dengan   sektor  diklasifikasikan sebagai  aktivitas ekonomi yang  terorganisir secara sistematis.
        perikanan.  OECD bahkan mencatat    dilakukan secara legal, tetapi penghasilan yang diperoleh   Daris skalanya,  di tahun 2008,
                                            tidak dilaporkan kepada otoritas pajak, sehingga tidak
        pada tahun 2011 Indonesia menjadi   terkena pajak ataupun yang bersifat ilegal seperti   sebuah  penelitian  memperkirakan
        produsen produk perikanan terbesar   penyelundupan, perjudian, prostitusi, dan perdagangan   dalam satu tahun praktik IUU Fishing
                                            narkotika.  Lihat  Darussalam,  “Mendongkrak Pajak
        kedua di dunia.  Food and Agriculture   dari Underground Economy”,  dalam  Ganda  C.  Tobing,  telah mengambil lebih dari 26 juta
                      1
        Organization (FAO) juga mencatat    “Kepatuhan Pajak pada Shadow Economy: Relevansi,
                                            Konsekuensi, dan Solusi”,  InsideTax,  Edisi 14, Maret
        bahwa  potensi sektor perikanan di   2013. Lihat juga James Alm, Jorge Martinez-Vazquez,
                                            dan Friedrich Schneider, “Sizing the Problem of the Hard-  6. The Global Initiative Against Transnational Organized
                                            to-Tax”, dalam James Alm, Jorge Martinez-Vazquez, dan   Crime dan The Black Fish, “The Illegal Fishing And
                                            Sally Wallace (ed), Taxing the Hard-to-Tax: Lessons from   Organized Crime Nexus: Illegal Fishing As Transnational
        1. OECD,  OECD Review of Fisheries: Policies and   Theory and Practice (UK: Emerald, 2004).  Organized Crime”, (April  2015):  8. Lihat  https://
        Summary  Statistics 2013  (Paris: OECD  Publishing:   5. Lihat lebih lanjut OECD, “Evading The Net: Tax Crime   www.unodc.org/documents/congress//background-
        Paris,  2013) 439.                  in the Fisheries Sector”, OECD Report (2013).  information/NGO/GIATOC-Blackfish/Fishing_Crime.pdf
                                                                                       InsideTax | Edisi 35 | Oktober 2015 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12